Prajurit
Kostrad membawa perlengkapan tempur mereka saat gelar pasukan dalam
rangka latihan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) TNI di Taxi Way,
Skadron 32 Lanud Abdul Rahman Saleh, Malang, Jawa Timur, Kamis
(19/3/2015). (ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto)
"Saya sudah lapor kepada Presiden Joko Widodo bila memang diperlukan, ada pasukan PPRC yang tinggal di sini untuk melanjutkan operasi dengan aparat kepolisian. Presiden pun menyetujui," kata Panglima TNI usai menghadiri acara Bakti Sosial di sela-sela latihan PPRC TNI 2015, di Kelurahan Tabalu, Kabupaten Poso, Sulteng, Selasa.
"Kita lihat nanti. Bila diperlukan, satu batalyon akan disiagakan untuk melakukan pengamanan bersama kepolisian," kata Moeldoko.
Menurut dia, latihan PPRC TNI yang diselenggarakan di Poso untuk menekan berkembangnya paham radikalisme di Indonesia, khususnya di Poso.
"TNI dan pemerintah tak pernah memberikan tempat kepada paham radikal di Indonesia, termasuk ISIS untuk berkembang di Indonesia. Kita lihat di Poso ada potensi berkembangnya paham tersebut. Oleh karena itu, kita tentukan pilihan di Poso untuk melakukan latihan PPRC," jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Panglima TNI mengaku prihatin dengan masih adanya kecemasan dan ketakutan dari masyarakat mengenai situasi keamanan di Poso, yang rawan terjadinya konflik horizontal.
"Saya prihatin dengan pernyataan tokoh masyarakat, dimana masih ada kecemasan dari masyarakat tentang situasi keamanan. TNI ingin melihat situasi dalam negeri dalam keadaan baik, kondusif dan aman. Kita hidup di negara yang sudah cukup lama merdeka, sesungguhnya tak perlu ada lagi perasaan itu," jelas Panglima TNI.
Panglima TNI pun mengingatkan, bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya dengan sumber daya alamnya, namun bila tak bisa dikelola maka akan terjebak dalam kondisi yang terjadi pada negara lain, seperti Afrika Selatan dan Timur Tengah.
Credit ANTARA News
