Surat kabar itu, yang mulai diluncurkan pada 2006, pada Minggu mengumumkan di halaman depannya bahwa mereka akan berhenti terbit pada hari berikutnya.
"Penutupan itu karena masalah bisnis, pemberitaan dan kaidah jurnalistik, yang harus memenuhi baku mutu, yang ditentukan, serta masalah berkaitan dengan keberlanjutan usaha," kata surat kabar itu dalam pernyataannya pada Senin.
Surat kabar tersebut tidak menanggapi "tayangan" di media gaul, yang menyebut mereka diperintahkan tutup karena menerbitkan tulisan pada 26 Oktober tentang perubahan biaya visa oleh pemerintah Saudi Arabia untuk jamaah haji Brunei Darussalam.
Surat kabar itu memuat permintaan maaf untuk tulisan tersebut di lamannya pada Jumat.
Juru bicara "Brunei Times" menolak menanggapi "tayangan" itu, tapi mengacu pada Reuters untuk halaman depan pada Senin-nya. Dia mengatakan surat kabar tersebut memiliki 110 pegawai.
Sementara itu, Departemen Perdana Menteri tidak merespon surat elektronik untuk dimintai komentar.
"Brunei Times tidak lagi memiliki sumber daya berkelanjutan untuk meneruskan kegiatan media dan terbitannya dan dewan direksi perusahaan ini sepakat bahwa tindakan terbaik adalah menutup surat kabar ini," kata surat kabar itu dalam pemberitahuannya, demikian Reuters melaporkan.
Credit ANTARA News
