... maka saya akan menghentikan kesepakatan."
Washington (CB) - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald
Trump pada Jumat (16/6) menetapkan kebijakan barunya mengenai Kuba, yang
sekaligus membatalkan kebijakan Presiden AS sebelumnya Barrack Obama,
dengan memperketat peraturan bagi warga AS bepergian ke Kuba.
Trump juga melarang perusahaan dan orang AS melakukan kegiatan komersial dengan lembaga usaha Kuba milik militer di negeri pimpinan Presiden Raul Castro itu.
Kebijakan baru, yang diumumkan Trump selama pidatonya di Miami, tempat masyarakat terbesar AS-Kuba, telah mengeruhkan hubungan bekas dua musuh Perang Dingin tersebut pasca-pemulihan hubungan diplomatik yang dipelopori Barack Obama,
Berikut ini catatan yang disarikan dari kantor berita Xinhua China mengenai kronologi peristiwa besar dalam hubungan AS dan Kuba setelah Revolusi Kuba 1959 yang dipimpin oleh Fidel Castro menggulingkan Presiden Fulgencio Batista, yang bersahabat dengan AS:
3 Januari 1961: Amerika Serikat memutuskan hubungan diplomatik dengan Kuba dan menutup kedutaan besarnya di Havana.
April 1961: Pemerintah AS mendukung serbuan yang gagal oleh orang Kuba di pengasingan di Teluk Babi di bagian barat-daya Kuba. Castro mengumumkan Kuba sebagai negara Komunis dan mulai bersekutu dengan Uni Sovyet.
Februari 1962: Presiden AS saat itu John F. Kennedy mengeluarkan embargo permanen atas Kuba di berbagai bidang seperti ekonomi, keuangan dan perdagangan.
Oktober 1962: Pesawat mata-mata AS menemukan bukti bahwa Uni Sovyet membangun pangkalan peluru kendali (rudal) di Kuba, yang memicu krisis yang membuat kedua negara adidaya ke ambang perang nuklir.
Krisis Rudal Kuba selanjutnya diselesaikan ketika Uni Sovyet setuju untuk memindahkan rudal sebagai imbalan bagi penarikan rudal nuklir AS dari Turki.
Oktober 1992: Kongres AS mensahkan Cuban Democracy Act, yang melarang cabang perusahaan AS yang bermarkas di luar negeri untuk melakukan perdagangan dengan Kuba, bepergian ke Kuba oleh warga negara AS, dan pengiriman uang ke Kuba.
Rancangan undang-undang yang menetapkan bahwa setiap kapal yang telah mengirim barang ke atau memberi layanan untuk Kuba tak diperkenankan merapat di pelabuhan AS selama 180 hari.
Maret 1996: Setelah Kuba menembak-jatuh dua pesawat sipil AS, Kongres AS mensahkan Helms-Burton Act, yang memperkuat dan melanjutkan embarga AS terhadap Kuba.
Peraturan itu memperpanjang permohonan wilayah embarga awal yang berlaku untuk perusahaan asing yang berdagang dengan Kuba.
Oktober 2003: Presiden AS saat itu George W. Bush mengumumkan tindakan baru yang dirancang untuk mempercepat diakhirinya kekuasaan komunis di Kuba, termasuk memperketat embargo perjalanan ke Kuba, menindak pengiriman uang kontan tidak sah, dan kegiatan penerangan yang lebih aktif yang ditujukan terhadap Kuba. Satu badan baru, Commission for Assistance to a Free Cuba, diciptakan AS sebagai kampanye mengakhiri komunisme ala Castro.
17 Desember 2014: Presiden AS saat itu Barack Obama dan Presiden Kuba Raul Castro mengumumkan awal proses untuk memulihkan hubungan bilateral, setelah percakapan telepon dua hari sebelumnya.
15 Januari 2015: Departemen Keuangan AS mengumumkan Departemen itu akan mengendurkan pembatasan atas eksport, perjalanan dan pertukaran uang dengan Kuba.
11 April 2015: Obama dan Raul Castro secara resmi bertemu untuk pertama kali dalam Summit of the Americas di Panama. Mereka telah bertemu dengan tak resmi dan berjabat tangan saat acara mengenang Nelson Mandela di Afrika Selatan pada Desember 2013.
