Pemerintah Swedia yang dipimpin oleh PM
Stefan Lofven dari Partai Sosial Demokrat, sejak Oktober tahun lalu,
telah memfokuskan kebijakan luar negerinya pada hak asasi manusia.
(Ockra)
Pemerintah Swedia yang dipimpin kubu Sosial Demokrat, sejak Oktober tahun lalu, telah memfokuskan kebijakan luar negerinya pada hak asasi manusia.
Namun sikap vokal itu membuatnya bertentangan dengan industri pertahanan, padahal, Swedia adalah eskportir senjata terbesar ke-12 di dunia.
"Keputusan tentang perjanjian dengan Saudi telah dibuat beberapa waktu lalu," kata Perdana Menteri Stefan Lofven di koran Dagens Nyheter, saat ia berada di Kiev, ibu kota Ukraina. "Apa yang telah terjadi dalam beberapa hari terakhir belum menentukan (akhir perjanjian).”
Pada Senin, Arab Saudi memblokir Menteri Luar Negeri Swedia Margot Wallstrom untuk memberikan pidato di Liga Arab di Kairo. Seorang juru bicara Wallstrom mengatakan pemblokiran itu berasal dari kritik Swedia terhadap catatan hak asasi manusia Arab Saudi.
Liga Arab kemudian menyetujui resolusi yang mengecam komentar Wallstrom kepada parlemen Swedia, Saudi Press Agency melaporkan.
Pada Februari, Wallstrom mengatakan kepada parlemen, Arab Saudi melanggar hak-hak perempuan termasuk mengkritik hukum cambuk terhadap aktivis hak asasi manusia dan blogger Raif Badawi. Dia juga menyebut Arab Saudi sebagai negara ”diktator."
Perjanjian pertahanan yang dibatalkan meliputi sistem militer, pelatihan dan transfer teknologi, senilai 4,8 miliar crown Swedia (Rp7,3 triliun) pada 2011-2014.
Sebastian Carlsson, seorang pejabat yang berhubungan dengan pers di perusahaan otomotif Saab mengatakan regulasi lain dikendalikan ekspor perusahaan, bukan perjanjian.
"Arab Saudi merupakan pasar yang sangat penting bagi kami dan pelanggan yang baik," katanya. "Bagaimana Swedia menangani hal ini dapat mempengaruhi kita."
Saab tidak mempublikasikan data berapa banyak penjualan mereka ke Arab Saudi atau negara lain di luar Swedia.
Kesepakatan itu ditandatangani pertama kali pada 2005 oleh pemerintah Sosial Demokrat sebelumnya dan diperbaharui oleh pemerintah kanan-tengah tahun 2010.
Partai Hijau, mitra junior dalam koalisi saat ini, telah menyerukan kesepakatan itu dibatalkan.
Nmaun para pelaku industri Swedia telah melobi pemerintah demi perpanjangan perjanjian itu, dengan alasan reputasi Swedia sebagai mitra dagang yang dipertaruhkan.
Pembatalan dapat mempengaruhi tidak hanya perusahaan-perusahaan pertahanan tetapi perusahaan di luar sektor militer, 31 pemimpin bisnis mengatakan dalam sebuah surat terbuka yang diterbitkan pada Jumat pekan lalu di koran Dagens Nyheter. Mereka termasuk pemimpin perusahaan ritel fashion H&M, Stefan Persson, dan Ketua Investor Jacob Wallenberg.
Ulf Bjereld, seorang profesor ilmu politik di Gothenburg University, mengatakan pembatalan kesepakatan dapat menyebabkan Swedia terisolasi dalam politik dunia.
"Tapi itu juga dapat memperkuat peran Swedia, bahwa kita memperlakukan semua orang sama dan kita mempertahankan hak-hak asasi manusia," katanya.
Credit CNN Indonesia
