Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu.
CB, JAKARTA -- Menteri Pertahanan Ryamizard
Ryacudu menilai, lembaga yang dipimpinnya termasuk lemah dibandingkan
negara lain. Padahal, kata dia, Kementerian Pertahanan (Kemenhan)
berfungsi sebagai pembuat kebijakan negara. Sayangnya, hingga kini
Kemenhan tidak memiliki intelijen sendiri yang berguna untuk dijadikan
dasar membuat kebijakan.
"(Saya) Menhan satu-satunya yang tak punya intelijen pertahanan. Saya mau bentuk Badan Intelijen Pertahanan. Saya sudah sampaikan ke Pak Jokowi," kata Ryamizard di Kemenhan, Jumat (4/3).
Menurut Ryamizard, pemisahan wewenang menteri pertahanan dan keamanan/panglima ABRI (Menhankam/Pangab) hanya menjadi menhan usai Reformasi membawa dampak tidak baik bagi institusi yang dipimpinnya. Dia menyatakan, dengan kementerian yang hanya memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam bidang pertahanan, hal itu berakibat pada struktur organisasi yang tak lagi memiliki intelijen sendiri.
"Ini salah, dulu menhankam/pangab, kini tinggal pertahanan saja, lainnya dibawa ke Mabes TNI," kata mantan kepala staf Angkatan Darat (KSAD) itu.
Ryamizard melanjutkan, pembentukan Badan Intelijen Pertahanan sangat mendesak direalisasikan di tengah dinamika ancaman kedaulatan negara yang terus meningkat. Dia ingin agar kebijakan yang dibuatnya bisa sesuai dengan kebutuhan yang berdasarkan data terbaru disuplai pihak intelijen pertahanan.
"Kemenhan tanpa intelijen itu tak mungkin. Kalau mau buat kebijakan tanpa intelijen, bisa apa? Pertahanan ini bersifat strategi, tak punya intel kok tahu? Sok tahu lu!" katanya.
Ryamizard melanjutkan, pihaknya sudah menyampaikan usulan itu ke institusi lain yang juga memiliki organisasi intelijen. Karena itu, ia yakin keberadaan Badan Intelijen Pertahanan tidak akan tumpang-tindih dengan tugas intelijen di institusi lain, termasuk Badan Intelijen Negara (BIN). Dia juga yakin, sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki Kemenhan lebih dari cukup untuk diberdayakan dan mengisi posisi Badan Intelijen Pertahanan.
"Kita sudah jalan, mantapkan dulu, kita tak terlalu besar-besar amat. Banyak yang ahli kita. Jalur komunikasi sudah disosialisasikan ke polisi dan BIN, semua setuju," katanya.
Dalam kesempatan itu, Ryamizard mengenalkan Laksamana Madya Widodo sebagai sekretaris jenderal (sekjen) Kemenhan menggantikan Letnan Jenderal Ediwan Prabowo. Widodo sebelumnya menjabat sebagai wakil KSAL dan Ediwan kini menempati posisi sebagai staf khusus KSAD.
"(Saya) Menhan satu-satunya yang tak punya intelijen pertahanan. Saya mau bentuk Badan Intelijen Pertahanan. Saya sudah sampaikan ke Pak Jokowi," kata Ryamizard di Kemenhan, Jumat (4/3).
Menurut Ryamizard, pemisahan wewenang menteri pertahanan dan keamanan/panglima ABRI (Menhankam/Pangab) hanya menjadi menhan usai Reformasi membawa dampak tidak baik bagi institusi yang dipimpinnya. Dia menyatakan, dengan kementerian yang hanya memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam bidang pertahanan, hal itu berakibat pada struktur organisasi yang tak lagi memiliki intelijen sendiri.
"Ini salah, dulu menhankam/pangab, kini tinggal pertahanan saja, lainnya dibawa ke Mabes TNI," kata mantan kepala staf Angkatan Darat (KSAD) itu.
Ryamizard melanjutkan, pembentukan Badan Intelijen Pertahanan sangat mendesak direalisasikan di tengah dinamika ancaman kedaulatan negara yang terus meningkat. Dia ingin agar kebijakan yang dibuatnya bisa sesuai dengan kebutuhan yang berdasarkan data terbaru disuplai pihak intelijen pertahanan.
"Kemenhan tanpa intelijen itu tak mungkin. Kalau mau buat kebijakan tanpa intelijen, bisa apa? Pertahanan ini bersifat strategi, tak punya intel kok tahu? Sok tahu lu!" katanya.
Ryamizard melanjutkan, pihaknya sudah menyampaikan usulan itu ke institusi lain yang juga memiliki organisasi intelijen. Karena itu, ia yakin keberadaan Badan Intelijen Pertahanan tidak akan tumpang-tindih dengan tugas intelijen di institusi lain, termasuk Badan Intelijen Negara (BIN). Dia juga yakin, sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki Kemenhan lebih dari cukup untuk diberdayakan dan mengisi posisi Badan Intelijen Pertahanan.
"Kita sudah jalan, mantapkan dulu, kita tak terlalu besar-besar amat. Banyak yang ahli kita. Jalur komunikasi sudah disosialisasikan ke polisi dan BIN, semua setuju," katanya.
Dalam kesempatan itu, Ryamizard mengenalkan Laksamana Madya Widodo sebagai sekretaris jenderal (sekjen) Kemenhan menggantikan Letnan Jenderal Ediwan Prabowo. Widodo sebelumnya menjabat sebagai wakil KSAL dan Ediwan kini menempati posisi sebagai staf khusus KSAD.
Credit REPUBLIKA.CO.ID
