Selasa, 31 Oktober 2017

Kota Fiksi di Gurun Arab Saudi

Mohammed bin Salman

CB, Di gurun pasir barat laut Arab Saudi, satu-satunya gangguan ber-mil-mil gurun adalah bangkai pesawat amfibi Catalina. Pesawat ini ditinggalkan oleh pilot Amerika pada 1960. Dan saat ini, di badan pesawat itu terlihat banyak coretan dalam bahasa Arab (grafiti).

Di sinilah Pangeran Putra Mahkota Arab Saudi merencanakan Neom, sebuah awal kota yang akan lebih besar dari Dubai. Ia membanyangkan akan memiliki lebih banyak robot daripada manusia di sana. Putra Mahkota Mohammed bin Salman membayangkannya sebagai "lompatan peradaban untuk kemanusiaan" di luar batasan tradisional Saudi dan pusat bisnis dengan manufaktur maju, bio-tech, media dan maskapai penerbangan.

"Kami menginginkan robot utama dan pertama di Neom, robot nomor satu. Semuanya akan memiliki hubungan dengan kecerdasan buatan, dengan Internet merupakan segalanya," ujar Pangeran Putra Mahkota tersebut dalam sebuah wawancara di samping Ritz Carlton di Riyadh.

Kota Sci-fi dibayangkan dengan perkantoran berkialauan dan hotel mewah mewakili usaha Saudi untuk mengubah negara yang tadinya kaya dari hasil minyaknya, sementara saat ini menghadapi tekanan finansial yang terpuruk.

Kota ini akan menjadi mikrokosmos dari Arab Saudi 2.0 dengan pemimpinnya yang sedang menyusun ulang ekonomi negara agar sesuai dengan dunia modern. Kota-kota besar lainnya di padang pasir telah banyak jatuh, namun ada harapan seperti pembuatan taman senilai 10 miliar dolar AS di pinggir kota Riyadh yang sebagian besar tidak dihuni.

Spesialis Timur Tengah, James Dorsey mengatakan, kota merupakan upaya untuk menciptakan zona ekonomi yang lebih efisien dan akan membutuhkan waktu untuk reformasi. "Pertanyaannya adalah apakah seseorang dapat mengisolasi sebuah kota besar dari efisiensi negara tersebut," ujarnya di Nanyang Technological University of Singapura.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Sempat Bersitegang, Korsel dan China Sepakat 'Berdamai'

SEOUL - Korea Selatan (Korsel) dan China sepakat untuk bekerja dengan cepat guna menormalisasi hubungan bilateral keduanya. Hubungan kedua negara sempat buntu akibat penyebaran sistem anti rudal THAAD milik Amerika Serikat (AS).

Instalasi sistem anti rudal Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) milik AS telah merusak kepentingan bisnis perdagangan serta bisnis Korsel dan China. China meyakini radar kuat THAAD dapat digunakan untuk melihat ke dalam wilayahnya. Sementara Korsel dan AS berulang kali mengatakan bahwa THAAD hanya berfungsi untuk mempertahankan diri dari ancaman rudal yang terus meningkat dari Korea Utara (Korut).

"Kedua belah pihak berbagi pandangan bahwa penguatan pertukaran dan kerja sama antara Korea dan China melayani kepentingan bersama mereka dan setuju untuk segera melakukan pertukaran dan kerja sama di semua wilayah kembali pada jalur pembangunan normal," kata kementerian luar negeri Korea Selatan dalam sebuah pernyataan seperti dilansir dari Reuters, Selasa (31/10/2017) .

Presiden Korsel Moon Jae-in akan mengadakan pertemuan puncak dengan Presiden China Xi Jinping di sela-sela pertemuan puncak negara-negara Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Vietnam pada 10-11 November, kata seorang pejabat istana presiden Korsel dalam sebuah pertemuan briefing terpisah.

Sementara dalam sebuah pernyataan yang terkoordinasi, kementerian luar negeri China mengatakan kedua negara telah sepakat untuk mengembalikan relasi mereka ke jalur yang normal "sebelumnya".

"Korea Selatan mengakui kekhawatiran China atas masalah THAAD dan memperjelas bahwa penggelaran tersebut tidak ditujukan ke negara ketiga dan tidak membahayakan kepentingan keamanan strategis China," kata kementerian luar negeri China.

"China mengulangi penolakannya terhadap pengerahan THAAD, namun mencatat posisi Korea Selatan dan berharap Korea Selatan dapat menangani masalah ini dengan tepat," tambahnya.

Awal bulan ini, Korsel dan China sepakat untuk memperbarui perjanjian pertukaran mata uang senilai USD56 miliar, sementara maskapai penerbangan China dilaporkan berencana untuk mengembalikan rute penerbangan ke Korsel.

Sebagai bagian dari upaya untuk pemulihan hubungan, kedua negara baru-baru ini mengadakan perundingan tingkat tinggi, yang dipimpin oleh Nam Gwan-pyo, wakil direktur keamanan nasional Korsel, dan Kong Xuanyou, asisten menteri luar negeri China, yang memimpin pada kesepakatan hari Selasa .

"Kedua Pihak sepakat untuk meningkatkan komunikasi dan kerja sama strategis dalam menghadapi program nuklir dan rudal Korut," kata pernyataan tersebut.

Pyongyang telah melakukan program pengujian rudal yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam beberapa bulan terakhir, dan juga uji coba nuklir terbesarnya pada awal September. Hal ini membuat marah sekutu utamanya China dan memberikan sanksi lebih jauh dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan AS.

Credit sindonews.com

AS, Jepang, dan Korsel Rundingkan Korut

Nuklir Korea Utara.

CB, HAWAII -- Pejabat senior pertahanan Amerika Serikat (AS), Korea Selatan (Korsel), dan Jepang menggelar perundingan trilateral di markas Komando Pasifik AS di Hawaii, Ahad (29/10). Pejabat pertahanan dari ketiga membahas tentang krisis dan pengembangan senjata oleh Korea Utara (Korut).

Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Kepala Staf Gabungan AS Joseph Dunford. Ia bersama pejabat-pejabat militer dari Korsel dan Jepang saling bertukar pandangan mengenai uji coba rudal balistik serta rudal jarak jauh oleh Pyongyang.

"Bersama-sama mereka meminta Korut menahan diri dari provokasi yang tidak bertanggung jawab yang dapat memperburuk ketegangan regional serta agar menjauh dari jalur yang rusak dan ceroboh," kata markas Komando Pasifik AS dalam sebuah pernyataan.

Pada 11 Oktober lalu, Menteri Luar Negeri Korea Utara (Korut) Ri Yong-ho menuding Presiden AS Donald Trump telah menyalakan sumbu perang terhadap negaranya. Ia menilai, perselisihan dan perseteruan antara Korut dengan AS memang tak bisa lagi diselesaikan dengan kata-kata.

Ri Yong-ho menyoroti pernyataan Trump ketika berpidato di Majelis Umum PBB pada September lalu. Kala itu, Trump dengan tegas mengatakan bahwa dirinya tak akan segan untuk mengahncurkan Korut bila berani menyerang AS atau sekutunya, yakni Jepang dan Korsel.

"Dengan pernyataannya yang berani dan gila di PBB, Trump, bisa Anda katakan, telah menyalakan sumbu perang melawan kita," ujar Ri Yong-ho seperti dilaporkan laman The Independent.

Menurutnya, dialog memang tak mungkin lagi dapat menyelesaikan masalah antara Korut dan AS. "Kita harus menyelesaikan skor akhir hanya dengan hujan api, bukan dengan kata-kata," ucap Ri Yong-ho menjelaskan.

Walaupun telah dijatuh sanksi bertubi-tubi oleh Dewan Keamanan PBB, Korut menyatakan tak akan menghentikan program nuklir dan rudalnya. Mereka mengklaim pembangunan rudal dan nuklir dilakukan untuk kepentingan pertahanan dalam merespons ancaman agresi AS.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Kelompok Ekstremis Hindu di India Kecam Taj Mahal

Taj Mahal India

CB, NEW DELHI -- Sekelompok orang di India menggelar aksi untuk menolak Taj Mahal sebagai ikon negara dalam beberapa bulan terakhir. Seperti dilansir The Guardian, Senin (30/10), kelompok ini menyebut diri mereka kalangan nasionalis dan religius Hindu.

Belum lama ini, lanjut laporan media tersebut, seorang tokoh garis keras Hindu mengecam Taj Mahal sebagai aib bagi identitas India. Alasannya, bangunan yang termasuk Tujuh Keajaiban Dunia itu merupakan warisan peradaban Islam, alih-alih Hindu sebagai agama mayoritas India.

Taj Mahal terletak di negara-bagian Uttar Pradesh, India. Prokontra seputar Taj Mahal sebagai bangunan khas India telah lama mencuat, tetapi baru kali ini menjadi perbincangan di tingkat elite.

Yogi Adityanath, seorang politikus nasional asal Uttar Pradesh, meminta publik untuk melihat perspektif historis siapa yang membangun Taj Mahal. Adityanath memiliki rekam jejak sebagai politikus anti-Muslim.

"Yang penting adalah, bangunan itu dibangun dengan darah dan keringat para petani dan pekerja India," kata Adityanath, seperti dikutip The Guardian, Senin (30/10).

Selain Adityanath, perdana menteri India Narendra Modi juga disebut-sebut memiliki sentimen terhadap kejayaan Islam di masa lalu India. Dalam sebuah kesempatan, Modi diketahui menyebutkan, masa kekuasaan Muslim di India utara tidak ubahnya kolonial Inggris karena sama-sama memperbudak rakyat India.

Kalangan Hindu garis-keras kerap mengutip pernyataan kontroversial seorang budayawan lokal, PN Oak. Beberapa klaimnya antara lain, dunia pernah dipimpin penguasa Hindu, bahasa Inggris hanyalah sebuah dialek dalam bahasa Sansakerta, dan gereja Westminster Abbey di Inggris merupakan kuil Hindu.

Tentang Taj Mahal, Oak mengklaimnya sebagai sebuah kuil Hindu bernama lengkap Tejo Mahalaya. Klaim-klaim semacam Oak telah dibantah kalangan sejarawan akademik. Itu (klaim Oak) sungguh-sungguh salah dan absurd, kata R Nath, sejarawan arsitektur yang telah menghasilkan belasan buku tentang Dinasti Mughal.

