WASHINGTON
- Pemerintah China marah dengan manuver dua kapal perang Angkatan Laut
Amerika Serikat (AS) di dekat kepulauan sengketa di Laut China Selatan
yang diklaim Beijing. Namun, Washington tak peduli atau cuek dengan
reaksi Beijing.
Para pejabat AS, berbicara dengan syarat anonim, pada hari Minggu mengatakan bahwa kapal perang USS Higgins dan USS Antietam, bermanuver di sebuah perairan yang berjarak 12 mil laut dari Paracel Island.
Kementerian Pertahanan China meluapkan kemarahannya dengan mengirim kapal dan pesawat untuk memperingatkan dua kapal perang AS agar pergi. Menurutu kementerian itu, dua kapal perang Amerika memasuki perairan teritorial China tanpa izin.
"Langkah bertentangan dengan hukum China dan hukum internasional yang relevan, secara serius melanggar kedaulatan China (dan) merusak hubungan timbal balik strategis antara kedua militer," kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan, yang dilansir Reuters, Senin (28/5/2018).
Dalam sebuah pernyataan terpisah, Kementerian Luar Negeri China mendesak Amerika Serikat untuk menghentikan tindakan tersebut. "China akan terus mengambil semua langkah yang diperlukan untuk mempertahankan kedaulatan dan keamanan negara," kata kementerian itu.
Namun, kemarahan Beijing diabaikan Washington. Militer AS menegaskan akan terus beroperasi di wilayah tersebut setiap hari.
"Kami melakukan Freedom of Navigation Operations (FONOPs) rutin dan reguler, seperti yang telah kami lakukan di masa lalu dan akan terus dilakukan di masa depan," kata Armada Pasifik AS dalam sebuah pernyataan.
Manuver dua kapal perang Washington itu terjadi setelah citra satelit AS diambil pada 12 Mei 2018 menunjukkan bahwa Beijing telah menempatkan rudal-rudal surface-to-air secara mobile dan rudal jelajah anti-kapal di Woody Island.
Awal bulan ini, Angkatan Udara China juga mendaratkan beberapa pesawat pembom termasuk H-6K di pulau-pulau yang disengketakan dan kawasan terumbu karang di Laut China Selatan sebagai bagian dari latihan militer. Pendaratan sejumlah pesawat pembom itu telah memicu reaksi dari Vietnam dan Filipina, dua dari beberapa negara Asia Tenggara yang terlibat sengketa wilayah di Laut China Selatan.
Para pejabat AS, berbicara dengan syarat anonim, pada hari Minggu mengatakan bahwa kapal perang USS Higgins dan USS Antietam, bermanuver di sebuah perairan yang berjarak 12 mil laut dari Paracel Island.
Kementerian Pertahanan China meluapkan kemarahannya dengan mengirim kapal dan pesawat untuk memperingatkan dua kapal perang AS agar pergi. Menurutu kementerian itu, dua kapal perang Amerika memasuki perairan teritorial China tanpa izin.
"Langkah bertentangan dengan hukum China dan hukum internasional yang relevan, secara serius melanggar kedaulatan China (dan) merusak hubungan timbal balik strategis antara kedua militer," kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan, yang dilansir Reuters, Senin (28/5/2018).
Dalam sebuah pernyataan terpisah, Kementerian Luar Negeri China mendesak Amerika Serikat untuk menghentikan tindakan tersebut. "China akan terus mengambil semua langkah yang diperlukan untuk mempertahankan kedaulatan dan keamanan negara," kata kementerian itu.
Namun, kemarahan Beijing diabaikan Washington. Militer AS menegaskan akan terus beroperasi di wilayah tersebut setiap hari.
"Kami melakukan Freedom of Navigation Operations (FONOPs) rutin dan reguler, seperti yang telah kami lakukan di masa lalu dan akan terus dilakukan di masa depan," kata Armada Pasifik AS dalam sebuah pernyataan.
Manuver dua kapal perang Washington itu terjadi setelah citra satelit AS diambil pada 12 Mei 2018 menunjukkan bahwa Beijing telah menempatkan rudal-rudal surface-to-air secara mobile dan rudal jelajah anti-kapal di Woody Island.
Awal bulan ini, Angkatan Udara China juga mendaratkan beberapa pesawat pembom termasuk H-6K di pulau-pulau yang disengketakan dan kawasan terumbu karang di Laut China Selatan sebagai bagian dari latihan militer. Pendaratan sejumlah pesawat pembom itu telah memicu reaksi dari Vietnam dan Filipina, dua dari beberapa negara Asia Tenggara yang terlibat sengketa wilayah di Laut China Selatan.
Credit sindonews.com
