Perserikatan Bangsa Bangsa/PBB, Amerika Serikat (CB) -
Korea Utara pada Rabu (02/05) membantah telah meretas basis data komite
PBB yang bertugas mengawasi penerapan sanksi terhadap Pyongyang, dan
meminta Washington fokus pada upaya perdamaian menjelang rencana
pertemuan tingkat tinggi pemimpin kedua negara.
Dalam pernyataannya, misi Korea Utara di PBB mengatakan Pyongyang "tidak pernah mengakui resolusi-resolusi sanksi ilegal dan tidak sah dari Dewan Keamanan" dan "tidak tertarik dengan apa yang dilakukan Komite Sanksi", menambahkan pikiran bahwa mereka melakukan operasi peretasan "tidak masuk akal".
"AS dan pasukan yang musuh harus secara jujur mengakui tren waktu dan melakukan upaya untuk melakukan pekerjaan yang membantu deeskalasi dan proses perdamaian di semenanjung Korea, bukannya memanipulasi cerita dengan insiden peretasan tersebut," kata Misi Korea Utara dalam pernyataan itu.
Misi Korea Utara menambahkan bahwa AS menyampaikan tuduhan peretasan itu dalam pertemuan tertutup Komite Sanksi. Namun, misi AS membantah telah menyampaikan tuduhan semacam itu.
"Kutipan dan komentar yang dihubung-hubungkan dengan delegasi AS tersebut seluruhnya tidak benar," kata seorang juru bicara yang dikutip kantor berita AFP.
Tekanan AS membuat PBB menjatuhkan tiga set sanksi ekonomi terhadap Korea Utara tahun lalu berkenaan dengan program senjata nuklirnya, terutama yang berpengaruh pada sektor seperti batu bara, besi, perikanan, tekstil dan minyak.
Dalam pernyataannya, misi Korea Utara di PBB mengatakan Pyongyang "tidak pernah mengakui resolusi-resolusi sanksi ilegal dan tidak sah dari Dewan Keamanan" dan "tidak tertarik dengan apa yang dilakukan Komite Sanksi", menambahkan pikiran bahwa mereka melakukan operasi peretasan "tidak masuk akal".
"AS dan pasukan yang musuh harus secara jujur mengakui tren waktu dan melakukan upaya untuk melakukan pekerjaan yang membantu deeskalasi dan proses perdamaian di semenanjung Korea, bukannya memanipulasi cerita dengan insiden peretasan tersebut," kata Misi Korea Utara dalam pernyataan itu.
Misi Korea Utara menambahkan bahwa AS menyampaikan tuduhan peretasan itu dalam pertemuan tertutup Komite Sanksi. Namun, misi AS membantah telah menyampaikan tuduhan semacam itu.
"Kutipan dan komentar yang dihubung-hubungkan dengan delegasi AS tersebut seluruhnya tidak benar," kata seorang juru bicara yang dikutip kantor berita AFP.
Tekanan AS membuat PBB menjatuhkan tiga set sanksi ekonomi terhadap Korea Utara tahun lalu berkenaan dengan program senjata nuklirnya, terutama yang berpengaruh pada sektor seperti batu bara, besi, perikanan, tekstil dan minyak.
Credit antaranews.com