Sejarawan lainnya, Rana Safvi, bahkan telah menemukan sejumlah manuskrip yang menyebutkan cara Shah Jahan mendapatkan lahan untuk Taj Mahal. Shah Jahan (meninggal 1666) merupakan kaisar Dinasti Mughal kelima yang dimakamkan di kompleks Taj Mahal. Rana menegaskan, prokontra seputar Taj Mahal hanya isu politik sehingga seakan-akan sejarah India adalah pertentangan antara Islam dan Hindu.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Ribuan Warga Nasionalis dan Biksu Dukung Militer Myanmar

Tentara Myanmar (Ilustrasi)

CB, YANGON -- Lebih dari 2.000 orang berbaris menggelar aksi demonstrasi di Yangon pada Ahad (29/10) waktu setempat. Mereka turun ke jalan untuk mendukung militer negara tersebut yang mendapat kritikan keras dari masyarakat internasional atas kekerasan terhadap ratusan ribu minoritas Muslim Rohingya di Rakhine utara.

Para demonstran membawa spanduk yang bertuliskan pujian untuk panglima militer Myanmar Min Aung Hlaing. Mereka juga mengkritik komunitas global karena menekan tentara atas perlakuan mereka terhadap etnis Rohingya. Para demonstran tersebut terdiri dari kaum nasionalis Buddha dan Biksu.

"Tatmadaw sangat penting bagi negara ini, melindungi kelompok etnis, ras dan agama kami," kata salah satu demonstran Nan Aye Kyi saat demonstrasi melewati Yangon. Tatmadaw adalah nama resmi angkatan bersenjata Myanmar.

"Saya ingin mendesak Anda untuk mendukung militer. Hanya jika militer diperkuat maka kedaulatan kita akan diamankan," kata seorang biksu nasionalis senior, Zagara,di hadapan banyak orang.

Myanmar berada di bawah kekuasaan militer selama 50 tahun sampai November 2010 ketika pemerintahan militer digantikan oleh pemerintahan sipil yang didukung militer baru.

Lebih dari 600 ribu Muslim Rohingya melarikan diri dari perbatasan sejak tindakan keras dari militer mulai 25 Agustus. Sejak saat itu, tentara Myanmar dituduh membakar desa-desa etnis rohingya dan melakukan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk pembunuhan dan perkosaan. PBB telah melabeli tindakan keras tentara tersebut sebagai contoh pembersihan etnis dalam buku teks sekolah.

Tekanan internasional meningkat pada pemerintahan Myanmar dan pemimpin de facto Aung San Suu Kyiyang telah dituduh menutup mata terhadap kekejaman yang dilakukan militer.
Meskipun ada tekanan internasional, dukungan untu Suu Kyi dan tindakan militer di Rakhine masih tetap tinggi di Myanmar yang mayoritas beragama Buddha. Orang-orang di sana menganggao Rohingya sebagai imigran ilegal dari Bangladesh.

Seperti dilansir Asian Correspondent, Senin (30/10), lembaga pemerhati hak asasi manusia(HRW) mengecam demonstrasi tersebut. terutama dukungan terhadap Aung Hlaing. Direktur HRW Eropa Lotte Leich mencuitkan melalui akun Twitter-nya bahwa jenderal bertanggung jawab untuk kampanyr pembersihan etnis brutal melawan Rohingya.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Bela Balfour, Menlu Johnson: Saya Bangga Inggris Ciptakan Israel

LONDON - Menteri Luar Negeri (Menlu) Inggris Borish Johnson membela Deklarasi Balfour yang menjadi cikal bakal negara Israel di tanah Palestina. Menlu Johnson mengaku bangga negaranya beperan dalam menciptakan Israel.

Kamis pekan merupakan seratus tahun Deklarasi Balfour, sebuah surat 67 kata dari Menlu Inggris saat itu; Arthur Balfour, yang melontarkan dukungan London untuk penciptaan tanah air orang-orang Yahudi di wilayah Palestina.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan berkunjung ke London untuk memperingati ulang tahun tersebut.

Pernyataan Menlu Johnson tetap kontroversial, karena munculnya Israel telah membuat jutaan orang Palestina menderita dan pertikaian selama bertahun-tahun antara kedua komunitas terus berlanjut sampai hari ini.

”Saya bangga dengan peran Inggris dalam menciptakan Israel,” katanya yang dilansir surat kabar The Telegraph.”Dokumen tersebut sangat diperlukan untuk menciptakan sebuah negara besar,” katanya lagi, yang dikutip Senin (30/10/2017).

Namun dia memperingatkan bahwa salah satu keberatan utama Deklarasi Balfour—bahwa hak-hak masyarakat non-Yahudi harus dilindungi—belum sepenuhnya terwujud.

Dalam artikel surat kabar itu, Johnson mengatakan bahwa dia sedang menulis pemikirannya di ruangan yang sama yang digunakan Balfour satu abad yang lalu.

Dia memuji surat tahun 1917 tersebut. “Karena tujuan moral yang tak terbayangkan; untuk memberi orang-orang yang teraniaya dengan tanah air yang aman dan nyaman,” katanya.

London, lanjut dia, tetap berkomitmen pada solusi dua negara, yakni Israel dan Palestina.

”Saya tidak ragu bahwa satu-satunya solusi yang tepat untuk konflik tersebut menyerupai yang pertama kali ditemukan di kertas oleh orang Inggris lainnya, Lord Peel, dalam laporan Komisi Kerajaan di Palestina pada tahun 1937, dan itulah visi dua negara bagian untuk dua orang,” lanjut Johnson.

Perbatasannya, kata dia, seharusnya seperti sebelum perang Enam Hari 1967, dengan Yerusalem sebuah wilayah bersama.”Dan pertukaran lahan yang setara untuk mencerminkan kepentingan nasional, keamanan, dan agama masyarakat Yahudi dan Palestina,” imbuh dia.

”Satu abad ke depan, Inggris akan memberikan dukungan apa pun yang kita bisa untuk menutup ring dan menyelesaikan masalah Deklarasi Balfour yang belum selesai,” papar dia.

Credit sindonews.com

Palestina Desak Inggris Minta Maaf Soal Deklarasi Balfour

RAMALLAH - Perdana Menteri Palestina Rami Hamdallah mendesak Inggris untuk meminta maaf atas Deklarasi Balfour. Deklarasi, yang dirilis 100 tahun lalu adalah cikal bakal munculnya Israel.

Hamdallah mengatakan deklarasi Balfour, yang dibuat oleh Menteri Luar Negeri Inggris kala itu yakni Arthur Balfour telah menjadi "ketidakadilan historis" terhadap rakyat Palestina.

Dia juga mengatakan bahwa Inggris seharusnya tidak merayakan deklarasi tersebut. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Perdana Menteri Inggris Theresa May beberapa waktu lalu menggelar makan malam di London untuk menandai lahirnya deklarasi tersebut dalam pembentukan Israel pada tahun 1948.

"Perayaan tersebut merupakan tantangan bagi opini publik internasional, yang mendukung kepentingan nasional kita," kata Hamdallah dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Anadolu Agency pada Senin (30/10).

Presiden Palestina Mahmoud Abbas dan anggota pemerintahannya sebelumnya mengklaim bahwa mereka siap untuk menuntut pemerintah Inggris terkait Deklarasi Balfour, dengan alasan bahwa hal tersebut menyebabkan perpindahan 700 ribu orang Palestina pada tahun 1948.

Namun, sampai saat ini belum ada langkah konkret yang dilakukan pemerintah Palestina dalam mengajukan tuntutan tersebut.

Credit sindonews.com

IAEA: Iran Terapkan Kesepakatan Nuklir

Kepala badan pengawas nuklir dunia IAEA Yukiya Amano juga bertemu dengan Presiden Iran Hassan Rouhani.

CB, ABU DHABI -- Sekretaris Jenderal Badan Atom Internasional (IAEA) Yukiya Amano telah melakukan inspeksi ke Iran untuk mengetahui komitmen Teheran dalam mematuhi kesepakatan nuklir. Menurut Amano, hingga saat ini Iran masih menunjukkan komitmen untuk menaati kesepakatan nuklir yang tercapai pada 2015.

"IAEA dapat menyatakan bahwa komitmen terkait (kesepakatan) nuklir tersebut sedang diterapkan (oleh Iran)," ungkap Amano dalam sebuah konferensi pers di Abu Dhabi setelah melakukan perjalanan ke Iran pada Ahad (29/10).

Ia meminta agar Iran tetap sepenuhnya melaksanakan poin-poin dalam kesepakatan nuklir. "Ini adalah dorongan utama pertemuan di Iran. Mengenai kegiatan inspeksi kami, mereka melaksanakan tanggung jawab mereka tanpa masalah," ujarnya.

Ketika melakukan inspeksi ke Iran, Amano menggelar pertemuan dengan Presiden Iran Hassan Rouhani dan pejabat lainnya. Amano mengungkapkan pada pertemuan tersebut ia menyampaikan bahwa kesepakatan nuklir merupakan sebuah keuntungan yang signifikan untuk proses verifikasi.

Kendati demikian, Amano menolak mengomentari kebijakan Amerika Serikat (AS) terhadap Iran. Hal itu menyusul keputusan Presiden AS Donald Trump yang menolak untuk memperpanjang kesepakatan nuklir dengan Teheran.

Pertengahan Oktober lalu, Trump telah mencabut dukungannya terhadap kesepakatan nuklir Iran.Sejak tercapainya kesepakatan nuklir Iran pada 2015, Kongres AS mewajibkan presiden untuk mengesahkan kembali kesepakatan tersebut setiap 90 hari sebagai bukti bahwa Iran melaksanakan janjinya.
Sejak menjabat sebagai presiden AS, Trump telah dua kali mengesahkan kesepakatan nuklir tersebut. Namun ia menolak melakukan hal ini untuk yang ketiga kalinya. Trump menuding Iran telah melanggar kesepakatan nuklir dengan membangun senjata nuklir berbahaya. Ia juga mengklaim bahwa Teheran menyokong gerakan teroris di Timur Tengah.

Kendati demikian, Hassan Rouhani telah menegaskan bahwa Iran akan terus membangun rudal karena hal itu tak melanggar keaepakatan internasional. "Kami telah membangun, sedang membangun, dan akan terus membangun rudal. Dan ini tidak melanggar kesepakatan internasional," kata Rouhani saat berpidato di parlemen Iran, Ahad (29/10).

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Kepala Atom PBB: Iran Laksanakan Komitmen Nuklir

Rakyat Iran sambut kesepakatan Nuklir dengan Enam Kekuatan Dunia

CB, NEW YORK -- Kepala badan atom PBB pada Ahad (29/10) kembali menyampaikan Iran melaksanakan komitmen kesepakatan nuklir 2015.

Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) mengatakan di dalam siaran pers Direktur Jenderalnya Yukiya Amano bertemu dengan Presiden Iran Hassan Rouhani, Wakil Presiden dan Presiden Organisasi Energi Atom Iran Ali Akbar Salehi dan Menteri Luar Negeri Mohammad Javad Zarif, selama kunjungan ke Ibu Kota Iran, Teheran.

Sejak Januari 2016, IAEA telah mengabsahkan dan memantau pelaksanaan Iran atas komitmennya yang berkaitan dengan nuklir berdasarkan Rencana Aksi Menyeluruh Gabungan (JCPOA), yang disahkan dengan suara bulat oleh Dewan Keamanan PBB pada 2015.

Kesepakatan itu antara lima anggota tetap Dewan Keamanan ditambah Jerman, Uni Eropa (UE) dan Iran menetapkan mekanisme aktif bagi batas pemantauan atas program nuklir Iran, dan pada saat yang sama melicinkan jalan bagi pencabutan sanksi PBB terhadap negeri tersebut.

Siaran pers itu mengatakan kegiatan pemantauan dan pengabsahan IAEA dilaksanakan dengan cara objektif dan tidak memihak dan sejalan dengan modalitas yang ditetapkan oleh JCPOA serta standar pelaksanaan pencegahan.

Amano kembali menyatakan JCPOA menyampaikan hasil jelas dari sudut pandang pengabsahan, dan menekankan pentingnya bagi pelaksanaan penuh oleh Iran atsemua komitmennya yang berkaitan dengan nuklir untuk membuat JCPOA berkelanjutan.

Presiden Iran Hassan Rouhani pada Ahad mendesak kepala nuklir PBB tersebut mengkonfirmasi negaranya masih mematuhi kesepakatan nuklir itu dengan negara besar dunia setelah Presiden AS Donald Trump menolak untuk mensahkan kembali kesepakatan tersebut.

Kunjungan Amano dilakukan saat Kongres AS mempertimbangkan kesepakatan itu. Penolakan Trump pada Oktober untuk mensahkan kembali kesepakatan tersebut telah memicu perang baru kata-kata antara Iran dan Amerika Serikat.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Menlu Saudi: Iran Halangi Perdamaian di Yaman

Kondisi wilayah di Sanaa, Yaman, akibat perang antara milisi Houthi dan pendukung Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi.

CB, RIYADH -- Arab Saudi mengecam Iran dan menganggap negara itu telah menghalangi upaya perdamaian di Yaman. Arab Saudi menuduh rezim Teheran telah memasok senjata ke militan Houthi dan ke pasukan yang setia kepada mantan Presiden Yaman Ali Abdullah Saleh.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Arab Saudi Adel Al-Jubeir mengaku sangat menyesalkan situasi kemanusiaan di medan pertempuran. Menurutnya, Houthi sejauh ini telah menyerang 600 kendaraan dan 65 kapal yang membawa persediaan bantuan.

"Iran telah menghambat semua upaya untuk menemukan solusi damai terhadap konflik Yaman, yang telah menyebabkan kegagalan perundingan politik antara pemerintah Yaman yang sah dan militan," kata Al-Jubeir, dalam acara pertemuan para menlu dan pemimpin militer negara-negara koalisi pimpinan Arab Saudi, di Riyadh, Ahad (29/10).

Pertemuan tersebut dilakukan sepekan setelah Menlu AS Rex Tillerson mengadakan pembicaraan dengan pejabat Dewan Kerja Sama Teluk (GCC). Pembicaraan itu sebagian besar fokus pada peran Iran di seluruh wilayah.

Pertemuan yang dilakukan selama enam jam ini membahas mengenai cara-cara untuk meningkatkan koordinasi politik, militer, dan kemanusiaan di Yaman. Pertemuan tersebut juga meminta upaya intensif memastikan pemerintah Yaman yang sah dapat memperluas kewenangan atas keseluruhan wilayah Yaman.

Mengacu pada kondisi menyedihkan Yaman, Al-Jubeir mengatakan, militan Houthi atau mereka yang setia kepada mantan Presiden Saleh akan gagal beroperasi jika Iran berhenti memberikan dukungan. Iran tidak menyanggah dukungannya terhadap pemberontakan, namun menolak tuduhan penyelundupan senjata ke Houthi.

"Iran tidak peduli dengan penderitaan orang-orang Yaman yang kelaparan. Militan juga mencoba menyerang kota suci Makkah, serta memprovokasi sentimen dan kemarahan dunia Muslim," ujar Al-Jubeir.

"Ketika kita berbicara tentang Yaman dan aliansi kita untuk mendukung pemerintah yang sah, kita harus mengingat kejahatan yang telah mereka lakukan terhadap orang-orang Yaman, serangan mereka terhadap negara-negara tetangga Yaman termasuk Arab Saudi dan UEA, serta ancaman terus-menerus terhadap stabilitas kawasan ini," tambah dia.

Dalam pertemuan yang sama, Kepala Staf Militer Arab Saudi Jenderal Abdel Rahman bin Saleh Al-Banyan, mengatakan pasukan Yaman telah menguasai 85 persen wilayah negara. Mereka juga telah mengambil semua tindakan pencegahan untuk melindungi warga sipil sesuai dengan hukum humaniter internasional.

Credit republika.co.id

Menlu Spanyol: Kami tak Ingin Ambil Alih Katalunya

Warga mengibarkan bendera Katalan pada unjuk rasa di Barcelona

CB, MADRID -- Menteri Luar Negeri Spanyol Alfonso Dastis mengulangi posisi pemerintahnya bahwa pemimpin Katalan yang dipecat, Carles Puigdemont, dapat mencalonkan diri dalam pemilihan baru pada Desember mendatang. Namun ia menekankan hal itu bisa terjadi jika Puigdemont tidak dipenjara.

"Kami tidak mengambil otonomi Katalunya, kami baru membangunnya kembali, sebenarnya," kata Dastis kepada Sky News, yang dimuat pada Senin (30/10).
Puigdemont dipecatdari jabatannya setelah Madrid melucuti otonomi Katalunya karena mendeklarasikan kemerdekaan. Pemerintaah pusat Spanyol kini telah menguasai institusi Katalan. Sedangkan Jaksa penuntut Spanyol sedang mempersiapkan untuk mengajukan tuntutan pidana kepada Puigdemont dan pejabat Katalan lainnya karena melanggar hukum Spanyol.
Namun Puigdemont mengatakan, ia tidak menganggap perintah dari Madrid yang menyingkirkannya dari kekuasaannya.
Puigdemont mendesak oposisi demokratis untuk memerintah langsung dari Madrid.
Sementara itu Menteri Dalam Negeri Juan Ignacio Zoido telah menulis surat kepada semua petugas polisi di Katalunya untuk meminta kesetiaan mereka sebagai era baru yang dimulai di wilayah tersebut.
Dia juga mengingatkan kepada anggota polisi daerah,yang sekarang berada di bawah kendali langsung dari Madrid, bahwa tugas merekauntuk mematuhi perintah dan menjamin hak dan kebebasan semua orang.

Menurut BBC, penangkapan Puigdemont kemungkinan akan memicu demonstrasi. Dan barangkali merupakan salah satu alasan mengapa menteri dalam negeri menulis surat tersebut. Perwira polisi senior mengatakan mereka telah mematuhi perintah untuk menurunkan foto-foto berbingkai dari pemimpin yang dipecat dari kantor polisidi seluruh wilayah tersebut.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Dianggap Pemberontak, Pemimpin Catalonia Terancam Masuk Penjara

BARCELONA - Media-media di Spanyol melaporkan bawha jaksa penuntut Spanyol sedang mempersiapkan tuntutan pemberontakan terhadap Presiden Catalan Carles Puigdemont atas partisipasinya dalam deklarasi kemerdekaan sepihak Catalonia.

Melansir Sputnik pada Senin (30/0), menurut hukum Spanyol, pemberontakan adalah sebuah kejahatan yang dapat dihukum hingga 30 tahun penjara. Tuduhan dapat dijatuhkan kepada Puigdemont segera setelah pencabutan wilayah otonomi Catalonia mulai berlaku pada hari ini.

Seperti diketahui, Perdana Menteri Spanyol Mariana Rajoy mengumumkan telah membubarkan parlemen Catalonia sebagai respon atas deklarasi kemerdekaan itu, dan mengumumkan bahwa pemilihan daerah akan dihelat pada 21 Desember mendatang di bawah kekuatan pembersihan.

Puigdemont kemduian mengatakan bahwa dia tidak mengakui perintan yang disampaikan Rajoy. Dia juga menyerukan "oposisi demokratis" untuk bergerak oleh pemerintah Spanyol.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Spanyol Alfonso Dastis mengatakan bahwa pemimpin Catalan yang digulingkan tersebut dapat "secara teoritis" mencalonkan diri dalam pemilihan jika dia tidak dipenjara sampai pemungutan suara.

"Saya tidak tahu aktivitas yudisial apa yang akan terjadi antara sekarang dan 21 Desember. Jika dia (Puigdemont] tidak dimasukkan ke dalam penjara pada saat itu saya pikir dia memenuhi syarat," kata Dastis.

Credit sindonews.com

Pemimpin Catalonia Dilaporkan Mengungsi ke Belgia

MADRID - Pemimpin Catalonia Carles Puigdemont dan sejumlah pejabat Catalonia lainnya dilaporkan saat ini telah mengungsi ke ibukota Belgia, Brussels. Puigdemont bertolak ke Belgia tidak lama setelah pemerintah pusat Spanyol mencabut otonomi Catalonia dan membubarkan pemerintahan daerah tersebut.

Menurut laporan media-media Spanyol, seperti dilansir dari Reuters pada Senin (30/10), di Belgia, Puigdemont akan kembali mendeklarasikan kemerdekaan Catalonia atas Spanyol.

Sementara itu, Menteri Migrasi Belgia Theo Francken menuturkan, pemberian suaka politik kepada pemimpin Catalan Carles Puigdemont akan tidak realistis jika dia memintanya. Dia lalu menggarisbawahi posisi negaranya sebagai oposisi dalam kebuntuan politik di Spanyol.

"Tidaklah realistis jika Anda melihat situasinya. Mereka sudah membicarakan hukuman penjara. Pertanyaannya adalah, sejauh mana dia akan mendapatkan pengadilan yang adil," kata Francken. Ia pun mengungkapkan akan sulit bagi Spanyol untuk mengekstradisi Puigdemont dalam kasus seperti itu.

