ARAKAN
- Otoritas negara bagian Arakan, Myanmar, mengancam untuk menghancurkan
selusin masjid, puluhan madrasah dan ribuan rumah di kota Maungdaw dan
Mauthidaung yang dihuni mayoritas warga Muslim. Alasannya,
bangunan-bangunan itu didirikan secara ilegal.
Namun, ancaman itu dikhawatirkan bisa mengobarkan ketegangan antara masyarakat Buddha dan Muslim di Myanmar. Ancaman perobohan masjid dan banyak bangunan itu muncul dalam pengumuman di jurnal online yang berafiliasi dengan pemerintah negara bagian Arakan.
Media lokal, Irrawaddy, mengutip seorang menteri negara bagian Arakan, Kolonel Htein Lin, menyatakan bahwa ribuan bangunan yang bisa dirobohkan itu mencakup selusin masjid, 35 sekolah Islam atau madrasah dan lebih dari 2.500 rumah.
Tapi, partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD)—partai berkuasa di Myanmar pendukung Aung San Suu Kyi—memperingatkan agar pemerintah negara bagian Arakan tidak bertindak di luar dengan melaksanakan penghancuran tersebut.
”Ini bertentangan dengan aturan dan peraturan yang ada, mereka tidak memiliki wewenang untuk menghancurkan masjid,” kata anggota komite pusat NLD, Win Htein, kepada TIME, yang dikutip Jumat (23/9/2016).
Negara Arakan yang juga dikenal sebagai Rakhine merupakan wilayah yang pernah dilanda kerusuhan yang melibatkan warga Buddha dan Muslim pada tahun 2012. Lebih dari 100 orang tewas dalam kekerasan itu, dan sekitar 140 ribu orang mengungsi.
Sebagian besar dari mereka yang terkena dampak adalah komunitas Rohingya, yakni warga minoritas Muslim di Myanmar yang dianggap sebagai imigran ilegal asal Bangladesh. Sejak kekerasan pecah, sekitar 100 ribu warga Rohingya telah menghuni di kamp-kamp pengungsian kumuh, di mana mereka ditolak untuk mengakses layanan pendidikan dan kesehatan.
Namun, ancaman itu dikhawatirkan bisa mengobarkan ketegangan antara masyarakat Buddha dan Muslim di Myanmar. Ancaman perobohan masjid dan banyak bangunan itu muncul dalam pengumuman di jurnal online yang berafiliasi dengan pemerintah negara bagian Arakan.
Media lokal, Irrawaddy, mengutip seorang menteri negara bagian Arakan, Kolonel Htein Lin, menyatakan bahwa ribuan bangunan yang bisa dirobohkan itu mencakup selusin masjid, 35 sekolah Islam atau madrasah dan lebih dari 2.500 rumah.
Tapi, partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD)—partai berkuasa di Myanmar pendukung Aung San Suu Kyi—memperingatkan agar pemerintah negara bagian Arakan tidak bertindak di luar dengan melaksanakan penghancuran tersebut.
”Ini bertentangan dengan aturan dan peraturan yang ada, mereka tidak memiliki wewenang untuk menghancurkan masjid,” kata anggota komite pusat NLD, Win Htein, kepada TIME, yang dikutip Jumat (23/9/2016).
Negara Arakan yang juga dikenal sebagai Rakhine merupakan wilayah yang pernah dilanda kerusuhan yang melibatkan warga Buddha dan Muslim pada tahun 2012. Lebih dari 100 orang tewas dalam kekerasan itu, dan sekitar 140 ribu orang mengungsi.
Sebagian besar dari mereka yang terkena dampak adalah komunitas Rohingya, yakni warga minoritas Muslim di Myanmar yang dianggap sebagai imigran ilegal asal Bangladesh. Sejak kekerasan pecah, sekitar 100 ribu warga Rohingya telah menghuni di kamp-kamp pengungsian kumuh, di mana mereka ditolak untuk mengakses layanan pendidikan dan kesehatan.
Credit Sindonews
