Lima Jenderal itu dituding bertanggung jawab atas pelanggaran HAM di Rakhine.
CB,
CANBERRA -- Koordinator Kampanye Hak Asasi Manusia (HAM) di Amnesty
International Australia Diana Sayed menyambut keputusan Pemerintah
Australia menjatuhkan sanksi ekonomi dan larangan perjalanan terhadap
lima pejabat militer Myanmar pada Selasa (23/10). Kelima pejabat militer
Myanmar itu dinyatakan terlibat dalam pembersihan etnis Rohingya di
negara bagian Rakhine.
Sayed menilai, langkah Australia menjatuhkan sanksi kepada lima
pejabat militer Myanmar sangat tepat dilakukan. “Pemerintah Australia
hari ini menanggapi penelitian dan kampanye Amnesty International yang
menyerukan agar dikenakan sanksi terhadap para pelaku utama kekerasan
terhadap orang-orang Rohingya,” katanya, dikutip dari laman resmi
Amnesty International.
Kelima pejabat militer Myanmar yang
baru saja dikenakan sanksi oleh Australia, kata Sayed, masuk dalam
daftar 13 tokoh yang terlibat dalam kekerasan terhadap Rohingya. Daftar
itu dicantumkan dalam laporan Amnesty International yang dirilis pada 27
Juni lalu. Laporan itu berjudul ’We Will Destroy Everything’: Military
Responsibility for Crimes against Humanity in Rakhine State, Myanmar”.
Ia
mengatakan, kekerasan, pemerkosaan, penyiksaan, pembunuhan, dan
pembakaran permukiman Rohingya tidak dilakukan secara tiba-tiba atau
tanpa perencanaan. “Ada banyak bukti bahwa itu adalah bagian dari
serangan yang sangat teratur dan sistematis terhadap penduduk Rohingya,”
ujar Sayed.
“Pemerintah
(Australia) sekarang harus memperluas jaring sanksi untuk memasukkan
ke-13 yang disebutkan dalam laporan itu dan mendorong sanksi
multilateral yang komprehensif di forum seperti Dewan Keamanan PBB dan
KTT ASEAN November mendatang,” kata Sayed.
Ia berpendapat,
memang dibutuhkan upaya internasional untuk memberlakukan sanksi ekonomi
terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kekerasan dan
pelanggaran HAM terhadap Rohingya. Namun hanya dengan cara itu keadilan
dapat diberikan kepada orang-orang Rohingya.
Menteri
Luar Negeri Australia Marise Payne telah mengumumkan penerapan sanksi
ekonomi dan larangan perjalanan terhadap lima pejabat militer Myanmar
pada Selasa. “Saya sekarang telah memberlakukan sanksi keuangan yang
ditargetkan dan larangan perjalanan terhadap lima perwira militer
Myanmar yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh
unit di bawah komando mereka,” katanya.
Kelima perwira
militer itu adalah Aung Aung, Than Oo, Khin Maung Soe, Maung Maung Soe,
dan Aung Kyaw Zaw. Dua perwira terakhir, yakni Maung Maung Soe dan Aung
Kyaw Zaw dilaporkan telah tidak menjadi anggota militer Myanmar.
Maung
Maung Soe dipecat dari jabatannya sebagai komandan Biro Operasi Khsusus
pada Juni lalu, tepatnya setelah Uni Eropa menjatuhkan sanksi
kepadanya. Kemudian Aung Kyaw Zaw, yakni kepala Komando Barat, diizinkan
mengundurkan diri pada Mei.
Dewan Keamanan PBB dijadwalkan
menggelar pertemuan khusus bulan ini guna membahas laporan terkait
dugaan genosida yang dilakukan militer Myanmar terhadap etnis Rohingya.
Pertemuan itu diminta oleh sembilan negara anggota Dewan Keamanan,
antara lain Prancis, Amerika Serikat (AS), dan Inggris.