Sebelumnya, media-media di Spanyol melaporkan bawha Jaksa Oenuntut Spanyol sedang mempersiapkan tuntutan terhadap Puigdemont atas partisipasinya dalam deklarasi kemerdekaan sepihak Catalonia. Puigdemont akan dituntut pasal pemberontakan.

Menurut hukum Spanyol, pemberontakan adalah sebuah kejahatan yang dapat dihukum hingga 30 tahun penjara. Tuduhan dapat dijatuhkan kepada Puigdemont segera setelah pencabutan wilayah otonomi Catalonia mulai berlaku pada hari ini.

Credit sindonews.com

Menteri: Belgia Bisa Beri Suaka Pemimpin Separatis Catalonia

Menteri Imigrasi Belgia, Theo Francken, membuka kemungkinan negaranya memberikan suaka bagi pemimpin separatis Catalonia, Carles Puigdemont. (AFP Photo/Emmanuel Dunand)

Jakarta, CB -- Menteri Imigrasi Belgia, Theo Francken, membuka kemungkinan negaranya memberikan suaka bagi pemimpin separatis Catalonia, Carles Puigdemont, di tengah krisis politik di Spanyol.

"Itu bukan tidak mungkin, melihat situasi sekarang ini," ujar Francken kepada badan penyiaran VTM, sebagaimana dikutip AFP, Minggu (29/10).

Francken membuka kemungkinan ini setelah Puigdemont dipecat dari jabatannya sebagai Presiden Catalonia karena mendeklarasikan pemisahan diri daerah tersebut dari Spanyol, sesuai dengan hasil referendum.

Tak hanya dipecat, Puigdemont juga terancam diadili atas tuduhan pemberontakan. Terkait kemungkinan tersebut, Francken mengaku tak yakin Spanyol akan memberlakukan sistem peradilan yang baik bagi Puigdemont.

Melihat gejala tersebut, Francken tak menutup kemungkinan Belgia memberikan suaka bagi Puigdemont jika sang mantan presiden Catalonia itu meminta.

"Melihat tekanan dari Madrid dan ancaman hukuman penjara, pertanyaan besar apakah dia masih memiliki kesempatan berkata jujur di hadapan pengadilan," ujarnya kepada AFP.

Esteban Gonzalez Pons selaku juru bicara partai berkuasa di Spanyol, Partai Populer, mengatakan bahwa komentar Francken itu tidak dapat diterima.

"Itu adalah tuduhan serius terhadap sistem hukum Spanyol yang harus segera dikoreksi. [Francken] melanggar prinsip solidaritas dan kerja sama loyal antara negara anggota Uni Eropa," demikian bunyi pernyataan resmi Pons.

Perdana Menteri Belgia, Charles Michel, pun angkat bicara dan mengatakan bahwa memberikan suaka kepada Puigdemont sama sekali tidak ada dalam agenda negaranya.

"Saya meminta Theo Francken tidak menyiramkan minyak ke api yang sudah membara," tutur Michel kepada kantor berita Belga.

Sementara itu, Wakil PM Belgia, Alexander De Croo, melontarkan komentar lebih pedas dengan mengatakan bahwa pernyataan Francken tersebut "tidak pintar."

"Komentar seperti ini tidak membantu dan tidak mewakilkan posisi pemerintah. Kita harus menenangkan warga, bukan menyulut emosi mereka," kata De Croo.

Komentar Francken ini memang sangat berbeda dengan para pejabat di Belgia, juga sebagian besar pemimpin negara-negara anggota Uni Eropa yang sangat jarang dan berhati-hati menyatakan pendapatnya mengenai isu pemisahan diri Catalonia dari Spanyol ini.

Permasalahan ini mulai mengemuka setelah Catalonia menggelar referendum kemerdekaan pada 1 Oktober lalu. Hasil referendum menunjukkan sebagian besar warga Catalonia memilih untuk merdeka dari Spanyol.

Credit cnnindonesia.com

Rusia Pertimbangkan Kurangi Kehadiran Militer di Suriah

MOSKOW - Rusia dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk pengurangan kehadiran militernya di Suriah. Rencana ini muncul di tengah keberhasilan pasukan pemerintah Suriah dalam perang melawan teroris.

Rencana tersebut menetapkan bahwa hanya unit polisi militer, dan penasihat militer, serta sebuah kontingen yang diperlukan untuk perlindungan fasilitas di Hmeymim dan Tartus akan tetap berada di Suriah. Selebihnya akan dipulangkan secara bertahap ke Rusia.

Seorang sumber di pemerintahan Rusia menuturkan pihaknya juga mungkin akan menarik sebagian jet tempur yang beroperasi di Suriah. "Namun sistem pertahanan udara akan tetap berada di Suriah," ucap sumber tersebut.

"Bagaimanapun juga Presiden Rusia, yang juga merupakan Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Vladimir Putin akan membuat keputusan akhir," sambungnya, seperti dilansir Sputnik pada Senin (30/10).

Sementara itu, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan keputusan semacam ini tidak akan dimumkan kepada publi. Sedangkan Kementerian Pertahanan Rusiatelah membantah informasi ini, dan mengatakan bahwa tidak ada rencana untuk mengurangi kehadiran militer Rusia di Suriah.

Credit sindonews.com

Ar-Raqqah masih diduduki koalisi pascakekalahan ISIS

Dokumen foto Kota Raqqa (Ar-Raqqah) pada 22 Juni 2016 dari Komite Hak Asasi Manusia Suriah (SHRC). (shrc.org)

Seruan oleh AS dan sekutunya untuk membangun kembali Ar-Raqqah tak lebih dari kebohongan ..."

Damaskus (CB) - Kementerian Luar Negeri Suriah pada Minggu (29/10) mengumumkan Ar-Raqqah, tempat kelompok ISIS baru-baru ini telah dikalahkan, masih diduduki pasukan koalisi pimpinan Amerika Serikat (AS) dan petempur sekutunya dari Pasukan Demokratik Suriah (SDF).

Kota Ar-Raqqah masih menjadi kota yang diduduki dan kota itu takkan pernah dipandang sudah dibebaskan, kecuali prajurit militer Suriah memasukinya, demikian pernyataan sikap Pemerintah Suriah.

Kementerian Luar Negeri Suriah menuduh AS dan SDF, yang merupakan pasukan darat yang mengusir anggota ISIS dari ibu kota de faktonya, bersekongkol dengan ISIS untuk memasuki kota tersebut dan mengirim mereka ke daerah lain untuk memerangi militer Suriah.

Sementara itu, militer Suriah juga mengatakan AS dan sekutunya merayakan "apa yang mereka katakan sebagai pembebasan Ar-Raqqah di atas mayat warga sipil" di kota yang dikabarkan 90 persennya menjadi puing.

"Seruan oleh AS dan sekutunya untuk membangun kembali Ar-Raqqah tak lebih dari kebohongan dan penipuan pendapat umum dengan tujuan menutupi kehancuran yang telah mereka sebabkan di Ar-Raqqah," catat Kementerian Luar Negeri Suriah.

Pada 17 Oktober 2017 SDF menyatakan kelompok itu membebaskan Ar-Raqqah setelah empat bulan pertempuran melawan gerilyawan ISIS.

Kelompok ISIS pada 2014 mengumumkan bahwa Ar-Raqqahj sebagai ibu kota de fakto mereka, setelah mengumumkan kekhalifahan sendiri di Suriah.

Credit antaranews.com

Kendali Spanyol atas Catalonia diuji

Demonstran pro-kesatuan ambil bagian dalam dalam unjuk rasa di pusat Barcelona, Spanyol, Minggu (29/10/2017). (REUTERS/Yves Herman/cfo/17)

Madrid (CB) - Kendali Spanyol atas Catalonia diuji pada Senin, ketika para politikus dan pegawai negeri sipil kembali bekerja di tengah ketidakpastian apakah mereka akan menerima pemerintahan langsung yang dijalankan pemerintah pusat untuk menghentikan upaya kemerdekaan daerah itu.

Ratusan ribu pendukung penyatuan Spanyol pada Minggu turun ke jalanan Barcelona dalam aksi unjuk kekuatan dari apa yang disebut mayoritas diam sementara para pemimpin politik mendesak kemerdekaan untuk Catalan.

Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy memulai kendali langsung atas daerah itu pada Jumat. Dia memecat pemerintahan separatis dan menyerukan pemilihan umum cepat pada 21 Desember.

Meski demikian, beberapa anggota paling terkemuda dalam pemerintahan Catalan, termasuk presiden Carles Puigdemont dan wakil presiden Oriol Junqueras mengatakan mereka tidak menerima tindakan itu dan hanya rakyat Catalonia yang bisa membubarkan mereka.

Kelompok sipil di balik kampanye pro-kemerdekaan telah menyerukan pembangkangan sipil luas dan telah memberikan instruksi rinci kepada sekitar 200.000 pegawai negeri sipil yang bekerja untuk pemerintah daerah Catalan mengenai bagaimana mereka harus berlaku.

Kebanyakan dari mereka memulai kerja pukul 09.00 dan kalau banyak di antaranya tidak muncul atau memutuskan untuk tidak menerima instruksi, maka itu akan menimbulkan keraguan pada strategi pemerintah Spanyol untuk menggariskan kebijakan dalam krisis kurang satu bulan yang telah mengganggu pertumbuhan ekonomi dan memicu keresahan sosial.

Masih belum jelas apakah pejabat senior pemerintah dan parlemen yang mendeklarasikan kemerdekaan daerah dari Spanyol pada Jumat akan berusaha mendapat akses ke kantor-kantor mereka dan apakah kepolisian Catalan, Mossos d‘Esquadra, akan mencegah mereka.

Koran La Vanguardia mewartakan pada Minggu bahwa anggota kabinet Catalan telah meninggalkan kantor mereka, yang sekarang efektif berada di bawah kendali pemerintah pusat.

Beberapa menteri Spanyol mengatakan pada akhir pekan mereka yakin para pegawai negeri akan mematuhi perintah dan mengingatkan bahwa mereka yang tidak patuh bisa kehilangan pekerjaan.

Kementerian Dalam Negeri Spanyol menunjuk kepala kepolisian daerah baru pada Sabtu, yang menegaskan bahwa 17.000 aparat kepolisian harus tetap netral.

Menteri Dalam Negeri Juan Ignacio Zoido memuji Mossos atas kerja mereka dalam surat terbuka Minggu dan mendorong mereka menerima arahan sementara dari Madrid.

"Kami membuka babak baru dan dalam babak baru ini Mossos d‘Esquadra akan kembali menjadi polisi bagi semua Catalan. Ini tugas kalian," tulis Zoido dalam surat itu.

