Ilustrasi (REUTERS/Mohammed Salem)
Para perwakilan pejabat Palestina di Washington bersumpah tidak akan tinggal diam menyuarakan perjuangan bangsa meski satu-satunya misi perwakilan negara itu di AS sudah ditutup.
"(Penutupan) ini adalah upaya untuk membungkam suara kita. Ini adalah sebuah tindakan penyaringan," ucap seorang diplomat PLO, Hakam Takash, dalam upacara penutupan kantor perwakilan, Rabu (10/10).
"Ini adalah awal baru, tidak hanya bagi relasi AS-Palestina, tapi juga perjuangan komunitas kita."
Dalam kesempatan itu Takash mengatakan setiap warga Palestina di Negeri Paman Sam tetap menjadi duta besar bagi negara yang mampu menyuarakan perjuangan bangsa, meski Palestina sudah tak memiliki kantor perwakilan resmi di negara itu.
"Kalian semua akan tetap menjadi duta besar di sini yang bisa terus menyuarakan pesan perjuangan agar dunia melihat bahwa Palestina tidak akan diam," paparnya di hadapan sejumalh pejabat dan warga Palestina.
Upacara penutupan secara simbolis diisi dengan pencopotan plakat kantor perwakilan PLO.
Pada September lalu, AS memutuskan menutup kantor tersebut sebagai ganjaran karena Palestina dianggap menolak bernegosiasi damai dengan Israel.
Di sisi lain, Palestina menolak berdamai dengan Israel jika AS masih menjadi mediator konflik keduanya. Sebab, sebagai mediator, pemerintahan Presiden Donald Trump dinilai telah berpihak kepada Israel dengan memutuskan mengakui Yerusalem sebagai ibu Kota sekutu terdekatnya itu pada Desember lalu.
Padahal, Yerusalem merupakan sumber konflik berkepanjangan antara Israel-Palestina, di mana keduanya sama-sama mengaku kota suci bagi tiga agama itu sebagai ibu kota masa depan mereka.
Secara resmi, kantor PLO di Washington telah ditutup pada 13 September lalu. Namun, AS memberikan tenggat waktu bagi para diplomat untuk menyelesaikan tugasnya yang tersisa.
"Sayangnya, pemerintahan AS saat ini telah menunjukkan sifat yang tidak bersahabat dengan tindakan dan kebijakannya ini. Pemerintahan AS saat ini lebu suka mendikte ketimbang bekerja sama, lebih suka memaska daripada bernegosiasi," bunyi pernyataan Kementerian Luar Negeri Palestina yang dibacakan dalam acara tersebut seperti dikutip AFP.
Dalam pernyataan itu, Palestina menegaskan AS tidak bisa melanjutkan perannya lagi memimpin proses perdamaian Israel-Palestina sampai mau mengubah kebijakan keberpihakannya itu.
"Apa yang kami ingin katakan adalah sederhana-Anda (AS) dapat menutup kantor kami, membungkam suara, tapi orang-orang Palestina tidak akan pergi," ucap James Zogby, seorang advokat Palestina sekaligus Presiden Institut Arab-Amerika.
"Mereka (warga Palestina) akan tetap ada. Mereka tetap ada di tanah mereka, mereka tetap ada di kamp-kamp mereka menunggu waktu untuk kembali ke tanah mereka, dan kami di sini sebagai komunitas akan tetap bersuara mendukung mereka, suara rakyat Palestina."
Credit cnnindonesia.com
