NEW YORK -
Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon mengaku kesal dengan pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu soal Palestina. Netanyahu sempat menyatakan, keinginan Palestina untuk mendirikan negara sendiri adalah upaya pembersihan etnis Yahudi.
Netanyahu dalam pernyataannya pun mengisyaratkan negara-negara yang pro pendirian negara Palestina dengan pra-syarat seperti itu, juga berarti mendukung pembersihan etnis Yahudi.
Dalam sebuah pernyataan, Ki-moon menyebut pernyataan Netanyahu adalah sesuatu hal yang keterlaluan dan tidak bisa diterima. Menurutnya, hal ini akan semakin mempersulit upaya damai antara Israel dan Palestia, yang saat ini kembali mati suri.
"Saya terganggu dengan pernyataan terbaru oleh Perdana Menteri Israel yang menggambarkan orang-orang yang menentang perluasan pemukiman sebagai pendukung pembersihan etnis. Ini tidak bisa diterima dan keterlaluan," kata Ki-moon saat berbicara di hadapan Dewan Keamanan (DK) PBB, seperti dilansir Al Arabiya pada Jumat (16/9).
Dia menegaskan, kebijakan Israel membangun perumahan di lahan yang dialokasikan untuk negara Palestina adalah ilegal. Dan, ia menyerukan diakhirinya kekuasaan Israel atas wilayah Palestina.
"Biarkan saya memperjelas hal ini. Pemukiman (Yahudi) adalah ilegal berdasarkan hukum internasional. Pendudukan, pemaksaan dan penindasan harus segera berakhir," pungkasnya.
Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon mengaku kesal dengan pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu soal Palestina. Netanyahu sempat menyatakan, keinginan Palestina untuk mendirikan negara sendiri adalah upaya pembersihan etnis Yahudi.
Netanyahu dalam pernyataannya pun mengisyaratkan negara-negara yang pro pendirian negara Palestina dengan pra-syarat seperti itu, juga berarti mendukung pembersihan etnis Yahudi.
Dalam sebuah pernyataan, Ki-moon menyebut pernyataan Netanyahu adalah sesuatu hal yang keterlaluan dan tidak bisa diterima. Menurutnya, hal ini akan semakin mempersulit upaya damai antara Israel dan Palestia, yang saat ini kembali mati suri.
"Saya terganggu dengan pernyataan terbaru oleh Perdana Menteri Israel yang menggambarkan orang-orang yang menentang perluasan pemukiman sebagai pendukung pembersihan etnis. Ini tidak bisa diterima dan keterlaluan," kata Ki-moon saat berbicara di hadapan Dewan Keamanan (DK) PBB, seperti dilansir Al Arabiya pada Jumat (16/9).
Dia menegaskan, kebijakan Israel membangun perumahan di lahan yang dialokasikan untuk negara Palestina adalah ilegal. Dan, ia menyerukan diakhirinya kekuasaan Israel atas wilayah Palestina.
"Biarkan saya memperjelas hal ini. Pemukiman (Yahudi) adalah ilegal berdasarkan hukum internasional. Pendudukan, pemaksaan dan penindasan harus segera berakhir," pungkasnya.
Credit Sindonews
Menhan Israel Perintahkan Anak Buahnya Boikot Utusan PBB
Menurut laporan itu, perintah tersebut dikeluarkan setelah Mladenov mengkritik kebijakan pembangunan pemukiman Israel dan tengah menuju ke Palestina seperti dikutip dari Middle East Monitor, Jumat (16/9/2016).
Mladenov sebelumnya mengatakan bahwa kebijakan Israel memperluas pemukiman ilegal adalah kendala utama untuk perdamaian. Ia menambahkan bahwa telah terjadi lonjakan besar pemberitaan tentang pemukan Israel dan penghancuran.
Dalam menanggapi komentar Mladenov, kantor perdana menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan komentar Mladenov telah mendistorsi sejarah dan hukum internasional dan perdamaian.
Sebelumnya, Biro Pusat Statistik Israel (ICBS) merilis data yang menunjukkan pembangunan pemukiman oleh pemerintah Israel meningkat 40 persen pada semester pertama 2016. Menanggapi kabar tersebut, pengawas hak asasi manusia Peace Now memperingatkan kenyataan terbentuknya satu negara tidak dapat terelakkan
Credit Sindonews