Ujian respons pemerintahan yang lain adalah apakah perusahaan-perusahaan akan menghentikan perpindahan mereka dari Catalonia dalam upaya mencari stabilitas dan kepastian legal setelah beberapa ratus pindah awal bulan ini.

Tindakan pemerintah menerapkan pemerintahan langsung mendapat dukungan dari beberapa pelobi bisnis berpengaruh di Catalonia, yang menyeru perusahaan-perusahaan tetap beroperasi di daerah itu, demikian menurut siaran kantor berita Reuters.

Credit antaranews.com

Pemuda Indonesia Jadi Sekjen Asia Youth International Model United Nations

JAKARTA - Dua pemuda Indonesia, Muhammad Rizal Saanun dan Dominique Virgil Tuapetel terpilih menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) dan Wakil Sekjen Asia Youth International Model United Nations (AYIMUN).

Muhammad Rizal Saanun berasal dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Sedangkan Dominique Virgil Tuapetel berasal dari Universitas Indonesia.

Keduanya terseleksi dari 16 pemuda asal lima negara, yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan India. Kelima negara itu digandeng penyelenggara seiring dengan meningkatnya kualitas AYIMUN.

Ke-16 pemuda itu terpilih juga melalui proses seleksi berkas dan wawancara yang sangat ketat dengan melihat pengalaman dalam mengikuti dan memimpin sidang model united nations.

“Salah satu hal yang membanggakan untuk Indonesia adalah dengan terlibatnya putra-putri terbaik Indonesia sebagai sekretaris jenderal dan wakil sekretaris jenderal pada ajang yang diselenggarakan tahunan tersebut,” kata pihak penyelenggara dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Senin (30/10/2017).

“Muhammad Rizal Saanun dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Dominique Virgil Tuapetel dari Universitas Indonesia dirasa sangat mampu oleh penyelenggara untuk mengemban tugas penting tersebut setelah dilihat komunikasi verbal yang sangat baik dan pengalaman yang terampil,” lanjut penyelenggara.

Puncak acara tahunan ini akan berlangsung pada 3-6 November 2017 di Sunway Putra Hotel Kuala Lumpur. Sebanyak 500 delegasi terseleksi dari 5330 pendaftar siap untuk mengikuti ajang ini.

Sejumlah 18 negara dari penjuru Asia akan berkompetisi memperebutkan gelar juara yang terbagi menjadi 7 sidang dengan 7 topik pembahasan terkait “Enhancing Global Power through Diplomacy and Regional Integration”.

Tema itu diangkat mengingat urgensitas pemuda untuk ikut andil dalam mengatasi isu-isu yang dihadapi saat ini oleh masyarakat global. Adapaun 7 jenis sidang yang dipersiapkan antara lain ARF (ASEAN Regional Forum), UNHRC (United Nations Human Rights Council), UNESCO (United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organizations), UNHCR (United Nations High Commissioner For Refugees), IMF (International Monetary Fund), WHO (World Health Organizations) and OIC (Organizations of Islamic Coorperation).

Para pemuda-pemudi terbaik dari setiap negara dengan latar belakang yang berbeda-beda akan memperebutkan 8 gelar juara di tujuh jenis sidang yang disediakan.

Credit sindonews.com

Singapura Larang Dua Ulama Masuki Negaranya

SINGAPURA - Pemerintah Singapura dilaporkan telah melarang dua orang ulama untuk memasuki negaranya. Alasan Singapura melarang kedua ulama tersebut karena dinilai radikal, dan dianggap berbahaya bagi toleransi di Singapura.

Kedua ulama yang dilarang masuk ke Singapura diketahui bernama Ismail Menk, yang merupakan seorang warga negara Zimbabwe. Lalu, ulama kedua adalah Haslin bin Baharim, seorang warga negara Malaysia.

"Menk mengatakan umat Islam tidak diizinkan untuk mengucaplan selamat kepada orang-orang dari agama lain saat mereka merayakan hari keagaman mereka," kata Kementerian Dalam Negeri Singapura, seperti dilansir Reuters pada Senin (30/10).

Sedangkan Baharim dianggap mempromosikan perselisihan antara Muslim dan non-Muslim. "Pandangan mereka tidak dapat diterima dalam konteks masyarakat multi-ras dan multi-agama di Singapura," sambungnya.

Kementerian itu kemudian menuturkan, Menk dan Baharim diketahui berencana untuk melakukan sesi keagamaan di sebuah kapal yang berangkat dari Singapura setelah aplikasi mereka untuk dapat berkhotbah di Singapura ditolak.

Larangan semacam ini bukan hanya berlaku bagi ulama. Singapura melarang semua pemuka agama, baik itu Islam, Kristen, dan agama lainnya untuk memasuki negara mereka jika dinilai memiliki pandangan radikal.

Bulan lalu, pihak berwenang mengatakan bahwa mereka menolak permohonan dua pengkhotbah Kristen untuk berbicara di Singapura karena mereka telah membuat komentar meremehkan, dan merendahkan agama lain.

Credit sindonews.com

Syekh Tamim: Saudi Ingin Menggulingkan Pemerintahan Qatar

Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani (kiri).

CB, QATAR -- Emir Qatar mengatakan sekelompok negara Arab yang memblokade negaranya selama hampir lima bulan mengingingkan adanya perubahan pemerintahan di Doha.

Berbicara kepada program televisi AS, 60 Minutes, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani mengatakan, sangat jelas bahwa kuartet yang dipimpin Saudi mencoba untuk memaksakan perubahan kepemimpinan di Qatar.

"Sejarah juga mengatakan kepada kita, mengajari kita, mereka mencoba untuk melakukan itu sebelumnya, pada tahun 1996 setelah ayah saya menjadi Emir," katanya dilansir dari laman Aljazirah, Senin (30/10).

Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir dan Bahrain memutuskan hubungan dengan Qatar pada 5 Juni dan memberlakukan embargo darat, laut dan udara, menuduh Qatar mendukung terorisme. Pemerintah di Doha membantah tuduhan tersebut.

"Mereka tidak menyukai independensi kami, cara kami berpikir, visi kami untuk kawasan ini," kata Sheikh Tamim. "Kami ingin kebebasan berbicara untuk orang-orang di wilayah ini dan mereka tidak senang dengan itu, dan oleh karena itu mereka berpikir bahwa ini adalah ancaman bagi mereka."

Sheikh Tamim menjadi emir pada 2013 pada usia 33 tahun, setelah ayahnya, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, mengalihkan kekuasaan kepadanya.

Sheikh Hamad telah mengambil alih kekuasaan pada 1995, sementara ayahnya sedang dalam perjalanan ke luar negeri. Dia selamat dari usaha kudeta tahun 1996 dan pada tahun-tahun berikutnya Qatar mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, dibantu oleh cadangan gas alamnya yang sangat besar.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Emir Qatar: Kami tak akan Menutup Aljazirah

Suasana newsroom di kantor pusat Aljazirah.

CB, DOHA -- Emir Qatar Sheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani memperingatkan mereka tidak menerima intervensi terkait kedaulatan Qatar.

"Kedaulatan kami adalah garis merah. Kami tidak terima ada seseorang yang mencampuri kedaulatan kami," kata Al Thani, seperti dilansir Middle East Monitor, Senin (30/10).

Berbicara dalam wawancara program '60 Minutes' di saluran Amerika CBS Channel, dia mengatakan jaringan televisi Aljazirah tidak akan ditutup. "Kami tidak akan menutup Aljazirah," ujarnya.

Sedangkan mengenai hubungan Qatar-Iran, Al Thani menjelaskan Iran adalah tetangganya. "Kami memiliki banyak perbedaan dan kebijakan luar negeri dengan Iran. Ketika negara-negara itu, saudara kami memblokir semuanya, satu-satunya cara menyediakan makanan dan obat bagi rakyat adalah melalui Iran," katanya.

Menurutnya, alasan sebenarnya blokade itu adalah karena negara-negara tersebut tidak senang dengan kemerdekaan Qatar, kebebasan berbicara di kawasan dan anggapan bahwa Qatar adalah ancaman.

Untuk menyelesaikan krisis tersebut, Al Thani mengatakan dia bersedia duduk bersama dengan negara yang memblokade Qatar.

"Kami ingin mengakhiri (krisis) ini. Saya selalu mengatakannya. Jika mereka berjalan satu meter ke arah kami, saya bersedia berjalan 10 ribu mil ke arah mereka," katanya.

Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain dan Mesir memutuskan hubungan diplomatik dan perdagangan dengan Qatar awal Juni lalu karena dituduh mendukung terorisme. Qatar membantahnya.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Mantan Ketua Kampanye Donald Trump Menyerahkan Diri

Paul Manafort (kanan) saat menjadi ketua tim kampanye Donald Trump untuk Pilpres 2016. (AFP PHOTO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Drew Angerer)

Jakarta, CB -- Mantan petinggi tim kampanye Donald Trump dalam Pemilihan Presiden Amerika Serikat (AS) 2016, Paul Manafort menyerahkan diri ke biro investigasi federal (FBI) di Washington.

Seperti dilansir dari Reuters, Manafort tiba di kantor FBI di Washington pada Senin (30/10) pagi waktu setempat atau malam WIB. Dia lalu diperiksa FBI sebelum dipindahkan beberapa saat kemudian. Selain Manafort, anggota tim kampanye Trump yang lain, Rick Gates pun menyerahkan diri ke otoritas. Gates diperiksa ditempat terpisah oleh FBI, dan lalu dipindahkan bersama Manafort ke pengadilan distrik federal di Washington beberapa saat kemudian.

Penyelidikan yang menjurus kepada Manafort diketahui pada Juli lalu ketika FBI menggeledah rumah miliknya di Virginia. Selain itu pun, pada saat sama dilakukan penyelidikan tranksaksi finansial, serta pekerjaan lama Manafort di sebuah partai politik Ukraina yang pro-Rusia.

Dalam hal ini, Manafort disebutkan dikenai 12 dakwaan yang di antaranya meliputi konspirasi dan pencucian uang dan gagal melaporkan kepemilikan rekening bank di luar negeri. Dakwaan yang sama juga diarahkan Gates yang tak lain mitra bisnis serta wakil Manafort di tim kampanye Trump dalam pilpres 2016. Dakwaan yang diajukan untuk Manafort dan Gates menyatakan kedua orang tersebut berkonspirasi merugikan Amerika Serikat selama atau sekitar dan antara 2006 hingga 2017.

Manafort, 68, memimpin tim kampanye Trump pada Juni hingga Agustus 2016 sebelum mengundurkan diri berdasarkan laporan yang menyatakan dirinya menerima pembayaran ilegal dari partai Ukraina yang pro-Rusia.

