NEW YORK
- Majelis Umum PBB dengan suara bulat menyetujui sebuah resolusi yang
akan memungkinkan Palestina untuk memimpin kelompok utama negara
berkembang atau G-77 di PBB pada 2019. Keputusan itu mengabaikan
keberatan dari Amerika Serikat (AS) dan Israel.
Ketua G-77 saat ini, Mesir, sebelum pemungutan suara mengatakan kepada Majelis Umum PBB bahwa Palestina membutuhkan resolusi jika ingin menjadi pemimpin kelompok tersebut karena berasal dari negara pengamat non anggota PBB. Resolusi diperlukan untuk memberikannya hak dan kapasitas yang diperlukan untuk memimpin kelompok 135 negara yang mencakup China.
Ketua G-77 saat ini, Mesir, sebelum pemungutan suara mengatakan kepada Majelis Umum PBB bahwa Palestina membutuhkan resolusi jika ingin menjadi pemimpin kelompok tersebut karena berasal dari negara pengamat non anggota PBB. Resolusi diperlukan untuk memberikannya hak dan kapasitas yang diperlukan untuk memimpin kelompok 135 negara yang mencakup China.
Selama
pertemuan para pemimpin dunia bulan lalu di Majelis Umum yang
beranggotakan 193 negara, para anggota G-77 memformalkan keputusan
mereka untuk memberikan kursi kepada warga Palestina, dalam dukungan
untuk menyokong Mahmoud Abbas mendorong kenegaraan dan keanggotaan penuh
Palestina di PBB.
Wakil duta besar AS Jonathan Cohen mendesak Majelis Umum PBB untuk memilih "tidak" atas resolusi tersebut.
"Kami tidak dapat mendukung upaya oleh Palestina untuk meningkatkan status mereka di luar negosiasi langsung," ujarnya seperti dikutip dari ABC News, Rabu (17/10/2018).
Dia mengatakan AS tidak mengakui sebuah negara Palestina dan jika resolusi yang salah ini diadopsi, ketika Palestina berbicara sebagai ketua G-77 AS akan mengingatkan anggota PBB bahwa tidak ada negara yang diakui sebagai negara anggota PBB.
Tetapi majelis tidak mengindahkan sikap oposisi AS dan Israel. Alhasil, 146 mendukung resolusi tersebut, 3 menolak dan 15 abstain. Australia adalah satu-satunya negara lain yang memilih menentang resolusi. Sebagian besar negara Eropa Barat mendukung langkah tersebut sementara banyak negara Eropa Timur abstain.
Wakil duta besar AS Jonathan Cohen mendesak Majelis Umum PBB untuk memilih "tidak" atas resolusi tersebut.
"Kami tidak dapat mendukung upaya oleh Palestina untuk meningkatkan status mereka di luar negosiasi langsung," ujarnya seperti dikutip dari ABC News, Rabu (17/10/2018).
Dia mengatakan AS tidak mengakui sebuah negara Palestina dan jika resolusi yang salah ini diadopsi, ketika Palestina berbicara sebagai ketua G-77 AS akan mengingatkan anggota PBB bahwa tidak ada negara yang diakui sebagai negara anggota PBB.
Tetapi majelis tidak mengindahkan sikap oposisi AS dan Israel. Alhasil, 146 mendukung resolusi tersebut, 3 menolak dan 15 abstain. Australia adalah satu-satunya negara lain yang memilih menentang resolusi. Sebagian besar negara Eropa Barat mendukung langkah tersebut sementara banyak negara Eropa Timur abstain.
Duta
Besar Palestina di PBB, Riyad Mansour mengatakan, rakyat Palestina
tidak akan menyia-nyiakan upaya untuk membuktikan layaknya kepercayaan
yang diberikan.
"Palestina akan membela kepentingan G-77 sementara juga terlibat dengan semua mitra - saya ulangi dengan semua mitra - untuk memajukan kerja sama dan perjanjian yang saling menguntungkan untuk kebaikan umat manusia," ujarnya.
"Palestina akan membela kepentingan G-77 sementara juga terlibat dengan semua mitra - saya ulangi dengan semua mitra - untuk memajukan kerja sama dan perjanjian yang saling menguntungkan untuk kebaikan umat manusia," ujarnya.
Credit sindonews.com
