SEOUL
- Korea Selatan (Korsel) akan menunda pemasangan komponen sisa sistem
pertahanan anti-rudal Amerika Serikat (AS) sampai menyelesaikan
penilaian terhadap dampak lingkungan. Begitu bunyi pernyataan yang
dikeluarkan kantor kepresidenan Korsel.
Menurut seorang pejabat senior di Blue House, istana presiden Korsel, langkah tersebut dapat berarti penundaan yang substansial dalam penerapan penuh sistem Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) di Korea Selatan. Pasalnya peninjauan tersebut mungkin memakan waktu lebih dari setahun.
"Tidak masuk akal untuk menarik dua peluncur awal yang telah disebar dan dipasang, namun instalasi tambahan akan diputuskan setelah penilaian dampak lingkungan selesai," kata pejabat pemerintah itu.
"Apakah kita harus segera maju dengan angsuran tambahan dengan mengabaikan transparansi hukum dan prosedur yang seharusnya adalah sebuah pertanyaan," imbuhnya seperti dikutip dari Reuters, Kamis (8/6/2017).
Pekan lalu Korsel mengatakan bahwa empat peluncur lagi telah diperkenalkan, beberapa bulan setelah peluncur kontroversial itu dipasang pada bulan Maret dengan hanya dua dari muatan maksimumnya enam peluncur.
Peluncur tambahan telah dibawa ke lokasi penyebaran di wilayah tenggara Seongju tanpa dilaporkan ke pemerintah baru atau ke publik, kantor baru Presiden Moon Jae-in mengatakan pekan lalu. Presiden Korsel pun meminta penyelidikan mengapa tidak diberitahu langkah itu oleh kementerian pertahanan.
Keputusan Jae-in untuk memerintahkan penyelidikan terhadap penyebaran tersebut dilakukan di tengah tanda-tanda meredakan ketegangan antara Korsel dan China, satu-satunya sekutu diplomatik utama Korea Utara (Korut).
Keputusan untuk menyebarkan sistem tersebut dibuat oleh pendahulu konservatif Jae-in, Park Geun-hye, yang telah dimakzulkan akibat skandal korupsi yang melanda sayap bisnis dan politik Korsel.
Jae-in mengatakan, perintahnya untuk penyelidikan di kementerian pertahanan hanyalah tindakan domestik dan tidak bertujuan untuk menghentikan penyebaran yang telah menimbulkan kemarahan China.
Menurut seorang pejabat senior di Blue House, istana presiden Korsel, langkah tersebut dapat berarti penundaan yang substansial dalam penerapan penuh sistem Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) di Korea Selatan. Pasalnya peninjauan tersebut mungkin memakan waktu lebih dari setahun.
"Tidak masuk akal untuk menarik dua peluncur awal yang telah disebar dan dipasang, namun instalasi tambahan akan diputuskan setelah penilaian dampak lingkungan selesai," kata pejabat pemerintah itu.
"Apakah kita harus segera maju dengan angsuran tambahan dengan mengabaikan transparansi hukum dan prosedur yang seharusnya adalah sebuah pertanyaan," imbuhnya seperti dikutip dari Reuters, Kamis (8/6/2017).
Pekan lalu Korsel mengatakan bahwa empat peluncur lagi telah diperkenalkan, beberapa bulan setelah peluncur kontroversial itu dipasang pada bulan Maret dengan hanya dua dari muatan maksimumnya enam peluncur.
Peluncur tambahan telah dibawa ke lokasi penyebaran di wilayah tenggara Seongju tanpa dilaporkan ke pemerintah baru atau ke publik, kantor baru Presiden Moon Jae-in mengatakan pekan lalu. Presiden Korsel pun meminta penyelidikan mengapa tidak diberitahu langkah itu oleh kementerian pertahanan.
Keputusan Jae-in untuk memerintahkan penyelidikan terhadap penyebaran tersebut dilakukan di tengah tanda-tanda meredakan ketegangan antara Korsel dan China, satu-satunya sekutu diplomatik utama Korea Utara (Korut).
Keputusan untuk menyebarkan sistem tersebut dibuat oleh pendahulu konservatif Jae-in, Park Geun-hye, yang telah dimakzulkan akibat skandal korupsi yang melanda sayap bisnis dan politik Korsel.
Jae-in mengatakan, perintahnya untuk penyelidikan di kementerian pertahanan hanyalah tindakan domestik dan tidak bertujuan untuk menghentikan penyebaran yang telah menimbulkan kemarahan China.
Credit sindonews.com