Trump yang kini telah menjabat presiden Amerika Serikat (AS) segera menanggapi dakwaan dan tindakan Manafort menyerahkan diri ke penegak hukum. Trump melontarkan tanggapannya tersebut lewat akun Twitter.

‘Sorry, namun [kecurangan] ini terjadi bertahun-tahun lalu, sebelum Paul Manafort menjadi bagian dari kampanye Trump,’ demikian kicauan sang presiden lewat akun Twitter pribadinya.

Akibat dakwaan terhadap Manafort, mantan manajer kampanye Trump itu terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Pimpinan Senat dari partai Demokrat, Chuck Schumer, mendesak pemerintahan Trump tak melakukan apapun untuk mengintervensi proses penegakan hukum tersebut.

Credit cnnindonesia.com

Dua orang dekat Donald Trump didakwa kolusi dengan Rusia

Presiden Amerika Serikat Donald Trump (REUTERS/Joshua Roberts)

Washington (CB) - Para penyidik dugaan intervensi Rusia dalam Pemilu Amerika Serikat 2016 resmi mengajukan dakwaan kepada bekas manajer kampanye Predisen Donald Trump, Paul Manafort, dan orang dekat Trump lainnya, Rick Gates, dengan pasal pencucian uang, Senin waktu setempat atau Selasa WIB.

Mantan penasihat Trump ketiga yang didakwa adalah George Papadopoulos mengaku bersalah awal Oktober silam karena telah berbohong kepada FBI.

Ini adalah perkembangan menghebohkan dari investigasi selama lima bulan pimpinan Pengacara Khusus Departemen Kehakiman AS Robert Mueller mengenai keterlibatan Rusia dalam mengarahkan orientasi Pemilu AS yang tujuannya memenangan Trump dan kolusinya dengan orang-orang dekat Donald Trump.

Manafort (68) yang sudah lama menjadi kader Republik, dan Gates, telah diseret ke pengadilan federal di Washington.

Kedua orang menyatakan tidak bersalah dalam dakwaan berisi 12 tuduhan kriminal mulai dari pencucian orang sampai menjadi agen-agen tak resmi pemerintah Ukraina yang pro-Rusia.

Hakim telah memerintahkan mereka dikenai tahanan rumah. Manafort dikenai jaminan 10 juta dolar, sedangkan Gates 5 juta dolar. Mereka akan muncul lagi di pengadilan Kamis pekan ini.

Credit antaranews.com

Muslim AS Gelar Demo Protes Kekerasan Terhadap Rohingya

Tentara Bangladesh memeriksa seorang pengungsi muslim Rohingya yang menggendong anaknya yang sakit, sebelum mengizinkannya masuk menuju kamp pengungsian di Palong Khali, Bangladesh, Selasa (17/10).

CB, WASHINGTON -- Ratusan Muslim dari berbagai ormas Islam di Amerika Serikat (AS) menggelar demonstrasi di depan Gedung Putih, Ahad (29/10). Mereka memprotes kekerasan terhadap Rohingya di Myanmar dan meminta AS mengambil tindakan guna mengakhirinya.

Aksi ini diikuti oleh beberapa organisasi Muslim, antara lain Council on American-Islamic Relations (CAIR), Islamic Society of North America (ISNA), Muslim American Society (MAS), dan lainnya. Mereka membawa spanduk yang mengecam pemerintahan Myanmar, beberapa di antaranya bertuliskan "Hentikan genosida di Rakhine sekarang" dan "Selamatkan saudara-saudara kita di Myanmar".

Dalam aksinya, massa dari berbagai ormas Islam tersebut mendesak pemerintahan Donald Trump untuk bertindak lebih efektif dalam merespons kekerasan di Rakhine serta menggunakan pengaruhnya terhadap pemerintah Myanmar. "Jika ini bukan genosida, saya tidak tahu disebut apa ini," ujar Oussama Jammal, Sekretaris Jenderal Dewan Organisasi Muslim AS (USCMO), dalam aksi tersebut, dikutip laman Anadolu Agency.

Presiden Pusat All Dulles Area Muslim Society (ADAMS) Seyid Mukher mengatakan, bahwa Muslim AS harus memberi kesan kepada pemerintah AS untuk bertindak melawan kekerasan terhadap Rohingya di Rakhine. "Genosida ini terjadi di negara bagian Rakhine kemarin. Kekerasan terjadi hari ini, tapi seharusnya tidak terjadi besok," ucapnya.

Kendati demonstrasi ini cukup riuh oleh massa, namun aksi berakhir tanpa ada gesekan. Massa dari berbagai ormas Islam itu bubar setelah menyampaikan dan menyuarakannya tentang kekerasan terhadap Rohingya.

Departemen Luar Negeri AS, pada Ahad, mengatakan, bahwa delegasi AS yang dipimpin oleh Asisten Sekretaris Menteri Luar Negeri Simon Henshaw akan menggelar pertemuan di Myanmar dan Bangladesh. Pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas kekerasan yang masih berlangsung di Rakhine serta akses bantuan kemanusiaan untuk pengungsi Rohingya di zona perbatasan Bangladesh.

"Delegasi akan bertemu dengan berbagai pemangku kepentingan guna membahas tanggapan AS dan internasional terhadap krisis yang sedang berlangsung dan untuk mengeksplorasi solusi jangka panjang," kata Departemen Luar Negeri AS dalam pernyataannya.

Pertemuan antara delegas AS dengan pejabat dari Bangladesh dan Myanmar akan digelar kembali pada 4 November mendatang. Lebih dari 600 ribu etnis Rohingya telah meninggalkan Rakhine, Myanmar, menuju Bangladesh.

Kini ratusan ribu pengungsi Rohingya hidup di kamp dan tenda-tenda pengungsi di zona perbatasan Bangladesh. Mereka hanya mengandalkan bantuan kemanusiaan dari dunia internasional untuk bertahan hidup.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Seribu Hunian Rohingya dari Masyarakat RI Segera Dibangun

Ilustrasi pengungsi di Kamp Kutupalong. (Reuters/Rafiqur Rahman)

Jakarta, CB -- Seribu hunian untuk pengungsi Rohingya hasil sumbangan masyarakat Indonesia akan mulai dibangun di Cox's Bazar, Bangladesh, mulai November mendatang.

Pembangunan hunian hasil sumbangan yang disalurkan melalui Aksi Cepat Tanggap (ACT) itu akan dilaksanakan pada pekan pertama November di Blok EE, Kamp Ukhiya, Kutupalong, Cox's Bazar.

“Izin Alhamdulillah sudah kami dapatkan beberapa hari lalu. Saat ini, hanya tinggal menunggu eksekusi pembangunannya. Total 1000 shelter nanti akan menempati area sekitar 15 hektar,” tutur Direktur Respons Kemanusiaan Global ACT, Bambang Triyono.

Menurut Bambang, hunian sementara ini akan dibangun dengan bambu sehingga lebih kuat ketimbang tempat penampungan sekarang yang hanya beratapkan terpal dan beralaskan tanah.

Bambang memaparkan, 1.000 shelter atau hunian sementara yang dibuat akan terdiri dari beberapa set. Setiap set terdiri dari 12 pintu. Secara keseluruhan, akan ada 84 set unit hunian sementara.

“Pembangunannya akan dilakukan bertahap. Sekitar 12 atau 24 unit dalam satu atau dua set akan kita bangun dengan memindahkan terlebih dahulu 25 keluarga dari 25 tenda. Setelah shelter jadi, mereka baru akan dipindahkan kembali ke shelter yang baru,” ujar Bambang.

Jika pola pembangunan sesuai dengan jadwal, 1.000 unit hunian baru bagi pengungsi Rohingya itu diperkirakan bakal rampung dalam dua bulan ke depan.

Tak hanya membangun hunian sementara, tim ACT juga akan menyediakan fasilitas umum penunjang hidup lainnya, seperti madrasah atau masjid.

“Nanti di antara 1000 shelter itu akan dibangun pula 8 masjid, kemudian 8 sekolah dengan masing-masing 6 ruangan kelas. Lalu, untuk sanitasi akan ada sekitar 336 toilet tersebar di tiap sudut shelter,” kata Bambang, sebagaimana dilansir dalam pernyataan resmi ACT.

Segala fasilitas bantuan ini akan berdiri di Kamp Pengungsian Kutupalong, kamp yang menampung pengungsi Rohingya paling banyak di Cox's Bazar. Merujuk pada data per 26 Oktober, ada lebih dari 425.500 pengungsi berjejalan di kamp ini.

Isu pengungsi Rohingya ini kembali menjadi sorotan setelah bentrokan antara militer dan kelompok bersenjata Myanmar pecah pada 25 Agustus lalu.

Bentrokan itu dipicu oleh serangan kelompok bersenjata Pasukan Penyelamat Rohingya Arakan (ARSA) ke sejumlah pos polisi dan satu pangkalan militer di Rakhine, Myanmar.

Militer pun menggencarkan operasi untuk membersihkan tanah Rakhine dari ARSA. Namun ternyata, militer tak hanya menggempur ARSA, tapi juga sipil Rohingya hingga merenggut setidaknya 1.000 nyawa dan membuat lebih dari 500 ribu orang kabur ke Bangladesh.

Credit cnnindonesia.com

KRI I Gusti Ngurah Rai Perkuat Poros Maritim

Ilustrasi alutsista laut RI. (Foto: SAFIR MAKKI)

Jakarta, CB -- Kapal perang I Gusti Ngurah Rai-332 (KRI GNR-332) resmi diserahterimakan dari perusahaan kapal Belanda, Damen Schelde Naval Ship Building (DSNS), kepada TNI AL, di Surabaya, Senin (30/10). Kapal ini jadi jenis yang kedua yang didapat Indonesia.

"Keberadaan kapal ini dapat menunjang terwujudnya Angkatan Laut Indonesia yang berkelas dunia serta terwujudnya Indonesia menjadi poros maritim dunia," kata Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, dalam keterangan tertulis yang diterima CNNINdonesia.com, Selasa (31/10).

Peresmian KRI GNR-332 dilakukan oleh Ryamizard bersama Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Ade Supandi, di Dermaga Dock Semarang PT PAL Surabaya.

KRI GNR-332 merupakan kapal hasil kerja sama dengan sistem alih teknologi antara PT PAL dengan DSNS. Kapal pertama sudah diserahterimakan pada awal tahun 2017 dari perusahaan yang sama. Kedua kapal ini merupakan bagian dari proyek SIGMA (Ship Integrated Geometrical Modularity Approach).

