PARIS
- Prancis menyerukan kepada Amerika Serikat (AS) untuk berbagi rincian
dari kesepakatan gencatan senjata di Suriah yang ditandatangani bersama
Rusia. Prancis menilai informasi itu sangat penting untuk memastikan
militan dan pemberontak tidak menjadi target serangan di darat.
Berdasarkan kesepakatan itu, AS dan Rusia bertujuan untuk mengurangi kekerasan selama tujuh hari berturut-turut sebelum mereka pindah ke tahap berikutnya yaitu koordinasi serangan militer terhadap Front al-Nusra dan ISIS. Kedua kelompok itu tidak masuk sebagai pihak yang diikutsertakan dalam gencatan senjata.
"Rusia tidak bisa secara sepihak terus membom dan mengatakan bahwa mereka hanya menyerang kelompok teroris," kata Menteri Luar Negeri Jean-Marc Ayrault seperti dikutip dari Al Arabiya, Jumat (16/9/2016).
"Perjanjian dengan Amerika, yang kita tidak tahu semua rincian - dan itulah masalah sebenarnya - membuat ketentuan agar Amerika dan Rusia dapat memeriksa persis lokasi dengan lokasi pada peta di mana para teroris yang kita butuhkan untuk menyerang berada," dia berkata.
"Tapi jika ada kebingungan, kemudian ada juga risiko oposisi moderat diserang. Pada satu titik kita akan diminta untuk mendukung secara lebih rinci rencana Russia-AS ini, sehingga untuk itu kita perlu memiliki semua informasi," kata Ayrault saat berkunjung ke Ukraina.
Perancis, anggota dari koalisi pimpinan AS terhadap ISIS, adalah pendukung utama dari pemberontak yang memerangi pasukan Presiden Suriah Bashar al-Assad dan sekutu milisi. Prancis juga sebelumnya telah menyuarakan keprihatinan atas bagaimana Washington melakukan negosiasi dengan Moskow.
Berdasarkan kesepakatan itu, AS dan Rusia bertujuan untuk mengurangi kekerasan selama tujuh hari berturut-turut sebelum mereka pindah ke tahap berikutnya yaitu koordinasi serangan militer terhadap Front al-Nusra dan ISIS. Kedua kelompok itu tidak masuk sebagai pihak yang diikutsertakan dalam gencatan senjata.
"Rusia tidak bisa secara sepihak terus membom dan mengatakan bahwa mereka hanya menyerang kelompok teroris," kata Menteri Luar Negeri Jean-Marc Ayrault seperti dikutip dari Al Arabiya, Jumat (16/9/2016).
"Perjanjian dengan Amerika, yang kita tidak tahu semua rincian - dan itulah masalah sebenarnya - membuat ketentuan agar Amerika dan Rusia dapat memeriksa persis lokasi dengan lokasi pada peta di mana para teroris yang kita butuhkan untuk menyerang berada," dia berkata.
"Tapi jika ada kebingungan, kemudian ada juga risiko oposisi moderat diserang. Pada satu titik kita akan diminta untuk mendukung secara lebih rinci rencana Russia-AS ini, sehingga untuk itu kita perlu memiliki semua informasi," kata Ayrault saat berkunjung ke Ukraina.
Perancis, anggota dari koalisi pimpinan AS terhadap ISIS, adalah pendukung utama dari pemberontak yang memerangi pasukan Presiden Suriah Bashar al-Assad dan sekutu milisi. Prancis juga sebelumnya telah menyuarakan keprihatinan atas bagaimana Washington melakukan negosiasi dengan Moskow.
Credit Sindonews
Rusia Ngotot Publikasikan Kesepakatan dengan AS Soal Suriah
MOSKOW
- Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova menegaskan
pihaknya akan terus mendorong publikasi dari kesepakatan dengan Amerika
Serikat (AS) soal gencatan senjata di Suriah. Ini dilakukan agar tidak
terjadi salah pengertian mengenai kesepakatan itu.
Pernyataan Zakharova ini muncul setelah adanya pernyataan dari Kementerian Luar Negeri AS, bahwa Rusia tidak memiliki niat untuk mematuhi kesepakatan yang dicapai pekan lalu itu.
"Kami tentu saja percaya bahwa pernyataan seperti tidak logis dan kontraproduktif. Pernyataan itu benar-benar bertentangan dengan kesepakatan positif dan konstruktif yang dicapai pekan lalu," kata Zakharova, seperti dilansir Sputnik pada Kamis (15/9).
"Kami sepenuhnya memahami sifat dari pernyataan ini, tapi mereka tidak mengetahui akibatnya. Harus ada kerja konstruktif. Kami memiliki contoh pekerjaan tersebut. Oleh karena itu, Moskow bersikeras penerbitan perjanjian gencatan senjata AS dan Rusia di Suriah untuk menghindari spekulasi dan salah sangka," sambungnya.
Pernyataan Zakharova ini merupakan penegasan dari pernyataan Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov. Lavrov mengatakan, Rusia akan mempublikasikan kesepakatan tersebut pada sidang umum PBB. Selain itu, Rusia juga akan mencari persetujuan Dewan Keamanan (DK) PBB untuk perjanjian itu, tanpa amandemen apapun.
"Untuk memastikan, seharusnya tidak ada keraguan soal bagaimana kita akan pergi melaksanakan perjanjian dalam bentuk aslinya, kami telah mengusulkan untuk merilisinya ke publik. Tidak merahasiakannya, bertentangan dengan keinginan AS. Kami tidak perlu menyembunyikannya," ujar Lavrov.
Pernyataan Zakharova ini muncul setelah adanya pernyataan dari Kementerian Luar Negeri AS, bahwa Rusia tidak memiliki niat untuk mematuhi kesepakatan yang dicapai pekan lalu itu.
"Kami tentu saja percaya bahwa pernyataan seperti tidak logis dan kontraproduktif. Pernyataan itu benar-benar bertentangan dengan kesepakatan positif dan konstruktif yang dicapai pekan lalu," kata Zakharova, seperti dilansir Sputnik pada Kamis (15/9).
"Kami sepenuhnya memahami sifat dari pernyataan ini, tapi mereka tidak mengetahui akibatnya. Harus ada kerja konstruktif. Kami memiliki contoh pekerjaan tersebut. Oleh karena itu, Moskow bersikeras penerbitan perjanjian gencatan senjata AS dan Rusia di Suriah untuk menghindari spekulasi dan salah sangka," sambungnya.
Pernyataan Zakharova ini merupakan penegasan dari pernyataan Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov. Lavrov mengatakan, Rusia akan mempublikasikan kesepakatan tersebut pada sidang umum PBB. Selain itu, Rusia juga akan mencari persetujuan Dewan Keamanan (DK) PBB untuk perjanjian itu, tanpa amandemen apapun.
"Untuk memastikan, seharusnya tidak ada keraguan soal bagaimana kita akan pergi melaksanakan perjanjian dalam bentuk aslinya, kami telah mengusulkan untuk merilisinya ke publik. Tidak merahasiakannya, bertentangan dengan keinginan AS. Kami tidak perlu menyembunyikannya," ujar Lavrov.
Credit Sindonews
