Pengunjuk rasa mengibarkan bendera
Yordania, Palestina dan bendera Islam sambil menyerukan slogan dalam
aksi mendukung warga Palestina di Gaza dalam aksi di Amman, Yordania.
(ANTARA FOTO/REUTERS/Muhammad H)
Amman, Yordania (CB) - Kabinet Yordania pada Senin (14/5)
mengutuk keras "peningkatan serius" agresi Israel di Jalur Gaza menurut
siaran kantor berita resmi Yordania, Petra.
Kecaman itu disampaikan saat bentrokan berkecamuk di daerah kantung pesisir itu antara pemrotes Palestina dan personel pasukan keamanan perbatasan Israel, yang menewaskan 55 orang dan melukai lebih dari 2.000 orang lagi.
Dewan tersebut menyatakan penggunaan kekuatan secara berlebihan oleh Israel terhadap warga sipil yang tak memiliki pertahanan di Jalur Gaza adalah pelanggaran nyata hak politik dan kemanusiaan, serta hukum mereka.
Pada Senin, Kabinet Yordania juga mengecam pemindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem, berjanji akan melanjutkan upaya untuk mencegah konsekuensi dari keputusan semacam itu.
Aksi protes diselenggarakan sehari sebelum peringatan ke-70 Hari Nakba, atau "Hari Bencana" Palestina, yang diperingati oleh rakyat Palestina sebab pada 1948, ratusan ribu orang Palestina diusir dari rumah mereka atau menyelamatkan diri dari kerusuhan ketika Israel dibentuk.
Masih pada Senin, ratusan orang Yordania turun ke jalan untuk memprotes pembukaan provokatif Kedutaan Besar AS di Yerusalem.
Pemrotes, termasuk wakil dari beberapa partai politik, berkumpul di dekat Kedutaan Besar AS di Ibu Kota Yordania, Amman, tempat mereka membakar bendera Israel dan AS.
"Ini adalah tindakan sembrono AS yang hanya akan meningkatkan ketegangan," kata seorang pengunjukrasa kepada Xinhua.
"Kami berada di sini untuk mengirim pesan kepada dunia bahwa Yerusalem Timur adalah Ibu Kota Palestina. Tidak akan ada perdamaian tanpa ini," katanya.
Mereka juga mengutuk pembantaian demonstran sipil di Jalur Gaza oleh pasukan keamanan Israel.
Pada Senin pagi, Menteri Negara Yordania Urusan Media Mohammad Momani mengatakan Israel mesti bertanggung-jawab atas pembunuhan warga sipil Palestina di Jalur Gaza.
"Israel, yang adalah kekuatan pendudukan, bertanggung-jawab atas kejahatan yang dilakukan di Jalur Gaza pada Senin," kata Momani, sebagaimana dikutip kantor berita Petra.
Menteri tersebut mengutuk penggunaan kekuatan secara berlebihan oleh pasukan keamanan Israel terhadap rakyat Palestina, dan mengatakan ketiadaan solusi masalah Palestina akan meningkatkan kerusuhan di wilayah itu.
Pada Desember lalu, Presiden AS Donald Trump mengumumkan pengakuannya atas Jerusalem sebagai Ibu Kota Israel, dan memerintahkan pemindahan Kedutaan Besar AS untuk Israel ke kota suci yang menjadi sengketa tersebut.
Kecaman itu disampaikan saat bentrokan berkecamuk di daerah kantung pesisir itu antara pemrotes Palestina dan personel pasukan keamanan perbatasan Israel, yang menewaskan 55 orang dan melukai lebih dari 2.000 orang lagi.
Dewan tersebut menyatakan penggunaan kekuatan secara berlebihan oleh Israel terhadap warga sipil yang tak memiliki pertahanan di Jalur Gaza adalah pelanggaran nyata hak politik dan kemanusiaan, serta hukum mereka.
Pada Senin, Kabinet Yordania juga mengecam pemindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem, berjanji akan melanjutkan upaya untuk mencegah konsekuensi dari keputusan semacam itu.
Aksi protes diselenggarakan sehari sebelum peringatan ke-70 Hari Nakba, atau "Hari Bencana" Palestina, yang diperingati oleh rakyat Palestina sebab pada 1948, ratusan ribu orang Palestina diusir dari rumah mereka atau menyelamatkan diri dari kerusuhan ketika Israel dibentuk.
Masih pada Senin, ratusan orang Yordania turun ke jalan untuk memprotes pembukaan provokatif Kedutaan Besar AS di Yerusalem.
Pemrotes, termasuk wakil dari beberapa partai politik, berkumpul di dekat Kedutaan Besar AS di Ibu Kota Yordania, Amman, tempat mereka membakar bendera Israel dan AS.
"Ini adalah tindakan sembrono AS yang hanya akan meningkatkan ketegangan," kata seorang pengunjukrasa kepada Xinhua.
"Kami berada di sini untuk mengirim pesan kepada dunia bahwa Yerusalem Timur adalah Ibu Kota Palestina. Tidak akan ada perdamaian tanpa ini," katanya.
Mereka juga mengutuk pembantaian demonstran sipil di Jalur Gaza oleh pasukan keamanan Israel.
Pada Senin pagi, Menteri Negara Yordania Urusan Media Mohammad Momani mengatakan Israel mesti bertanggung-jawab atas pembunuhan warga sipil Palestina di Jalur Gaza.
"Israel, yang adalah kekuatan pendudukan, bertanggung-jawab atas kejahatan yang dilakukan di Jalur Gaza pada Senin," kata Momani, sebagaimana dikutip kantor berita Petra.
Menteri tersebut mengutuk penggunaan kekuatan secara berlebihan oleh pasukan keamanan Israel terhadap rakyat Palestina, dan mengatakan ketiadaan solusi masalah Palestina akan meningkatkan kerusuhan di wilayah itu.
Pada Desember lalu, Presiden AS Donald Trump mengumumkan pengakuannya atas Jerusalem sebagai Ibu Kota Israel, dan memerintahkan pemindahan Kedutaan Besar AS untuk Israel ke kota suci yang menjadi sengketa tersebut.
Credit antaranews.com
