Rusia nilai tuntutan AS untuk Iran tidak bisa diterima
CB,
 MOSKOW -- Pemerintah Rusia menolak kampanye anti-Iran yang digaungkan 
Amerika Serikat (AS) usai hengkang dari kesepakatan nuklir atau Joint 
Comprehensive Plan of Action (JCPOA). Rusia menilai tuntutan AS yang 
diajukan ke Iran dalam rangka merevisi kesepakatan nuklir tidak dapat 
diterima.
"Sangat mengkhawatirkan bahwa kampanye anti-Iran mengumpulkan 
momentum di Washington seperti bola salju. Tampaknya AS akhirnya memilih
 kebijakan ultimatum dan ancaman terhadap Iran," kata juru bicara 
Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova, dikutip laman 
Asharq Al-Awsat pada Kamis (24/5).
"Ini
 tidak sesuai dengan semangat JCPOA pada program nuklir Iran dan 
melampaui kerangka hubungan antarnegara yang normal," ujar Zakharova 
menambahkan.
Kampanye
 anti-Iran akan menjadi salah satu topik yang dibahas Presiden Prancis 
Emmanuel Macron ketika bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin. Macron 
diketahui tengah mengunjungi Rusia untuk menghadiri acara St.Petersburg 
Economic Forum pada Kamis (24/5).
"(Putin dan 
Macron) berencana untuk membahas prospek mempertahankan JCPOA dalam 
mengatur program nuklir Iran setelah penarikan sepihak AS dari 
perjanjian tersebut," ungkap Penasihat Luar Negeri Putin, Yuri Ushakov.
Selain
 membahas kesepakatan nuklir, Macron dan Putin juga akan mendiskusikan 
beberapa isu lainnya, antara lain tentang krisis Suriah, krisis Ukraina,
 Libya, dan perdamaian di Timur Tengah. Pada 8 Mei lalu, Presiden AS 
Donald Trump memutuskan menarik negaranya dari kesepakatan nuklir Iran.
Trump
 menganggap kesepakatan tersebut cacat karena memberi ruang bagi Iran 
untuk mengembangkan rudal balistiknya. Dengan penarikan tersebut, AS 
memutuskan untuk kembali menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Iran.
Tak
 hanya itu, AS pun siap memberikan sanksi kepada negara atau perusahaan 
yang menjalin kerja sama bisnis dengan Teheran. Pada Senin (21/5), 
Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo telah mengajukan 12 tuntutan untuk 
memperbarui kesepakatan nuklir Iran.
Tuntutan 
tersebut antara lain meminta Iran menyerahkan laporan lengkap tentang 
program nuklirnya kepada Badan Energi Atom Internasional (IAEA), 
memberikan IAEA akses tanpa syarat ke seluruh situs nuklir Iran, 
mengakhiri proliferasi rudal balistik, menghentikan dukungan terhadap 
kelompok teroris di Timur Tengah. Termasuk Hizbullah, Hamas, dan Jihad 
Islam, serta menarik pasukannya dari seluruh Suriah.
Pompeo
 pun melayangkan ancaman akan menjatuhkan sanksi terberat dalam sejarah 
bila Iran mengabaikan tuntutan-tuntutan tersebut. "Sengatan sanksi hanya
 akan tumbuh lebih menyakitkan jika rezim (Iran) tak mengubah arah dari 
jalan yang tidak dapat diterima dan tidak produktif yang telah 
dipilihnya untuk dirinya sendiri dan rakyat Iran. Ini akan menjadi 
sanksi terkuat dalam sejarah pada saat kita selesai," katanya.
Presiden
 Iran Hassan Rouhani menyatakan negaranya tidak akan memenuhi tuntutan 
yang diajukan AS untuk merevisi kesepakatan nuklir. Menurutnya era AS 
membuat keputusan untuk seluruh dunia telah berakhir.
"Negara-negara
 merdeka. Kami akan melanjutkan jalan kami dengan dukungan bangsa kami. 
Siapa Anda (AS) mengambil keputusan untuk Iran dan dunia?," kata 
Rouhani.