PARIS - Pemerintah
Prancis secara mengejutkan mengatakan, mereka tidak lagi ngotot ingin
melengserkan Presiden Suriah Bashar al-Assad dari posisisnya saat ini.
Kebijakan ini merupakan langkah baru yang diambil oleh Presiden Emmanuel
Macron.
Macron mengatakan dalam sebuah wawancara dengan delapan surat kabar Eropa, ia ingin bekerja lebih dekat dengan Rusia untuk mendapatkan solusi di Suriah dan mengatakan bahwa kekuatan luar negeri terlalu terfokus pada Assad sebagai pribadi.
"Pandangan baru yang saya hadapi dalam masalah ini adalah saya belum menyatakan kepergian Bashar Assad adalah syarat penting untuk semuanya, karena tidak ada yang menunjukkan kepada saya penggantinya yang sah," ucap Macron, seperti dilansir AP pada Kamis (22/6).
Sebelumnya, Prancis bersama dengan Amerika Serikat (AS) adalah negara-negara yang ngotot untuk melengserkan Assad. Mereka menilai Assad adalah sumber masalah di Suriah, dan harus disingkirkan.
Sementara itu, Macron dalam wawancara tersebut kembali menegaskan Prancis tidak akan segan-segan menyerang Suriah jika pemerintah Assad terbukti menggunakan senjata kimia untuk menyerang pemberontak, dan warga sipil.
Macron mengatakan dalam sebuah wawancara dengan delapan surat kabar Eropa, ia ingin bekerja lebih dekat dengan Rusia untuk mendapatkan solusi di Suriah dan mengatakan bahwa kekuatan luar negeri terlalu terfokus pada Assad sebagai pribadi.
"Pandangan baru yang saya hadapi dalam masalah ini adalah saya belum menyatakan kepergian Bashar Assad adalah syarat penting untuk semuanya, karena tidak ada yang menunjukkan kepada saya penggantinya yang sah," ucap Macron, seperti dilansir AP pada Kamis (22/6).
Sebelumnya, Prancis bersama dengan Amerika Serikat (AS) adalah negara-negara yang ngotot untuk melengserkan Assad. Mereka menilai Assad adalah sumber masalah di Suriah, dan harus disingkirkan.
Sementara itu, Macron dalam wawancara tersebut kembali menegaskan Prancis tidak akan segan-segan menyerang Suriah jika pemerintah Assad terbukti menggunakan senjata kimia untuk menyerang pemberontak, dan warga sipil.
Credit sindonews.com
