Penyelenggara referendum Catalonia yang
disebut ilegal oleh pengadilan konstitusi mengatakan 90 persen pemilih
mendukung merdeka dari Spanyol. (Reuters/Juan Medina)
Sebelumnya, Rajoy tidak pernah menyatakan sikap terkait penggunaan pasal 155, yang dikenal dengan sebutan opsi nuklir, UUD. Pasal ini mengatur hak perdana menteri memecat pemerintah daerah dan mengumumkan pilkada.
Pengadilan konstitusional Spanyol memutuskan kemerdekaan Catalonia itu ilegal.
Dalam wawancara dengan koran El Pais pada Sabtu (7/10), Rajoy ditanya apakah akan menerapkan Pasal 155 UUD dan dia mengatakan: “Saya tidak menutup sama sekali jalan hukum yang ada…Idealnya, tidak perlu mengambil solusi yang ekstrim seperti itu tetapi perlu ada perubahan agar hal itu tidak terjadi.”
Puluhan ribu orang di wilayah Spanyol melakukan aksi turun ke jalan sementara Catalonia bersiap-siap menyatakan merdeka dari negara itu pada Sabtu (7/10). Sebagian besar pengunjuk rasa ini mengenakan pakaian putih dan mendesak semua pihak berunding untuk mengatasi krisis politik terburuk di Spanyol dalam beberapa tahun ini.
Pemerintah daerah Catalonia mengatakan sekitar 90 persen yang memberi suara dalam referendum pada 1 Oktober lalu, mendukung wilayah itu memisahkan diri dari Spanyol. Warga Catalonia yang menentang pemisahan diri memboikot referendum ini.
Pemerintah pusat di Madrid mengatakan bahwa berdasarkan UUD 1978 pemisahan diri adalah ilegal.
Krisis ini merupakan ujian politik bagi Perdana Menteri Rajoy, yang bersikap tidak mau melakukan kompromi.
Sekitar 900 orang luka dalam referendum ketika polisi mencoba membubarkan pemberian suara dengan melepas tembakan peluru karet dan membubarkan massa dengan pentungan.
Polisi
Spanyol dikerahkan untuk membubarkan referendum kemerdekaan Catalonia
pada 1 Oktober, dan kini Perdana Menteri pertimbangkan penerapan UUD
untuk mencabut status otonomi Catalonia. (Reuters/Albert Gea)
|
Hal ini juga menggangu kepercayaan pasar pada ekonomi Spanyol sehingga Komisi Eropa meminta para pemimpin Spanyol dan Catalonia untuk mencari solusi politik.
“Saya berharap Catalonia akan jatuh ke tangan kubu moderat yang terus menerus menyumbang pada pertumbuhan ekonomi Spanyol dan peningkatan di sisi kesejahteraan. Wilayah ini tidak bisa jatuh ke tangan kaum ekstrimis, radikal dan partai CUP (partai pendukung pemisahaan diri beraliran kiri ekstrim),” kata Rajoy.
Namun, perdana menteri menolak mempergunakan juru runding untuk mengatasi krisis Catalonia inii dan referendum tersebut tidak akan mendorongnya untuk mengadakan pemilu sela di tingkat nasional.
Credit cnnindonesia.com
Cegah Catalonia Merdeka, PM Spanyol Ancam Cabut Otonomi
MADRID
- Perdana Menteri Spanyol, Mariano Rajoy mengatakan, ia tidak akan
mengesampingkan penggunaan kekuatan konstitusional untuk menghapus
status otonomi Catalonia jika mengklaim kemerdekaan. Sebelumnya,
Catalonia telah mengadakan referendum kemerdekaan pada 1 Oktober lalu
yang bertentangan dengan pengadilan konstitusional Spanyol.
Sampai saat ini, Rajoy tetap tidak jelas apakah akan menggunakan Pasal 155, yang disebut sebagai opsi nuklir, dari konstitusi yang memungkinkannya memecat pemerintah daerah dan melakukan pemilihan lokal yang baru.
