Surat Terbuka AM Fatwa untuk Jokowi

 

Ribuan massa yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF MUI) melakukan unjuk rasa di Jakarta, Jumat (4/11).

 

 

 CB, JAKARTA -- Anggota DPD AM Fatwa menulis surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo, Ahad (6/11). Dalam surat tersebut, Fatwa mengungkapkan kekecewaan masyarakat kepada Presiden dan pentingnya menangani kasus Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dengan cepat.

Fatwa mengatakan, sepanjang sejarah Republik Indonesia, dan kesaksiannya terhadap gerakan-gerakan perubahan, sebagai aktifis politik sejak muda dan termasuk penggiat demonstran tahun 1966, 1978, dan 1998, belum pernah terjadi demo rakyat secara menyeluruh yang lebih besar dari aksi 4 November 2016. Khusus di Jakarta, belum pernah ada sebesar dan setertib ini.
Masalah tuduhan penistaan Alquran oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, telah menjadi perhatian di seluruh tanah air dan dunia. Sehingga aksi demonstrasi menyebar luas ke berbagai daerah dan juga terjadi di berbagai negara.

''Sangat disayangkan bahwa Presiden Jokowi tidak merespons semestinya, malah meninggalkan istana untuk sekadar meninjau proyek KA di Cengkareng,'' tulis Fatwa, dalam suratnya, Ahad (6/11).

Ia menilai, Presiden juga tidak sensitif dengan menugaskan anggota kabinet untuk menerima perwakilan massa yang lantas ditolak. Kemudian Presiden menugaskan kepada Wapres Jusuf Kalla, dan akhirnya perwakilan demo terpaksa menerima.

Padahal, semua orang tahu, sasaran yang dituju oleh demonstran adalah bertemu langsung dengan seorang Presiden. Hal tersebut menunjukkan sikap politik Presiden yang terlalu menganggap remeh masalah ini.

Ia memaklumi antara Wapres JK dan umat Islam tidak ada permasalahan. Yang ada ialah kecurigaan dari umat, bahwa antara Presiden Jokowi dan Ahok, terjalin kerja sama saling melindungi. ''Sikap Presiden yang tidak sensitif, tidak aspiratif, dan menghindar dari tanggung jawab dalam menghadapi demonstran menimbulkan ekses terjadinya kerusuhan sesaat di beberapa titik,'' ucapnya.

Menurut Fatwa, sulit diperhitungkan bahwa kalau Presiden tidak cepat tanggap dan tetap berkeras hati dengan sikap politiknya ini, ia tidak tahu sampai kapan kesabaran rakyat menanti aspirasinya terpenuhi. Ancaman bahaya yang paling mengerikan, jika aspirasi rakyat tidak diakomodir secara bijak. "Bisa terjadi konflik horizontal yang pasti akan lebih sulit mengatasinya," katanya.

Dalam keadaan demikian, ancaman kekerasan yang dihadapkan kepada rakyat berdasarkan pengalaman tidak akan mempan. Ia percaya, Presiden tidak akan mempertaruhkan kepercayaan rakyat yang telah memilihnya, lalu menempuh jalan represif.

''Tuduhan Presiden, bahwa ada aktor politik yang menunggangi aksi demonstrasi, haruslah bisa dibuktikan, karena telah menimbulkan masalah baru di kalangan rakyat, dan bisa berakibat kesulitan tersendiri bagi Presiden,'' kata dia.

Fatwa menegaskan, pernyataannya ini bukanlah berasal dari menara gading, tapi turun langsung, mulai dari kebersamaannya dengan para ulama dan tokoh Islam di Istiqlal, kemudian berbaur langsung dengan massa pendemo. ''Malah saya sempat didaulat untuk berorasi di belakang Istana Negara. Bahkan, beberapa lembaga pendidikan yang saya bina juga ikut berdemonstrasi,'' kata dia.






Credit  REPUBLIKA.CO.ID