Din berharap agar Myanmar memberikan pengakuan terhadap etnis Rohingya.
CB,
JAKARTA -- Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin menilai,
perkembangan di Myanmar, terutama di Provinsi Rakhine memicu
keprihatinan pada lingkup Asia Tenggara, bahkan dunia. Ia berharap,
permasalahan ini bisa diselesaikan secara tepat.
Menurut
Din, tiada lain jalan lain kecuali mengembangkan koeksistensi damai dan
pengakuan kewarganegaraan bersama bagi seluruh rakyat.
"Saya meminta untuk adanya pengakuan dan pemberian hak
kewarganegaraan bagi etnik Rohingya yang kebetulan beragama Islam,"
tutur Ketua Dewan Pertimbangan MUI ini dalam rilis yang diterima
Republika.co.id, Senin (28/5).
Hal
ini disampaikan Din saat bertemu dengan State Councillor Myanmar, Aung
San Suu Kyi di Ibu Kota Myanmar Pyi Pyi Twa, pada Jumat (25/5).
Pertemuan yang juga dihadiri sejumlah tokoh agama dunia ini berlangsung
di kantor Su Kyi. Mereka terlibat dialog terbuka dan akrab.
Suu
Kyi memberi tanggapan dengan menyatakan, Myanmar sudah mengamalkan
demokrasi dan sangat menghargai hak-hak asasi manusia dan nilai
demokrasi. Masalah di Provinsi Rakhine dan wilayah-wilayah lain di
Myanmar akan dapat diselesaikan dengan semangat perdamaian dan
rekonsiliasi.
Sejumlah tokoh agama dunia yang turut
hadir antara lain Supreme Patriach Sri Langka, Supreme Patriach Kamboja,
President of Risho Kosakai dari Jepang Rev. Niwano (ketiganya adalah
tokoh umat Buddha dunia), Bishop Gunnar Stalsett (tokoh Kristiani
Eropa), Madame Vinu Aram tokoh umat Hindu dari India, dan Rev. Koichi
Sugino.
Bersama para tokoh lintas agama Myanmar, mereka
menemui Aung San Suu Kyi untuk menyampaikan surat para tokoh Agama Dunia
untuk Bangsa Myanmar. Surat yang dihasilkan dari Konsultasi Tingkat
Tinggi selama dua hari sebelumnya di Yangon ini mengandung pesan dan
ajakan kepada pemerintah dan rakyat Myanmar untuk menyelesaikan konflik
bernuansa agama dan etnis di Myanmar dengan semangat kemanusiaan,
perdamaian, dan rekonsiliasi.
Aung San Suu Kyi menerima
dengan senang hati atas kunjungan dan surat tersebut. Di antaranya
terkait usulan delegasi untuk adanya Konferensi Internasional tentang
Myanmar pada Oktober 2018. "Konferensi diharapkan menjadi tonggal
penyelesaian masalah Myanmar secara berkeadilan," ucap Din.
