![Sebuah pesawat Hercules terlihat di landasan pacu di Pangkalan Udara Korps Marinir AS Futenma di Ginowan di Okinawa 3 Mei 2010. [REUTERS / Issei Kato]](https://statik.tempo.co/data/2018/10/01/id_737605/737605_720.jpg)
CB, Jakarta - Sekelompok warga Okinawa Jepang menuntut US$ 10 juta sebagai kompensasi atas suara bising pesawat militer AS yang melewati rumah mereka.
Dilaporkan Stripes.com, lebih dari 2.800 penggugat dari Kota Ginowan ingin pemerintah Jepang membayar uS$ 10 juta atau Rp 149 miliar karena terganggu oleh suara bising pesawat militer dari Pangkalan Udara Korps Marinir AS Futenma, menurut pengaduan yang diajukan pada Juli di Pengadilan Distrik Naha.
"Tujuh puluh tiga tahun setelah perang, kami telah menghadapi bahaya besar dengan sejumlah pendaratan darurat, tabrakan dan jatuhnya objek oleh pesawat terbang serta kebisingan mengganggu percakapan harian kami dan menyebabkan masalah menonton TV dan mendengarkan radio," ujar perwakilan penggugat, Kenei Yamashiro, 79 tahun, kepada pengadilan.
Pangkalan Udara Korps Marinir AS Futenma di Prefektur Okinawa pada 3 Mei 2010. [Reuters]
"Penerbangan malam mulai jam 10 malam. sampai jam 6 pagi seharusnya dibatasi, namun penerbangan menyebabkan masalah kesehatan serius akibat kurang tidur," tambah Yamashiro.
Seorang pengacara untuk penggugat, Osamu Ikeda, mengatakan bahwa warga tidak ingin menghentikan penerbangan militer.
"(Kami) hanya meminta penyelesaian moneter karena mayoritas penggugat adalah orang tua," kata kuasa hukum.
Pemerintah Jepang meminta kelompok untuk menarik gugatan dan sidang kedua dijadwalkan untuk 6 Desember.
Tuntutan hukum semacam itu telah menjadi hal yang biasa dan menghasilkan pembayaran besar pemerintah Jepang kepada penduduk yang mengatakan bahwa mereka secara tidak adil terganggu oleh penerbangan harian dari helikopter, pesawat militer AS, jet tempur, dan pesawat kargo.
Empat helikopter transportasi Sea Knight dan sebuah helikopter Super Stallion diparkir di Pangkalan Udara Korps Marinir Futenma di Ginowan di Okinawa 3 Mei 2010. [Reuters]
Putusan diharapkan musim semi berikutnya dalam kasus di mana 3.417 warga, yang diberi US$ 22.6 juta atau Rp 337 miliar karena suara bising pangkalan udara Futenma pada 2016, mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Fukuoka untuk menghentikan penerbangan di pangkalan udara.
Pada bulan Februari 2017 hakim memutuskan pemerintah Jepang harus memberikan lebih dari US$ 265 juta (Rp 3,9 triliun) atau sekitar US$ 12 (Rp 178 ribu) per penggugat untuk 22.005 orang yang tinggal di sekitar Pangkalan Udara Kadena, dan kompensasi ini adalah yang terbesar yang pernah diberikan pemerintah Jepang atas gangguan suara bising pesawat.
Sementara pada Oktober 2017, pengadilan Jepang memberikan lebih dari US$ 5,4 juta atau Rp 80,5 miliar kepada orang-orang yang tinggal di dekat Pangkalan Udara Yokota di Tokyo barat karena suara pesawat militer mengganggu permukiman.
Dilaporkan Stripes.com, lebih dari 2.800 penggugat dari Kota Ginowan ingin pemerintah Jepang membayar uS$ 10 juta atau Rp 149 miliar karena terganggu oleh suara bising pesawat militer dari Pangkalan Udara Korps Marinir AS Futenma, menurut pengaduan yang diajukan pada Juli di Pengadilan Distrik Naha.
"Tujuh puluh tiga tahun setelah perang, kami telah menghadapi bahaya besar dengan sejumlah pendaratan darurat, tabrakan dan jatuhnya objek oleh pesawat terbang serta kebisingan mengganggu percakapan harian kami dan menyebabkan masalah menonton TV dan mendengarkan radio," ujar perwakilan penggugat, Kenei Yamashiro, 79 tahun, kepada pengadilan.
Pangkalan Udara Korps Marinir AS Futenma di Prefektur Okinawa pada 3 Mei 2010. [Reuters]
"Penerbangan malam mulai jam 10 malam. sampai jam 6 pagi seharusnya dibatasi, namun penerbangan menyebabkan masalah kesehatan serius akibat kurang tidur," tambah Yamashiro.
Seorang pengacara untuk penggugat, Osamu Ikeda, mengatakan bahwa warga tidak ingin menghentikan penerbangan militer.
"(Kami) hanya meminta penyelesaian moneter karena mayoritas penggugat adalah orang tua," kata kuasa hukum.
Pemerintah Jepang meminta kelompok untuk menarik gugatan dan sidang kedua dijadwalkan untuk 6 Desember.
Tuntutan hukum semacam itu telah menjadi hal yang biasa dan menghasilkan pembayaran besar pemerintah Jepang kepada penduduk yang mengatakan bahwa mereka secara tidak adil terganggu oleh penerbangan harian dari helikopter, pesawat militer AS, jet tempur, dan pesawat kargo.
Empat helikopter transportasi Sea Knight dan sebuah helikopter Super Stallion diparkir di Pangkalan Udara Korps Marinir Futenma di Ginowan di Okinawa 3 Mei 2010. [Reuters]
Putusan diharapkan musim semi berikutnya dalam kasus di mana 3.417 warga, yang diberi US$ 22.6 juta atau Rp 337 miliar karena suara bising pangkalan udara Futenma pada 2016, mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Fukuoka untuk menghentikan penerbangan di pangkalan udara.
Pada bulan Februari 2017 hakim memutuskan pemerintah Jepang harus memberikan lebih dari US$ 265 juta (Rp 3,9 triliun) atau sekitar US$ 12 (Rp 178 ribu) per penggugat untuk 22.005 orang yang tinggal di sekitar Pangkalan Udara Kadena, dan kompensasi ini adalah yang terbesar yang pernah diberikan pemerintah Jepang atas gangguan suara bising pesawat.
Sementara pada Oktober 2017, pengadilan Jepang memberikan lebih dari US$ 5,4 juta atau Rp 80,5 miliar kepada orang-orang yang tinggal di dekat Pangkalan Udara Yokota di Tokyo barat karena suara pesawat militer mengganggu permukiman.
Credit tempo.co