1 Juli 2015: AS dan Kuba mengumumkan kedua negara tersebut akan memulihkan hubungan diplomatik dan membuka kembali kedutaan besar di ibu kota negara masing-masing.
20 Juli 2015: Hubungan diplomatik AS-Kuba secara resmi dipulihkan setelah 54 tahun, enam bulan dan 17 hari.
21-22 Maret 2016: Obama melakukan kunjungan resmi ke Kuba. Ia adalah presiden AS pertama yang mengunjungi Kuba tersebut dalam 88 tahun terakhir.
9 November 2016: Presiden Raul Castro, yang notabene adik Fidel Castro, menyampaikan pesan kepada Donald Trump untuk mengucapkan selamat kepadanya karena terpilih sebagai presiden baru AS untuk menggantikan Barrack Obama.
25 November 2016: Fidel Alejandro Castro Ruz alias Fidel Castro, Presiden Kuba periode 1961 hingga 2011, meninggal dunia. Presiden AS Barrack Obama menyampaikan salam duka cita secara khusus bagi tokoh Kuba kelahiran 13 Agustus 1926 itu.
29 November 2016: Trump berkicau di akun Twitter, "Jika Kuba tak bersedia membuat kesepakatan yang lebih baik buat rakyat Kuba, rakyat Amerika/Kuba dan AS secara keseluruhan, maka saya akan menghentikan kesepakatan."
Komentar keras yang meminta konsesi lebih besar dari Kuba adalah tanda sikap garis keras dan diperkirakan akan meningkatkan lebih banyak spekulasi dan ketidak-pastian mengenai kebijakan Trump mengenai Kuba. Hal ini juga memicu pendapat bertentangan dari sejumlah negara, termasuk Kanada.
Dari sekian banyak peristiwa yang menandai naik-turunnya tensi hubungan AS dan Kuba, ternyata selama ini ada pula kisah menarik lantaran Pemerintah AS sejak 1898 memiliki fasilitas pangkalan militer angkatan laut di Guantanamo, yang langsung berhadap-hadapan dengan wilayah Kuba. Guantanamo dikenal pula sebagai lokasi pemenjaraan teroris musuh AS.
Berkaitan dengan keputusan terbaru Presiden Trump, pemerintah dan masyarakat Kuba menyebutnya sebagai hal kuno dan kemunduran yang jauh karena Kuba merasa selama ini sudah terbiasa dimusuhi Pemerintah AS.
Trump juga melarang perusahaan dan orang AS melakukan kegiatan komersial dengan lembaga usaha Kuba milik militer di negeri pimpinan Presiden Raul Castro itu.
Kebijakan baru, yang diumumkan Trump selama pidatonya di Miami, tempat masyarakat terbesar AS-Kuba, telah mengeruhkan hubungan bekas dua musuh Perang Dingin tersebut pasca-pemulihan hubungan diplomatik yang dipelopori Barack Obama,
Berikut ini catatan yang disarikan dari kantor berita Xinhua China mengenai kronologi peristiwa besar dalam hubungan AS dan Kuba setelah Revolusi Kuba 1959 yang dipimpin oleh Fidel Castro menggulingkan Presiden Fulgencio Batista, yang bersahabat dengan AS:
3 Januari 1961: Amerika Serikat memutuskan hubungan diplomatik dengan Kuba dan menutup kedutaan besarnya di Havana.
April 1961: Pemerintah AS mendukung serbuan yang gagal oleh orang Kuba di pengasingan di Teluk Babi di bagian barat-daya Kuba. Castro mengumumkan Kuba sebagai negara Komunis dan mulai bersekutu dengan Uni Sovyet.
Februari 1962: Presiden AS saat itu John F. Kennedy mengeluarkan embargo permanen atas Kuba di berbagai bidang seperti ekonomi, keuangan dan perdagangan.
Oktober 1962: Pesawat mata-mata AS menemukan bukti bahwa Uni Sovyet membangun pangkalan peluru kendali (rudal) di Kuba, yang memicu krisis yang membuat kedua negara adidaya ke ambang perang nuklir.
