Senin, 01 Oktober 2018

Menjelang Pemilu, 4 Menteri di Thailand Bentuk Partai Baru


Sejumlah relawan membersihkan jalan tempat protes anti-pemerintah dengan deterjen dan sapu di Bangkok, Thailand (5/2). Pengunjuk rasa anti-pemerintah mengajukan petisi kepada pengadilan untuk membatalkan pemilu akhir pekan lalu. AP/Wally Santana
Sejumlah relawan membersihkan jalan tempat protes anti-pemerintah dengan deterjen dan sapu di Bangkok, Thailand (5/2). Pengunjuk rasa anti-pemerintah mengajukan petisi kepada pengadilan untuk membatalkan pemilu akhir pekan lalu. AP/Wally Santana

CB, Jakarta - Sebanyak empat menteri di pemerintahan Thailand membuat partai baru bernama Palang Pracharat. Pembentukan Partai Palang Pracharat dilakukan di tengah-tengah spekulasi Perdana Menteri Thailand, Prayuth Chan-ocha, akan kembali berkuasa.
Partai Palang Pracharat diketuai oleh Menteri Industri Thailand, Uttama Savanayana. Dia berjanji akan membantu Thailand keluar dari perpecahan politik.
"Kita sudah cukup membuang waktu dan kesempatan untuk mengembangkan negara kita," kata Uttama.

Dikutip dari Reuters pada Minggu, 30 September 2018, Perdana Menteri Chan-ocha telah menjanjikan pemilu akan diselenggarakan pada Mei 2018. Thailand saat ini dipimpin oleh pemerintahan militer atau dikenal pemerintahan Junta.
Peluncuran Partai Palang Pracharat dilakukan hanya beberapa hari setelah Perdana MenteriChan-ocha menyatakan sangat tertarik dengan dunia politik. Keempat menteri yang membentuk partai baru itu kompak tidak akan mengundurkan diri dari posisi menteri.

Menteri Perdagangan Thailand, Sontirat Sontijirawong, yang menjadi Kepala Sekjen Partai Palang Pracharat mengatakan partainya tidak akan memperpanjang pemerintahan militer Thailand yang sekarang berkuasa. Sebab Partai Palang Pracharat tidak terafiliasi dengan pemerintahan saat ini dan tidak memiliki anggota partai dari militer.
Pendiri lain Partai Palang Pracharat adalah Menteri Teknologi Thailand, Suvit Maesincee dan Kobsak Pootrakool, Menteri Sekertaris Negara. Partai ini siap berebut suara di pemilu Thailand Mei 2019.




Credit  tempo.co