"Saya tidak mengesampingkan semua hal yang ada dalam hukum. Idealnya, hal itu seharusnya tidak perlu menerapkan solusi ekstrem tapi agar hal itu tidak terjadi harus diubah," saat ditanya apakah dia siap untuk memicu pasal 155 konstitusi dalam sebuah wawancara oleh media Spanyol seperti dikutip dari Reuters, Minggu (8/10/2017).
Referendum Catalonia merupakan ujian politik bagi Rajoy, yang telah bersikap tanpa kompromi. Sebanyak 900 orang terluka dalam referendum saat polisi mencoba menghalangi pemungutan suara, menembaki peluru karet dan menelan banyak orang dengan pentungan.
Keterbukaan politik telah membagi negara tersebut, mendorong bank dan perusahaan untuk memindahkan markas mereka di luar Catalonia dan mengguncang kepercayaan pasar terhadap ekonomi Spanyol, yang mendorong seruan dari Komisi Eropa untuk para pemimpin Catalan dan Spanyol untuk menemukan solusi politik.
"Saya berharap Catalonia yang membuat pakta, moderat dan selama bertahun-tahun memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Spanyol dan peningkatan kesejahteraan dan kekayaan. Tidak bisa di tangan ekstremis, radikal dan partai separatis (sayap kiri) CUP," katanya.
Namun, Rajoy menolak menggunakan mediator untuk mengatasi krisis tersebut. Ia juga mengatakan bahwa isu tersebut tidak akan memaksa pemilihan nasional yang dipercepat.
Sampai saat ini, Rajoy tetap tidak jelas apakah akan menggunakan Pasal 155, yang disebut sebagai opsi nuklir, dari konstitusi yang memungkinkannya memecat pemerintah daerah dan melakukan pemilihan lokal yang baru.
"Saya tidak mengesampingkan semua hal yang ada dalam hukum. Idealnya, hal itu seharusnya tidak perlu menerapkan solusi ekstrem tapi agar hal itu tidak terjadi harus diubah," saat ditanya apakah dia siap untuk memicu pasal 155 konstitusi dalam sebuah wawancara oleh media Spanyol seperti dikutip dari Reuters, Minggu (8/10/2017).
Referendum Catalonia merupakan ujian politik bagi Rajoy, yang telah bersikap tanpa kompromi. Sebanyak 900 orang terluka dalam referendum saat polisi mencoba menghalangi pemungutan suara, menembaki peluru karet dan menelan banyak orang dengan pentungan.
Keterbukaan politik telah membagi negara tersebut, mendorong bank dan perusahaan untuk memindahkan markas mereka di luar Catalonia dan mengguncang kepercayaan pasar terhadap ekonomi Spanyol, yang mendorong seruan dari Komisi Eropa untuk para pemimpin Catalan dan Spanyol untuk menemukan solusi politik.
"Saya berharap Catalonia yang membuat pakta, moderat dan selama bertahun-tahun memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Spanyol dan peningkatan kesejahteraan dan kekayaan. Tidak bisa di tangan ekstremis, radikal dan partai separatis (sayap kiri) CUP," katanya.
Namun, Rajoy menolak menggunakan mediator untuk mengatasi krisis tersebut. Ia juga mengatakan bahwa isu tersebut tidak akan memaksa pemilihan nasional yang dipercepat.
Credit sindonews.com
PM Spanyol: Deklarasi Kemerdekaan Catalan Tidak Akan Berpengaruh
MADRID
- Perdana Menteri (PM) Spanyol Mariano Rajoy memperingatkan bahwa
setiap deklarasi kemerdekaan oleh Catalonia tidak akan berpengaruh. Ia
menambahkan bahwa dia tidak mengesampingkan pencabutan otonomi terhadap
daerah tersebut.
Dalam sebuah wawancara dengan surat kabar El Pais, Rajoy juga menolak mediasi untuk menyelesaikan krisis tersebut.
"Pemerintah akan memastikan bahwa setiap deklarasi kemerdekaan tidak akan menghasilkan apa-apa," tegas Rajoy seperti dinukil dari BBC, Minggu (8/10/2017).
Ketika ditanya apakah dia siap untuk menerapkan Pasal 155 konstitusi Spanyol, yang memungkinkan parlemen nasional untuk campur tangan dalam menjalankan sebuah wilayah otonom, Rajoy mengatakan: "Saya tidak mengesampingkan semua hal yang ada dalam hukum."