Krisis Rudal Kuba selanjutnya diselesaikan ketika Uni Sovyet setuju untuk memindahkan rudal sebagai imbalan bagi penarikan rudal nuklir AS dari Turki.
Oktober 1992: Kongres AS mensahkan Cuban Democracy Act, yang melarang cabang perusahaan AS yang bermarkas di luar negeri untuk melakukan perdagangan dengan Kuba, bepergian ke Kuba oleh warga negara AS, dan pengiriman uang ke Kuba.
Rancangan undang-undang yang menetapkan bahwa setiap kapal yang telah mengirim barang ke atau memberi layanan untuk Kuba tak diperkenankan merapat di pelabuhan AS selama 180 hari.
Maret 1996: Setelah Kuba menembak-jatuh dua pesawat sipil AS, Kongres AS mensahkan Helms-Burton Act, yang memperkuat dan melanjutkan embarga AS terhadap Kuba.
Peraturan itu memperpanjang permohonan wilayah embarga awal yang berlaku untuk perusahaan asing yang berdagang dengan Kuba.
Oktober 2003: Presiden AS saat itu George W. Bush mengumumkan tindakan baru yang dirancang untuk mempercepat diakhirinya kekuasaan komunis di Kuba, termasuk memperketat embargo perjalanan ke Kuba, menindak pengiriman uang kontan tidak sah, dan kegiatan penerangan yang lebih aktif yang ditujukan terhadap Kuba. Satu badan baru, Commission for Assistance to a Free Cuba, diciptakan AS sebagai kampanye mengakhiri komunisme ala Castro.
17 Desember 2014: Presiden AS saat itu Barack Obama dan Presiden Kuba Raul Castro mengumumkan awal proses untuk memulihkan hubungan bilateral, setelah percakapan telepon dua hari sebelumnya.
15 Januari 2015: Departemen Keuangan AS mengumumkan Departemen itu akan mengendurkan pembatasan atas eksport, perjalanan dan pertukaran uang dengan Kuba.
11 April 2015: Obama dan Raul Castro secara resmi bertemu untuk pertama kali dalam Summit of the Americas di Panama. Mereka telah bertemu dengan tak resmi dan berjabat tangan saat acara mengenang Nelson Mandela di Afrika Selatan pada Desember 2013.
1 Juli 2015: AS dan Kuba mengumumkan kedua negara tersebut akan memulihkan hubungan diplomatik dan membuka kembali kedutaan besar di ibu kota negara masing-masing.
20 Juli 2015: Hubungan diplomatik AS-Kuba secara resmi dipulihkan setelah 54 tahun, enam bulan dan 17 hari.
21-22 Maret 2016: Obama melakukan kunjungan resmi ke Kuba. Ia adalah presiden AS pertama yang mengunjungi Kuba tersebut dalam 88 tahun terakhir.
9 November 2016: Presiden Raul Castro, yang notabene adik Fidel Castro, menyampaikan pesan kepada Donald Trump untuk mengucapkan selamat kepadanya karena terpilih sebagai presiden baru AS untuk menggantikan Barrack Obama.
25 November 2016: Fidel Alejandro Castro Ruz alias Fidel Castro, Presiden Kuba periode 1961 hingga 2011, meninggal dunia. Presiden AS Barrack Obama menyampaikan salam duka cita secara khusus bagi tokoh Kuba kelahiran 13 Agustus 1926 itu.
29 November 2016: Trump berkicau di akun Twitter, "Jika Kuba tak bersedia membuat kesepakatan yang lebih baik buat rakyat Kuba, rakyat Amerika/Kuba dan AS secara keseluruhan, maka saya akan menghentikan kesepakatan."
Komentar keras yang meminta konsesi lebih besar dari Kuba adalah tanda sikap garis keras dan diperkirakan akan meningkatkan lebih banyak spekulasi dan ketidak-pastian mengenai kebijakan Trump mengenai Kuba. Hal ini juga memicu pendapat bertentangan dari sejumlah negara, termasuk Kanada.