Ryamizard melanjutkan, masuknya KRI GNR-332 di jajaran TNI AL sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) dan Minimum Essential Force (MEF) TNI. Karenanya ia berharap, kapal tersebut mengerek kemampuan TNI AL dalam melaksanakan tugasnya menjaga keamanan di wilayah laut Indonesia, melaksanakan tugas diplomasi TNI AL, serta melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut Indonesia.

"Saya yakin hadirnya kapal ini akan memperkuat jajaran TNI AL dan mampu menegakkan keutuhan NKRI dan hukum di laut sesuai hukum nasional dan internasional," katanya.

Dari keterangan tertulis Dinas Penerangan TNI AL, KRI GNR-332 ini termasuk dalam jenis kapal Perusak Kawal Rudal (PKR). Ia memiliki panjang 105,11 meter, lebar 14,02 meter, draft (badan kapal yang masuk ke dalam air) termasuk sonar 5,73 meter, bobot 3.216 ton, dengan kecepatan hingga 28 knot dan menampung 120 kru kapal.

KRI GNR-332 disebut mampu melakukan perang di empat matra sekaligus. Yakni, perang permukaan sesama kapal perang, perang bawah air melawan kapal selam, perang udara pesawat tempur, dan perang elektronika. Selain itu, kapal ini juga mampu membajak sistem persenjataan dan kendali dari kapal perang musuh.

Beberapa persenjataan yang dimiliki KRI ini diantaranya adalah meriam utama OTO Melara 76/62 mm super rapid gun, rudal SSM Exocet MM40 Block 3 yang jarak jangkauannya mencapai 180-200 km.

Tak hanya itu, KRI GNR-332 juga memiliki rudal SAM Anti Serangan Udara Mica yang dirancang bisa dioperasikan dalam waktu singkat, di segala cuaca, serta memiliki jarak jangkauan 20-25 km, dan dilengkapi dengan Terma SKWS Decoy Launching System.

KRI GNR-332 juga dilengkapi dengan torpedo AKS A-244S, yang merupakan torpedo jenis ringan berpandu yang memiliki kemampuan khusus untuk mengincar sasaran di perairan laut dangkal. Di samping itu, kapal ini juga dilengkapi dengan Meriam Close In Weapon System (CIWS) Millenium Gun 35mm yang berfungsi menangkis serangan udara dan ancaman permukaan jarak dekat.

KRI ini juga memiliki desain siluman atau stealth. Teknologi yang melengkapinya antara lain infra red signature, low noise signature yang menjadikan kapal sulit terdeteksi oleh radar kapal lain, serta memiliki ketahanan berlayar mencapai 20 hari.

Selain peresmian KRI GNR-332, dilakukan pula pengangkatan Kolonel Laut (P) Endra Hartono menjadi Komandan KRI GNR-332.

Ryamizard mengimbau kepada seluruh awak KRI GNR-332 untuk merawat dan mengoperasikan kapal dengan baik sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

"Saya berharap Komandan KRI I Gusti Ngurah Rai-332 dan seluruh prajurit harus bangga terpilih menjadi pengawak KRI ini. Saya instruksikan kalian untuk merawat kapal ini dengan sebaik-baiknya sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada rakyat," tutupnya.

Credit cnnindonesia.com

Indonesia Bakal Produksi Alat Detektor Sinyal Nuklir

JAKARTA - Konsorsium dalam negeri akan memproduksi alat detektor sinyal nuklir atau Radiology Delta Monitoring System (RDMS). Rencananya konsorsium tersebut akan mulai memproduksi RDMS tahun depan.

"Ada konsorsium yang akan membuat RDMS untuk mengurangi impor. Jadi (alat ini) akan diproduksi di dalam negeri," ujar Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) Jazi Eko Istianto, saat tampil sebagai pembicara pada Penganugerahan Bapeten Safety and Security Award 2017 di Jakarta, akhir pekan lalu.

Jazi mengungkapkan, konsorsium tersebut terdiri atas Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), PT LEN Industri, dan Universitas Gadjah Mada (UGM). Saat ini, kata Jazi, konsorsium tersebut sedang melakukan uji coba pembuatan RDMS.

Selama ini, pengadaan RDMS masih bergantung impor dari Eropa. Apabila uji coba tersebut berhasil, kata Jazi, impor RDMS akan dihentikan. "Kalau berhasil, akan kita produksi massal. Saat ini prototipenya sudah selesai, tapi belum tahu apakah bisa langsung diproduksi atau enggak," ungkap Jazi.

Jazi mengatakan, saat ini Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) akan mengkaji anggaran untuk proteksi nuklir sehingga saat ini pengadaan impor tidak terlalu membebani Bapeten. "Bappenas memasukkan program kita soal peningkatan infrastruktur keamanan nuklir masuk di anggaran," kata Jazi.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Perizinan dan Inspeksi Bapeten Khoirul Huda mengatakan, Indonesia membutuhkan 126 sinyal proteksi nuklir. Saat ini RDMS baru terpasang enam pemancar di Indonesia. "Sekarang ini baru ada enam di Pulau Jawa," katanya.

Khoirul menyebutkan, RDMS yang dipasang kebanyakan produk impor dari Eropa. Bapeten mengusahakan pengadaan alat setiap tahun tergantung dari anggaran yang ada. "Impor dari Eropa kebanyakan RDMS. Kita usahakan setiap tahun," ungkap Khoirul.

Khoirul mengatakan tentang perlunya partisipasi masyarakat untuk ikut melakukan pengawasan terhadap penggunaan atau pemanfaatan energi nuklir. "Dalam hal penyelenggaraan perizinan, kami sudah menerapkan perizinan secara online sehingga lebih mudah bagi pengguna, lebih transparan, akuntabel, dan tentunya prosesnya lebih cepat," tutur Khoirul.

Credit sindonews.com

Indonesia dalam Ancaman Radiasi Nuklir

JAKARTA - Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) menilai ancaman keamanan Indonesia terhadap masuknya potensi radiasi nuklir sangat besar. Apalagi sampai saat ini dari 172 pelabuhan pintu masuk di Indonesia, hanya ada enam radiation portal monitor (RPM) yang dimiliki negara ini.

Enam RPM itu ada di Pelabuhan Bitung (Sulawesi Utara), Soekarno Hatta (Makassar), Belawan (Medan), Tanjung Priok (Jakarta), Batu Ampar (Batam), dan Tanjung Emas (Semarang).

Menurut Kepala Bapeten Jazi Eko Istiyanto, kebutuhan memiliki RPM sangat mendesak. Di tengah ancaman terorisme yang menguat, maka Indonesia membutuhkan peningkatan keamanan terhadap potensi penggunaan nuklir untuk terorisme.

“Ancaman nuklir itu nyata,” kata Jazi dalam Konferensi Informasi Pengawasan (Korinwas) keamanan nuklir nasional di Jakarta, kemarin.

Salah satu contoh nyata ancaman radiasi nuklir adalah kejadian bom di Bandung baru-baru ini. Dalam kasus itu, menurut Jazi, pelaku memanfaatkan kaos lampu petromax yang mengandung zat radioaktif thorium.

"Sebenarnya kadarnya kecil, namun ini menjadi kewaspadaan juga. Karena mereka pasti belajar," katanya.

Oleh karena itulah, menurut Jazi, dengan demikian infrastruktur keamanan nuklir nasional perlu dibangun, antara lain dengan peraturan perundang-undangan dan koordinasi dan kerja sama antar institusi pemerintah terkait.

Selain itu juga perlu kerja sama regional maupun internasional, peralatan dan fasilitas, sumber daya manusia untuk upaya pencegahan, serta deteksi dan penanggulangan.

Jazi menambahkan, untuk meningkatkan keamanan dari potensi bahaya radiasi nuklir, Presiden Joko Widodo juga sudah meminta agar ada pemasangan RPM di seluruh pintu masuk ke NKRI.

Selain peningkatan infrastruktur keamanan, Indonesia juga membutuhkan program peningkatan kemampuan dan kompetensi SDM dibidang keamanan nuklir, serta pertukaran data dan informasi dalam bidang keamanan nuklir.

Deputi Perizinan dan Inspeksi Bapeten Khoirul Huda menambahkan, dalam kasus bom petromax di Bandung, pemerintah sudah melakukan pembatasan produksi kaos lampu petromax.

"Kebutuhan petromax juga makin kecil," katanya.

Dia juga menyebutkan, perlu ada kajian yang lebih dalam apakah dalam kasus tersebut, pelaku memang sengaja membuat bom dengan memanfaatkan potensi radiasi atau ketidaksengajaan.

Untuk menekan potensi penyalahgunaan materi radioaktif, menurut Khoirul, memang pemerintah perlu segera memasang RPM di seluruh pintu masuk NKRI.

Bahkan ke depan, pemasangan RPM juga perlu dilakukan di pintu keluar. Sebab, banyak negara yang sudah mewajibkan barang yang di impor melewati RPM terlebih dahulu sebelum masuk ke negaranya.

Credit sindonews.com

Berantas Sisa ISIS, Duterte Rekrut 10 Batalion Militer Baru

Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, memerintahkan panglima militer negaranya merekrut dan memimpin 10 batalion baru demi memberangus militan ISIS yang dikhawatirkan masih tersisa di Marawi. (Reuters/Erik De Castro)

Jakarta, CB -- Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, memerintahkan panglima militer negaranya, Rey Leonardo Guerrero, untuk merekrut dan memimpin 10 batalion baru demi memberangus militan ISIS yang dikhawatirkan masih tersisa di Marawi.

"Kami diinstruksikan untuk mengatur puluhan batalion tambahan. Kami benar-benar berniat menekan dan mempertahankan usaha mengalahkan semua [militan] dan menyelesaikan resolusi konflik bersenjata di negara ini," ucap Guerrero, Minggu (29/10).

Langkah ini dilakukan menyusul peringatan Duterte kepada angkatan bersenjatanya untuk tetap waspada ancaman teror meski militer telah menaklukkan ISIS setelah bertarung selama lima bulan di Marawi.

Duterte pun sudah mendeklarasikan Marawi bebas dari cengkraman ISIS pada 17 Oktober lalu, tak lama setelah militer membunuh Isnilon Hapilon, pemimpin Abu Sayyaf yang disebut-sebut sebagai "emir" ISIS di Asia Tenggara.

Omarkhayam Maute, salah satu pemimpin kelompok pemberontak Maute yang berbaiat kepada ISIS, juga dilaporkan tewas dalam operasi itu. Konflik lima bulan yang sudah menewaskan 1.100 orang, termasuk 165 anggota angkatan bersenjata, pun dinyatakan usai.

