Duterte Undang PBB Ikut Perang Narkoba di Filipina

 

Presiden Rodrigo Duterte mengundang PBB untuk mendirikan kantor dan mengikuti semua operasi anti-narkoba di Filipina, di tengah kritik dunia atas kampanye berdarah itu. (Reuters/Erik De Castro)

Jakarta, CB -- Presiden Rodrigo Duterte mengundang komisi hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mendirikan kantor dan mengikuti semua operasi anti-narkoba di Filipina, di tengah kritik dunia atas kampanye "berdarah" tersebut.

"Saya akan mengatakan kepada komandan kepolisian untuk tidak beroperasi tanpa perwakilan dari komisi HAM PBB dan harus memakai kamera sehingga semuanya transparan," ujar Duterte, Senin (19/9).

Duterte melontarkan pernyataan ini untuk menanggapi tuduhan pembunuhan di luar hukum yang dilakukan oleh kepolisian Filipina terhadap para pengedar narkoba.

Sejak kampanye ini digalakkan Duterte tahun lalu, lebih dari 3.800 terduga pengedar narkoba tewas tanpa proses hukum yang jelas. Sementara itu, muncul sekitar 2.100 kasus pembunuhan lain yang diduga terkait dengan narkoba.

Komisi Tinggi PBB untuk HAM (OHCHR) beberapa kali menyampaikan kekhawatiran mereka atas kampanye ini.

Biasanya, Duterte menanggapi sikap PBB dengan nada negatif dan mengatakan bahwa publik internasional tidak paham masalah di negaranya.

Namun kini, Duterte berkata kepada Straits Times, "Saya secara pribadi melalui jalur resmi akan mengundang komisi HAM untuk mendirikan kantor satelit di sini." 

Credit  cnnindonesia.com