Dari sekian banyak peristiwa yang menandai naik-turunnya tensi hubungan AS dan Kuba, ternyata selama ini ada pula kisah menarik lantaran Pemerintah AS sejak 1898 memiliki fasilitas pangkalan militer angkatan laut di Guantanamo, yang langsung berhadap-hadapan dengan wilayah Kuba. Guantanamo dikenal pula sebagai lokasi pemenjaraan teroris musuh AS.
Berkaitan dengan keputusan terbaru Presiden Trump, pemerintah dan masyarakat Kuba menyebutnya sebagai hal kuno dan kemunduran yang jauh karena Kuba merasa selama ini sudah terbiasa dimusuhi Pemerintah AS.
Credit antaranews.com
Trump cabut kebijakan Obama terkait Kuba
Kita tidak akan lagi berdiam diri melihat penindasan komunis."
Miami (CB) - Setelah membatalkan sejumlah kebijakan
Presiden ke-44 Amerika Serikat (AS) Barrack Obama, Presiden Donald Trump
pada Jumat (16/6) mencabut kebijakan Obama terkait Kuba dengan
memerintahkan pengetatan warganya berwisata ke Kuba sekaligus larangan
perdagangan dengan militer negara di Amerika Latin itu.
Trump mengatakan dirinya membatalkan "kesepakatan buruk dan menyesatkan" yang dicapai mantan Presiden Barack Obama.
Sambil meletakkan kebijakan yang baru menyangkut Kuba saat menyampaikan pidato di Miami, Trump menandatangani keputusan presiden.
Keputusan itu mencabut terobosan-terobosan bersejarah yang dilakukan Obama menyangkut Kuba. AS dan negara komunis itu, yang merupakan musuh saat Perang Dingin, membuat terobosan diplomatik pada 2014.
Namun, Trump masih menyisakan beberapa kebijakan Obama untuk tetap dijalankan, yaitu keberadaan kedutaan besar AS yang baru dibuka kembali di Havana, Ibu Kota Kuba.
Trump berupaya memperlihatkan bahwa menjalankan janjinya saat kampanye untuk mengambil garis yang lebih tegas terhadap Kuba, terutama terkait catatan penegakan hak asasi manusia (HAM) di pemerintahan negara pulau Karibia tersebut.
"Kita tidak akan lagi berdiam diri melihat penindasan komunis," kata Trump, disambut sorakan dukungan dari kerumunan orang di kantong masyarakat Kuba-Amerika, Little Havana.
Di antara mereka ada Senator Marco Rubio dari Florida, yang membantu memajukan pembatasan terhadap Kuba.
"Untuk diberlakukan segera, saya mencabut kesepakatan dengan Kuba yang dibuat benar-benar secara sepihak oleh pemerintahan sebelumnya," teriak Trump, saat mengumumkan "pukulan" bagi pemerintahan Kuba pimpinan Presiden Raul Castro.
Berdasarkan kebijakan baru Trump itu, warga negara AS akan semakin ketat dilarang berkunjung ke Kuba sebagai wisatawan.
Aturan itu berupaya mencegah dolar AS dijadikan sumber pendapatan oleh Pemerintahan Kuba, yang dianggap Pemerintahan Trump didominasi militer penindas.
Kebijakan baru tersebut melarang sebagian besar kegiatan bisnis dengan Armed Forces Business Enterprises Group, yaitu sebuah perusahaan besar Kuba yang bergerak di seluruh bidang perekonomian didukung militer.
Namun, menurut sejumlah pejabat AS, masih ada pengecualian larangan, termasuk untuk perjalanan udara dan laut. Pengecualian itu akan melindungi bisnis pelayaran kapal-kapal pesiar AS yang melayani jalur ke Kuba.
"Kita tidak mau dolar-dolar Amerika Serikat menopang monopoli militer yang memeras dan menyiksa rakyat Kuba," kata Trump.
Ia menjanjikan bahwa berbagai sanksi AS tidak akan dicabut sampai Kuba membebaskan para tahanan politik dan menjalankan pemilihan umum secara bebas.
