Duterte Minta Darurat Militer Mindanao Diperpanjang

Presiden Rodrigo Duterte dilaporkan akan meminta perpanjangan darurat militer di Mindanao. (Reuters/Lean Daval Jr)

Jakarta, CB -- Presiden Rodrigo Duterte akan meminta Kongres memperpanjang status darurat militer di Kepulauan Mindanao, selatan Filipina, yang bergejolak sejak Marawi sempat dikuasai ISIS pada Mei lalu.

Permintaan itu tetap akan diajukan secara resmi kepada Kongres meski Duterte telah mendeklarasikan Marawi bebas dari ISIS pada pertengahan Oktober lalu.

Alasannya, kelompok bersenjata Maute yang menjadi dalang konflik di Marawi dan berafiliasi dengan ISIS diduga tengah memperkuat basis di Asia Tenggara dan merencanakan serangan baru di kota lain.

"Ada laporan intelijen yang mengatakan bahwa mereka berencana menyerang kota lainnya," kata sekretaris komunikasi kantor kepresidenan Filipina, Martin Andanar, sebagaimana dikutip Reuters, Senin (11/12).

Andanar mengatakan darurat militer juga diperpanjang demi mengantisipasi potensi serangan pemberontak lainnya, terutama Maois.



Sebanyak 23 anggota Senat dan 296 anggota Dewan Perwakilan akan menggelar pemungutan suara terkait permintaan Duterte dalam sidang.

Waktu persidangan itu sejauh ini masih belum dikonfirmasi. Namun, diketahui bahwa mereka dijadwalkan masuk ke masa reses mulai 16 Desb 2017 hingga 14 Januari 2018.

Sekitar 1.000 orang termasuk tentara, teroris, dan warga sipil tewas selama perang lima bulan antara militer dan pemberontak Maute di Marawi.

Bentrokan dipicu saat militer mencoba menangkap Isnilon Hapilon, pemimpin Abu Sayyaf yang digadang sebagai emir ISIS di Asia Tenggara, pada 23 Mei lalu.

Menanggapi upaya itu, dia meminta bantuan kelompok Maute dan memberikan perlawanan sengit sehingga Duterte memberlakukan status darurat militer di sekitar Pulau Mindanao, terutama Marawi. Masa berlaku peraturan tersebut akan berakhir pada 31 Desember mendatang.



Credit  cnnindonesia.com