WASHINGTON
- Amerika Serikat (AS) dilaporkan membentuk sebuah koalisi untuk
melacak kapal-kapal asing yang mengirimkan bahan bakar (BBM) ke Korea
Utara (Korut). Sebuah kapal Angkatan Laut AS bakal menjadi tuan rumah
bagi personel militer dari negara yang disebut Lima Mata ditambah Jepang
dan Korea Selatan (Korsel).
Koalisi ini mencakup AS, Inggris, Australia, Selandia Baru dan Kanada. Negara-negara itu adalah mitra Amerika dalam aliansi berbagi data intelijen Lima Mata, seperti dilaporkan oleh Wall Street Journal (WSJ).
Ini adalah upaya pertama yang dipimpin AS untuk melacak pengiriman bahan bakar ke Korut, seperti disitir Russia Today, Minggu (16/9/2018).
Negara-negara koalisi akan menyumbangkan kapal perang dan pesawat pengintai militer untuk melacak lalu lintas maritim di daerah tersebut. USS Blue Ridge, kapal komando Armada 7 Angkatan Laut AS yang ditempatkan di Yokosuka, Jepang, akan menampung lebih dari 50 personil multinasional.
Koalisi ini mencakup AS, Inggris, Australia, Selandia Baru dan Kanada. Negara-negara itu adalah mitra Amerika dalam aliansi berbagi data intelijen Lima Mata, seperti dilaporkan oleh Wall Street Journal (WSJ).
Ini adalah upaya pertama yang dipimpin AS untuk melacak pengiriman bahan bakar ke Korut, seperti disitir Russia Today, Minggu (16/9/2018).
Negara-negara koalisi akan menyumbangkan kapal perang dan pesawat pengintai militer untuk melacak lalu lintas maritim di daerah tersebut. USS Blue Ridge, kapal komando Armada 7 Angkatan Laut AS yang ditempatkan di Yokosuka, Jepang, akan menampung lebih dari 50 personil multinasional.
Selain
itu, Pusat Koordinasi Penegakan telah dibuat di 'Blue Ridge' untuk
operasi pemantauan manusia. WSJ menyatakan pusat koordinasi ini berperan
sebagai jembatan untuk memastikan lebih banyak komunikasi antara
kapal-kapal sekutu dan kapal lainnya.
Namun, WSJ menyatakan langkah itu tidak bebas dari kemunduran. Jepang dan Korsel enggan berbagi data intelijen satu sama lain, sementara Seoul memiliki perselisihan dengan Washington. Juga, Komando Indo-Pasifik AS, badan yang bertanggung jawab atas upaya koalisi, memiliki sedikit pengalaman dalam menjalankan operasi multinasional.
Dewan Keamanan PBB pada mulanya memberlakukan sanksi terhadap Korut sebagai tanggapan atas uji coba nuklir pertamanya pada 2006. Setelah itu, rezim sanksi semakin menjadi semakin keras setelah uji coba nuklir Pyongyang dan keberhasilan lebih lanjut dalam program rudal balistiknya.
Namun, WSJ menyatakan langkah itu tidak bebas dari kemunduran. Jepang dan Korsel enggan berbagi data intelijen satu sama lain, sementara Seoul memiliki perselisihan dengan Washington. Juga, Komando Indo-Pasifik AS, badan yang bertanggung jawab atas upaya koalisi, memiliki sedikit pengalaman dalam menjalankan operasi multinasional.
Dewan Keamanan PBB pada mulanya memberlakukan sanksi terhadap Korut sebagai tanggapan atas uji coba nuklir pertamanya pada 2006. Setelah itu, rezim sanksi semakin menjadi semakin keras setelah uji coba nuklir Pyongyang dan keberhasilan lebih lanjut dalam program rudal balistiknya.
Credit sindonews.com