Berdasarkan perintah Trump, departemen keuangan dan perdagangan AS akan diberi waktu 30 hari untuk mulai menyusun peraturan-peraturan baru terkait Kuba. Peraturan baru itu belum akan diberlakukan sampai penyusunan secara lengkap selesai.
Sebelumnya, Trump juga membatalkan sejumlah kebijakan dari Obama, antara lain jaminan asuransi kesehatan masyarakat (Obamacare), menekan dan memberi label musuh AS bagi pemerintahan di Republik Iran, dan keluar dari Kesepakatan Paris 2015 mengenai komitmen pemerintahan di berbagai belahan dunia untuk mengurangi emisi zat asam arang (karbon dioksida).
Trump mengatakan dirinya membatalkan "kesepakatan buruk dan menyesatkan" yang dicapai mantan Presiden Barack Obama.
Sambil meletakkan kebijakan yang baru menyangkut Kuba saat menyampaikan pidato di Miami, Trump menandatangani keputusan presiden.
Keputusan itu mencabut terobosan-terobosan bersejarah yang dilakukan Obama menyangkut Kuba. AS dan negara komunis itu, yang merupakan musuh saat Perang Dingin, membuat terobosan diplomatik pada 2014.
Namun, Trump masih menyisakan beberapa kebijakan Obama untuk tetap dijalankan, yaitu keberadaan kedutaan besar AS yang baru dibuka kembali di Havana, Ibu Kota Kuba.
Trump berupaya memperlihatkan bahwa menjalankan janjinya saat kampanye untuk mengambil garis yang lebih tegas terhadap Kuba, terutama terkait catatan penegakan hak asasi manusia (HAM) di pemerintahan negara pulau Karibia tersebut.
"Kita tidak akan lagi berdiam diri melihat penindasan komunis," kata Trump, disambut sorakan dukungan dari kerumunan orang di kantong masyarakat Kuba-Amerika, Little Havana.
Di antara mereka ada Senator Marco Rubio dari Florida, yang membantu memajukan pembatasan terhadap Kuba.
"Untuk diberlakukan segera, saya mencabut kesepakatan dengan Kuba yang dibuat benar-benar secara sepihak oleh pemerintahan sebelumnya," teriak Trump, saat mengumumkan "pukulan" bagi pemerintahan Kuba pimpinan Presiden Raul Castro.
Berdasarkan kebijakan baru Trump itu, warga negara AS akan semakin ketat dilarang berkunjung ke Kuba sebagai wisatawan.
Aturan itu berupaya mencegah dolar AS dijadikan sumber pendapatan oleh Pemerintahan Kuba, yang dianggap Pemerintahan Trump didominasi militer penindas.
Kebijakan baru tersebut melarang sebagian besar kegiatan bisnis dengan Armed Forces Business Enterprises Group, yaitu sebuah perusahaan besar Kuba yang bergerak di seluruh bidang perekonomian didukung militer.
Namun, menurut sejumlah pejabat AS, masih ada pengecualian larangan, termasuk untuk perjalanan udara dan laut. Pengecualian itu akan melindungi bisnis pelayaran kapal-kapal pesiar AS yang melayani jalur ke Kuba.
"Kita tidak mau dolar-dolar Amerika Serikat menopang monopoli militer yang memeras dan menyiksa rakyat Kuba," kata Trump.
Ia menjanjikan bahwa berbagai sanksi AS tidak akan dicabut sampai Kuba membebaskan para tahanan politik dan menjalankan pemilihan umum secara bebas.
Berdasarkan perintah Trump, departemen keuangan dan perdagangan AS akan diberi waktu 30 hari untuk mulai menyusun peraturan-peraturan baru terkait Kuba. Peraturan baru itu belum akan diberlakukan sampai penyusunan secara lengkap selesai.
Sebelumnya, Trump juga membatalkan sejumlah kebijakan dari Obama, antara lain jaminan asuransi kesehatan masyarakat (Obamacare), menekan dan memberi label musuh AS bagi pemerintahan di Republik Iran, dan keluar dari Kesepakatan Paris 2015 mengenai komitmen pemerintahan di berbagai belahan dunia untuk mengurangi emisi zat asam arang (karbon dioksida).
Credit antaranews.com