Duta
Besar Amerika Serikat untuk PBB Nikki Haley berbicara dalam sebuah
pertemuan oleh Dewan Keamanan PBB tentang Korea Utara di markas besar
PBB di New York City, Amerika Serikat, Selasa (29/8/2017).
(REUTERS/Andrew Kelly )
PBB (CB) - Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB Nikki
Haley menyebut pemimpin Korea Utara Kim Jong Un sedang mengemis-ngemis
perang. Oleh karena itu Haley mendesak 15 anggota Dewan Keamanan PBB
untuk menerapkan sanksi sekeras mungkin untuk mencegah keinginan Kim
Jong-un itu.
"Perang bukan hal yang diinginkan Amerika Serikat. Kami sedang tak ingin perang. Tetapi kesabaran negara kami ada batasnya. Kami akan melindungi sekutu-sekutu dan wilayah kami," kata Haley seperti dikutip Reuters.
"Amerika Serikat akan menganggap semua negara yang menjalin bisnis dengan Korea Utara sebagai negara yang memberikan bantuan kepada hasrat nuklir mereka yang sembrono dan berbahaya," kata Haley.
Haley menyatakan AS akan membagikan resolusi baru Dewan Keamanan menyangkut Korea Utara pekan ini dan ingin pemungutan suara digelar Senin pekan depan.
Sebaliknya China yang merupakan mitra dagang utama Korea Utara, dan Rusia, menyerukan resolusi damai untuk krisis Korea Utara ini.
"Sanksi saja tidak akan membantu mengatasi masalah ini," kata Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia seperti dikutip Reuters.
Korea Utara sudah dikenai sanksi PBB sejak 2006 menyangkut program peluru kendali balistik dan nuklirnya.
"Perang bukan hal yang diinginkan Amerika Serikat. Kami sedang tak ingin perang. Tetapi kesabaran negara kami ada batasnya. Kami akan melindungi sekutu-sekutu dan wilayah kami," kata Haley seperti dikutip Reuters.
"Amerika Serikat akan menganggap semua negara yang menjalin bisnis dengan Korea Utara sebagai negara yang memberikan bantuan kepada hasrat nuklir mereka yang sembrono dan berbahaya," kata Haley.
Haley menyatakan AS akan membagikan resolusi baru Dewan Keamanan menyangkut Korea Utara pekan ini dan ingin pemungutan suara digelar Senin pekan depan.
Sebaliknya China yang merupakan mitra dagang utama Korea Utara, dan Rusia, menyerukan resolusi damai untuk krisis Korea Utara ini.
"Sanksi saja tidak akan membantu mengatasi masalah ini," kata Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia seperti dikutip Reuters.
Korea Utara sudah dikenai sanksi PBB sejak 2006 menyangkut program peluru kendali balistik dan nuklirnya.
Credit antaranews.com
Merkel dan Trump kompak ingin sanksi lebih keras kepada Korut
Kanselir
Jerman Angela Merkel bersama Presiden Amerika Serikat Donald Trump
dalam pertemuan di Gedung Putih, Washington, AS, Jumat (17/3/2017).
(Reuters)
Berlin (CB) - Kanselir Jerman Angela Merkel dan Presiden
Amerika Serikat Donald Trump mengutuk uji coba senjata nuklir Korea
Utara dan mendesak PBB secepatnya menyepakati sanksi yang lebih keras
kepada Pyongyang.
"Keduanya sepakat bahwa uji coba bom hidrogen diartikan sebagai eskalasi baru tak bisa diterima oleh rezim Korea Utara," kata juru bicara pemerintah Jerman Steffen Seibert seperti dikutip Reuters.
"Kanselir Jerman dan Presiden Amerika mengutarakan pandangan bahwa komunitas internasional harus terus meluaskan tekanan kepada rezim Korea Utara dan bahwa Dewan Keamanan PBB mesti secepatnya mengadopsi sanksi yang lebih jauh dan lebih ketat," sambung Seibert.
Merkel berkata kepadaTrump bahwa Jerman akan mendorong sanksi yang lebih keras kepada Korea Utara lewat Uni Eropa, kata Seibert.
Dia menambahkan, "Tujuannya adalah mencegah Korea Utara tidak melakukan pelanggaran hukum internasional dan untuk mencapai solusi damai demi konflik ini."
"Keduanya sepakat bahwa uji coba bom hidrogen diartikan sebagai eskalasi baru tak bisa diterima oleh rezim Korea Utara," kata juru bicara pemerintah Jerman Steffen Seibert seperti dikutip Reuters.
"Kanselir Jerman dan Presiden Amerika mengutarakan pandangan bahwa komunitas internasional harus terus meluaskan tekanan kepada rezim Korea Utara dan bahwa Dewan Keamanan PBB mesti secepatnya mengadopsi sanksi yang lebih jauh dan lebih ketat," sambung Seibert.
Merkel berkata kepadaTrump bahwa Jerman akan mendorong sanksi yang lebih keras kepada Korea Utara lewat Uni Eropa, kata Seibert.
Dia menambahkan, "Tujuannya adalah mencegah Korea Utara tidak melakukan pelanggaran hukum internasional dan untuk mencapai solusi damai demi konflik ini."
Credit antaranews.com