Selain ISIS, Guerrero juga diinstruksikan presiden untuk memberantas sejumlah kelompok pemberontak lain, seperti Tentara Rakyat Baru yang memiliki sekitar 4.000 personel.

Pemerintah juga telah bernegosiasi dengan Front Pembebasan Islam Moro (MILF) dan meminta kelompok separatis tersebut membantu militer memberangus kelompok pemberontak kecil lainnya yang berbaiat kepada ISIS di negara itu.

MILF sendiri sebelumnya juga melakukan perlawanan terhadap pemerintah. Namun, mereka akhirnya melaksanakan perundingan damai dengan pemerintah.

Perundingan itu sempat terhenti karena Filipina berkonsentrasi memberantas sejumlah serangan teror. Kini, Guerrero memastikan bahwa perundingan damai itu akan tetap berlanjut.

"Kami juga telah memiliki jadwal serta target yang jelas dan saya berniat memenuhi itu. Militer memiliki program jangka panjang dan itu semua akan berjalan tanpa bergantung siapa pemimpinnya," ujar Guerrero, sebagaimana dikutip Reuters.

Credit cnnindonesia.com

Duterte kepada Amerika: Setop Ancam Kim Jong-un

Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, mendesak Amerika Serikat berhenti mengancam pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Jong-un, untuk menghindari perang nuklir. (Reuters/Erik De Castro)

Jakarta, CB -- Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, mendesak Amerika Serikat berhenti mengancam pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Jong-un, untuk menghindari perang nuklir.

"Kalian seharusnya meredam, menghentikan ancaman, akan sama saja untuk Amerika. Pastikan saja kepada dia (Kim Jong-un) bahwa tak ada yang mengincar dia," ujar Duterte, Senin (30/10).

Duterte mengatakan, cara terbaik untuk meredam ambisi rudal dan nuklir Korut adalah dengan perundingan. Ia pun meminta AS, Jepang, China, dan Korea Selatan untuk duduk bersama Korut.

"Katakan kepada dia (Kim Jong-un) bahwa tak ada yang mengancam dia, bahwa tidak akan ada perang," ucap Duterte, sebagaimana dikutip Bloomberg.

Selama ini, Korut memang mengatakan bahwa mereka akan tetap mengembangkan program rudal dan nuklirnya selama masih ada ancaman dari AS yang terus menggelar latihan militer bersama Korsel di perbatasan dengan negaranya.

Sejak awal tahun ini, Korut pun terus memamerkan kapabilitas persenjataannya melalui sejumlah uji coba rudal yang dua di antaranya melintasi wilayah Jepang. Korut bahkan dilaporkan menguji coba bom hidrogen, menambah khawatir dunia.

Menurut Duterte, isu rudal dan nuklir ini pun akan menjadi pokok bahasan dalam pertemuannya dengan Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, pada hari ini.

Selain isu Korut, Duterte juga akan membahas kerja sama kedua negara. Ia juga dilaporkan bakal meminta bantuan Jepang dalam upaya pembangunan kembali Marawi pasca perang melawan ISIS selama lima bulan belakangan di kota itu.

Pertemuan ini diperkirakan akan berjalan lancar mengingat kedekatan kedua pemimpin negara yang sudah terlihat sejak Januari lalu, ketika Abe bertandang ke rumah Duterte, sementara dunia mengecam kampanye perang narkoba kontroversial sang presiden Filipina.

Credit cnnindonesia.com

Duterte: Harus Ada Orang yang Berbicara pada Kim Jong-un

Presiden Filipina Rodrigo Duterte.

CB, TOKYO -- Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengatakan seseorang harus berbicara kepada Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Menurutnya, seseorang itu perlu untuk meyakinkan Kim tidak ada orang yang ingin menyingkirkannya atau menghancurkan Korut.

Duterte menyampaikan hal itu, Ahad (29/10), satu hari sebelum mengunjungi Jepang. Selain menandatangani perjanjian bantuan lima tahun sebesar 8,8 miliar dolar AS, Duterte juga berharap bisa berdiskusi tentang ancama nuklir Korut dengan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dan Presiden AS Donald Trump bulan depan di Manila.

Duterte mengatakan AS, Jepang dan Korea Selatan perlu meyakinkan Kim tidak ada yang mengancamnya dan meminta Kim berhenti mengancam dengan serangan nuklir.

"Kalian harus ingat dialah pemimpin rakyatnya. Seharusnya ada yang bilang, 'Temanku, mari kita bicarakan hal ini', nyatanya tidak ada yang berbicara dengannya," kata Duterte di Davao.

Di Tokyo, Duterte berbicara dengan pejabat negara, bertemu dengan pengusaha Jepang dan beraudiensi dengan kaisar Akihito dan Permaisuri Michiko. Dia memuji Jepang sebagai teman sejati Filipina.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Ini Tujuan AS Terbangkan Pesawat B-2 Berkemampuan Nuklir ke Pasifik

WASHINGTON - Militer Amerika Serikat (AS) mengonfirmasi bahwa pesawat pembom siluman berkemampuan nuklir B-2 telah diterbangkan ke wilayah Pasifik akhir pekan lalu. Pesawat berbahaya ini dikirim menjelang lawatan Presiden Donald Trump ke Asia dan di saat krisis Korea Utara (Korut) memanas.

“Sebuah B-2 Spirit dari Pangkalan Angkatan Udara Whiteman melakukan misi jarak jauh ke wilayah tanggung jawab Komando Pasifik akhir pekan ini (kemarin),” kata Komando Strategis AS (US STRATCOM) dalam sebuah pernyataan.

Komando Strategis juga mengungkap sekilas tujuan dari misi penerbangan B-2. ”Misi jarak jauh membiasakan awak pesawat dengan basis udara dan operasi dalam perintah pertempuran di kondisi geografis yang berbeda, yang memungkinkan mereka mempertahankan tingkat kesiapan dan kemampuan yang tinggi,” lanjut pernyataan US STRATCOM, yang dikutip dari akun Facebook-nya, Senin (30/10/2017).

“Misi ini memvalidasi kemampuan serangan global kami selalu siap dan merupakan komitmen demonstrasi nyata terhadap sekutu kami serta untuk meningkatkan keamanan regional.”

Meski demikian, Komando Pusat AS menolak merinci jalur penerbangan pesawat pembom B-2, termasuk lokasi pendaratannya.

Berkantor pusat di Hawaii, Komando Pasifik AS (USPACOM) bertanggung jawab atas wilayah Indo-Asia-Pasifik, wilayah yang mencakup lebih dari 100 juta mil persegi. USPACOM adalah komando terbesar pasukan AS dengan sekitar 375.000 personel militer dan sipil serta 1.100 pesawat terbang.

USPACOM juga bertanggung jawab mengarahkan operasi Armada Pasifik AS yang menggabungkan sekitar 200 kapal yang terbagi antara lima armada tempur kapal induk yang membawa 130.000 pelaut militer dan sipil.

Presiden Trump sendiri dijadwalkan memulai lawatannya ke Jepang pada tanggal 5 November 2017. Sebelum perjalanan Trump, Menteri Pertahanan AS James Mattis telah lebih dulu lawatan ke Korea Selatan untuk membahas krisis nuklir Korut. Kunjungan Mattis juga sebelumnya diawali dengan penerbangan pesawat pembom B-2.

Credit sindonews.com

Ancaman Perang Meningkat, Korut Gelar Latihan Evakuasi Massal

PYONGYANG - Korea Utara (Korut) telah melakukan evakuasi massal langka dan latihan kegagalan pasokan listrik di seluruh negeri dalam persiapan perang. Latihan itu dilakukan muncul akhir pekan ini.

Beberapa sumber mengatakan bahwa latihan tersebut telah terjadi di kota-kota sekunder dan tersier, terutama di sepanjang pantai timur, namun tidak di ibu kota, Pyongyang.

Kabar ini datang di tengah eskalasi ketegangan antara negara itu dengan Amerika Serikat (AS) setelah serangkaian uji coba nuklir dan rudal, termasuk rudal balistik antar benua (ICBM) yang mampu menyerang daratan Amerika.

Para ahli terbelah mengenai apakah latihan Korut yang tidak biasa itu adalah tanda bahwa rezim tersebut merasa lebih terancam daripada sebelumnya, atau ingin menciptakan persepsi bahwa mereka menjaga warganya.

"Saya belum pernah mendengar tentang jenis latihan ini sebelumnya di Korea Utara, tapi saya tidak terkejut," Chun In-bum, seorang letnan jenderal bintang tiga Korea Selatan (Korsel) yang baru saja pensiun.

"Mereka harus menyadari betapa serius situasinya," sambungnya seperti disitir Telegraph dari NK News, Minggu (29/10/2017).

Tapi Christopher Green, kandidat PhD di University of Leiden, Jerman, berpendapat bahwa tidak jelas apakah masalah keamanan mendorong hal ini atau keinginan untuk menggambarkan citra pemerintah yang memiliki kepentingan atas keamanan.

Eks warga Korut telah mengungkapkan tentang latihan Serangan udara sering dilakukan selama masa ketegangan tapi tidak dalam beberapa tahun terakhir.

Pada tahun 1994, selama konfrontasi dengan Washington mengenai ambisi nuklir Pyongyang, latihan serangan udara dilaporkan setiap hari terjadi.

Pada tahun 2013, ketika hubungan dengan Korsel tegang, Korut juga mengembangkan rasa krisis dengan meminta kendaraan Pyongyang untuk menutupi atap mereka dengan jaring kamuflase.

Beberapa analis berpendapat bahwa pernyataan berapi-api dari Presiden AS Donald Trump mungkin telah menciptakan ketakutan yang sebenarnya.

Di Majelis Umum PBB pada bulan September, Trump mengancam untuk "benar-benar menghancurkan" Korut jika diprovokasi. Militer AS juga telah menggenjot penempatan militer di dekat semenanjung Korea.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan AS Jim Mattis yang tengah melakukan kunjungan ke Korsel mengatakan bahwa ancaman rudal nuklir Korut telah meningkat.

"Korea Utara telah mempercepat ancaman yang ditimbulkannya kepada negara-negara tetangganya dan dunia melalui program rudal dan senjata ilegal dan tidak perlu," katanya, menambahkan bahwa kolaborasi militer dan diplomat AS-Korsel telah mengambil "urgensi baru."

Mattis memperingatkan bahwa AS tidak akan pernah menerima nuklir utara dan respons militer AS akan luar biasa terhadap diktator Kim Jong-un.

Credit sindonews.com