Perdana menteri juga mengatakan bahwa dia berencana untuk mempertahankan polisi tambahan dikirim ke Catalonia sebelum referendum sampai krisis usai.
Ia menambahkan bahwa dirinya tidak akan melakukan pemilihan nasional lebih awal karena krisis politik yang terus berlanjut.
Sebelumnya, ribuan orang berkumpul di seluruh negeri untuk persatuan Spanyol. Demonstrasi tersebut merupakan tanggapan terhadap sengketa referendum minggu lalu mengenai kemerdekaan Catalan.
Hasil akhir dari referendum wilayah timur laut yang kaya raya itu menunjukkan 90% dari 2,3 juta orang yang memilih kemerdekaan. Jumlah pemilih mecapai 43%. Meski begitu ada beberapa klaim penyimpangan dan banyak kotak suara disita oleh polisi Spanyol.
Hampir 900 orang terluka karena polisi, yang berusaha menerapkan larangan pengadilan di Spanyol atas pemungutan suara, berusaha untuk membubarkan pemilih. Tiga puluh tiga petugas polisi juga terluka.
Sementar itu, Presiden Catalan Carles Puigdemont diperkirakan akan bertemu dengan parlemen daerah pada hari Selasa pukul 18:00 waktu setempat. Mahkamah Konstitusi Spanyol sebelumnyta telah melarang sidang parlemen Catalan yang telah direncanakan pada hari Senin.
Ada spekulasi bahwa parlemen akan mendeklarasikan kemerdekaan secara sepihak pada pertemuan berikutnya.
Dalam sebuah wawancara dengan surat kabar El Pais, Rajoy juga menolak mediasi untuk menyelesaikan krisis tersebut.
"Pemerintah akan memastikan bahwa setiap deklarasi kemerdekaan tidak akan menghasilkan apa-apa," tegas Rajoy seperti dinukil dari BBC, Minggu (8/10/2017).
Ketika ditanya apakah dia siap untuk menerapkan Pasal 155 konstitusi Spanyol, yang memungkinkan parlemen nasional untuk campur tangan dalam menjalankan sebuah wilayah otonom, Rajoy mengatakan: "Saya tidak mengesampingkan semua hal yang ada dalam hukum."
Perdana menteri juga mengatakan bahwa dia berencana untuk mempertahankan polisi tambahan dikirim ke Catalonia sebelum referendum sampai krisis usai.
Ia menambahkan bahwa dirinya tidak akan melakukan pemilihan nasional lebih awal karena krisis politik yang terus berlanjut.
Sebelumnya, ribuan orang berkumpul di seluruh negeri untuk persatuan Spanyol. Demonstrasi tersebut merupakan tanggapan terhadap sengketa referendum minggu lalu mengenai kemerdekaan Catalan.
Hasil akhir dari referendum wilayah timur laut yang kaya raya itu menunjukkan 90% dari 2,3 juta orang yang memilih kemerdekaan. Jumlah pemilih mecapai 43%. Meski begitu ada beberapa klaim penyimpangan dan banyak kotak suara disita oleh polisi Spanyol.
Hampir 900 orang terluka karena polisi, yang berusaha menerapkan larangan pengadilan di Spanyol atas pemungutan suara, berusaha untuk membubarkan pemilih. Tiga puluh tiga petugas polisi juga terluka.
Sementar itu, Presiden Catalan Carles Puigdemont diperkirakan akan bertemu dengan parlemen daerah pada hari Selasa pukul 18:00 waktu setempat. Mahkamah Konstitusi Spanyol sebelumnyta telah melarang sidang parlemen Catalan yang telah direncanakan pada hari Senin.
Ada spekulasi bahwa parlemen akan mendeklarasikan kemerdekaan secara sepihak pada pertemuan berikutnya.
Sementara itu, mantan pemimpin Catalonia, Artur Mas mengatakan kepada surat kabar Financial Times bahwa wilayah tersebut belum siap untuk kemerdekaan meskipun dia yakin telah memenangkan hak untuk melepaskan diri.
Credit sindonews.com
