Yerusalem hanya memperkeruh konflik dengan
Palestina. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Georgievna
Vorobieva, mengatakan negaranya menganggap pertimbangan Australia untuk
memindahkan kedubes ke Yerusalem tak membantu penyelesaian konflik
Israel-Palestina. (CNN Indonesia/Riva Dessthania Suastha)
Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Georgievna Vorobieva, mengatakan negaranya melihat keputusan Perdana Menteri Scott Morrison itu "sama sekali tidak menolong isu yang sangat kompleks dan sensitif" tersebut.
"Pernyataan semacam itu tidak menolong penyelesaian isu Palestina. Dan kami menegaskan Rusia tidak berencana melakukan hal serupa," kata Vorobieva dalam jumpa pers di kedutaannya di Jakarta, Rabu (17/10).
Vorobieva menegaskan Rusia tetap berkomitmen mendukung solusi dua negara dalam penyelesaian konflik Palestina dan Israel.
Solusi tersebut menjadikan Israel dan Palestina masing-masing berdiri sebagai negara berdaulat dan hidup secara berdampingan dengan damai.
Pernyataan itu diutarakan Vorobieva menanggapi rencana Australia yang tengah mempettimbangkan merelokasi kedutaannya untuk Israel di Tel Aviv ke Yerusalem.
Canberra menyatakan pertimbangkan itu muncul lantaran menganggap proses perdamaian antara Israel dan Palestina tak kunjung usai.
Jika terjadi, langkah tersebut secara politik menunjukan Australia mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel, sebuah langkah kontroversial yang telah lebih dulu dilakukan Amerika Serikat pada Desember 2017 lalu.
Kota suci tiga agama itu menjadi sumber konflik Israel-Palestina yang telah berlangsung selama ini, di mana kedua negara sama-sama mengklaim Yerusalem sebagai ibu kota masa depan mereka.
Indonesia menyatakan "kekhawatirannya dengan sangat serius dan mempertanyakan" rencana Australia tersebut. Presiden Jokowi segera berkomunikasi dengan Morrison tak lama setelah kabar itu beredar.
Di hari yang sama, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bahkan memanggil Duta Besar Australia di Jakarta, Gary Quinlan, untuk meminta penjelasan lebih detail mengenai rencana perdana menterinya itu.
Credit cnnindonesia.com
