Kamis, 31 Mei 2018

Laporan Rahasia Ungkap Infiltrasi Cina di Politik Australia


Bendera Cina di luar gedung Parliament House (parlemen) di Canberra, Australia.
Bendera Cina di luar gedung Parliament House (parlemen) di Canberra, Australia.
Foto: ABC
Partai Komunis Cina berusaha memengaruhi partai politik utama di Australia



CB, CANBERRA -- Laporan hasil penyelidikan Pemerintah Australia yang diketagorikan "sangat rahasia" telah memicu kekhawatiran. Pasalnya diketahui adanya upaya Pemerintah Cina memengaruhi partai politik di Australia selama dekade terakhir.

Satu sumber intelijen menjelaskan kepada ABC, infiltrasi yang dilakukan Cina terjadi di setiap tingkatan Pemerintahan Australia, mulai federal hingga pemerintahan daerah. Penyelidikan mengenai campur tangan asing di Australia ini diminta oleh Perdana Menteri Malcolm Turnbull pada 2016.

Tahun lalu dia telah mengindikasikan temuan laporan tersebut. "Sistem kita secara keseluruhan belum bisa memahami bagaimana sifat dan besarnya ancaman itu," katanya.

Tapi PM Turnbull kepada Parlemen mengatakan tidak bisa memberikan rincian luas mengenai isi laporan itu. "Temuan-temuan dalam laporan itu perlu dirahasiakan," ujarnya.

Beberapa detail isi laporan sekarang muncul. Stasiun TV Nine News misalnya melaporkan dokumen tersebut mencantumkan Cina sebagai negara yang paling dikhawatirkan. Disebutkan pula bahwa Partai Komunis Cina berusaha mempengaruhi partai politik utama di Australia selama dekade terakhir.

Salah satu pembuat laporan bernama John Garnaut, mantan penasehat PM Turnbull, tidak bersedia berkomentar mengenai rincian penyelidikan. Namun sebelumnya dia memperingatkan pengaruh Cina di Australia.

"Di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping yang tanpa kompromi, aktivitas Cina begitu terang-terangan dan agresif sehingga kita tidak lagi bisa mengabaikannya," katanya di depan Komite Angkatan Bersenjata DPR AS pada Maret lalu.

Laporan sangat rahasia ini menjadi pendorong utama diajukannya UU Interferensi Asing yang ke Parlemen tahun lalu. Seorang yang terlibat dalam proses ini menggambarkannya sebagai "saling mengejar" namun menambahkan bahwa Australia berada terdepan dan mengharapkan agar negara lain mengikutinya.

Pada pekan lalu Duncan Lewis, Direktur Jenderal ASIO (badan intelijen Australia) kembali menggambarkan skala aktivitas intelijen asing di negara ini sebagai "belum pernah terjadi sebelumnya". "Para aktor asing secara terselubung berusaha mempengaruhi dan membentuk pandangan warga masyarakat Australia, media Australia, pejabat pemerintahan Australia," katanya.

John Garnaut dan Bob Carr menjadi sorotan

Pengaruh Beijing dalam politik di Australia kembali memicu kritikan karena pertanyaan yang diajukan tentang riwayat kerja John Garnaut. ABC mendapatkan informasi bahwa mantan Menteri Luar Bob Carr, meminta Senator Kristina Keneally dari Partai Buruh, untuk mengajukan pertanyaan tentang Garnaut dalam rapat di Senat.

Sebuah sumber mengatakan Bob Carr, yang kini memimpin Australia China Relations Institute, memiliki "kebiasaan menulis pertanyaan" dan terkenal melakukan hal itu. Dikatakan bahwa Carr menyarankan Senator Keneally bertanya tentang status pekerjaan Garnaut saat ini. Namun justru Senator Kimberly Kitching dari Partai Buruh yang membacakan pertanyaan itu pekan lalu.

Kepada ABC Carr dengan tegas membantah telah menyusun pertanyaan yang akan ditanyakan "salah satu dari dua senator Partai Buruh". ABC mengetahui bahwa Senator Kitching agak kecewa karena dia tidak diberitahu asal-usul pertanyaan itu.

"Apakah kantor Perdana Menteri mengontrak Garnaut sebagai konsultan, penasihat atau penulis pidato sejak Juni 2017?" tanyanya kepada para pejabat pemerintah dalam rapat di Senat.

"Kami tentu saja memiliki kontrak dengan John Garnaut. Kontrak dengan departemen sebagai penulis pidato," jelas Stephanie Foster dari Departemen Kantor Perdana Menteri dan Kabinet.

Carr, yang sebelumnya menuduh Pemerintah anti-Cina, menanggapi hal ini dengan menyebutkan bahwa jawaban tersebut menunjukkan kurangnya transparansi dalam pengaturan staf Perdana Menteri. "Garnaut berhak terlibat aktif dalam perdebatan tentang Cina di Australia. Namun seharusnya dia tidak melakukan kampanyenya di saat menerima gaji dari Perdana Menteri," kata pernyataan itu.





Credit  republika.co.id/www.abc.net.au