Desakan disampaikan Menteri Luar
Negeri RI, Retno Marsudi, saat bertemu dengan pemimpin de facto Myanmar,
Aung San Suu Kyi, di Naypyidaw pada Senin (4/9). (Dok. Kementerian Luar
Negeri RI)
Jakarta, CB --
Indonesia mendesak Myanmar untuk tidak menggunakan kekerasan dalam
menyelesaikan krisis kemanusiaan di negara bagian Rakhine, pusat
bentrokan antara aparat keamanan dan etnis minoritas Rohingya.
Desakan itu disampaikan Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, saat bertemu dengan pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, di Naypyidaw pada Senin (4/9).
"Kami meminta seluruh pihak di Myanmar menahan diri dan menghindari penggunaan kekerasan dalam menyelesaikan situasi di Rakhine," tutur Retno melalui sambungan telepon kepada CNN Indonesia TV usai bertemu dengan Suu Kyi.
Dalam pertemuan itu, Retno mengatakan, Indonesia juga mengusulkan empat formula lain untuk merespons konflik berkepanjangan di Rakhine.
Desakan itu disampaikan Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, saat bertemu dengan pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, di Naypyidaw pada Senin (4/9).
"Kami meminta seluruh pihak di Myanmar menahan diri dan menghindari penggunaan kekerasan dalam menyelesaikan situasi di Rakhine," tutur Retno melalui sambungan telepon kepada CNN Indonesia TV usai bertemu dengan Suu Kyi.
Dalam pertemuan itu, Retno mengatakan, Indonesia juga mengusulkan empat formula lain untuk merespons konflik berkepanjangan di Rakhine.
Pertama, Indonesia mendorong Myanmar untuk segera memulihkan stabilitas dan keamanan di Rakhine. Kedua, Jakarta meminta otoritas Myanmar melindungi seluruh warganya tanpa memandang ras dan agama.
Selain itu, Retno mengatakan, Indonesia juga meminta Myanmar membuka akses kemanusiaan ke Rakhine bagi sejumlah negara dan organisasi internasional, termasuk Indonesia dan ASEAN.
Akses ini, tuturnya, sangat penting guna menyalurkan bantuan bagi warga terdampak konflik di Rakhine.
"Pembahasan akses kemanusiaan memakan waktu cukup panjang. Kami meminta usulan Indonesia soal pembukaan akses kemanusiaan bagi ASEAN dan sejumlah organisasi internasional seperti palang merah dipenuhi Myanmar," kata Retno.
Terakhir, paparnya, Indonesia juga meminta Myanmar segera melaksanakan seluruh rekomendasi Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Rakhine, Kofi Annan, yang telah dikeluarkan sekitar Maret lalu.
Credit cnnindonesia.com
