Kekuatan militer Jepang: Tank lapangan Pasukan Bela Diri dan kendaraan lapis baja bergerak menembus tirai asap, sementara helikopter terbang di atasnya selama latihan di tempat latihan Higashi-Fuji di Gotemba. Jepang sedang mengambil langkah untuk menjual peralatan militer kepada sekutu-sekutunya. [AFP
CB - Jepang memiliki sumber daya dan industri untuk memasok senjata kepada negara-negara kawasan seperti Filipina, Indonesia dan Vietnam karena mereka menghadapi perambahan Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan [SCS]. Namun, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe terbelah antara memasok senjata kepada mereka dan menghindari kemarahan Beijing.
Abe telah menyerukan pemilihan sela pada 14 Desember dan jajak pendapat menunjukkan Partai Liberal Demokrat yang berkuasa mempertahankan keunggulannya yang luas terhadap para pesaingnya. Jika Abe memenangkan mandat baru yang ia upayakan, ia dapat menggunakannya untuk memperluas peran Jepang dalam mendukung upaya negara-negara kawasan untuk melawan perambahan oleh Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan.
"Abe harus 'memenangkan' pemilihan sela atau setidaknya berhasil mempertahanka kedudukannya - karena partai-partai oposisi sangat lemah saat ini. Setelah dia melangkah melewati rintangan itu, ia akan terus mendobrak batas-batas dalam mengekspor peralatan Jepang ke negara-negara yang, seperti Jepang sendiri, merasa terancam oleh kekuatan benua tertentu," kata penulis Gordon G. Chang, pakar masalah keamanan Asia Timur, kepada Forum Pertahanan Asia Pasifik [APDF].
Bahkan sebelum pemilu, Abe dan pemerintahnya telah mengirim sinyal bahwa Jepang akan meningkatkan dukungannya kepada para sekutu kawasan.
"Segera setelah Abe meninggalkan KTT ASEAN [di Bagan, Myanmar pada bulan November], ... Jepang dan ASEAN memulai kerja sama di bidang pertahanan, dengan meluncurkan negosiasi pertukaran senjata dan teknologi, yang dapat mengancam aktivitas Tiongkok yang semakin sering dilakukan di kawasan tersebut," tulis harian TaiwanWant China Times [WCT] pada tanggal 20 November.
Jepang bertemu dengan menteri-menteri ASEAN
Pertemuan tidak resmi antara menteri pertahanan ASEAN dan Jepang diadakan pada 19 November di kota Bagan di Myanmar Selatan, Kantor Berita Jepang Kyodo melaporkan.
Menteri Pertahanan Jepang Akinori Eto menghadiri pertemuan tersebut dan mencapai konsensus dengan negara-negara anggota ASEAN dalam berbagai permasalahan yang berkaitan dengan stabilitas kawasan, termasuk kerja sama keamanan maritim dan tanggap bencana. Ini adalah pertama kalinya Jepang menghadiri KTT menteri pertahanan ASEAN, kata WCT .
Sebuah sumber pemerintah Jepang mengatakan Eto menekankan pentingnya kerja sama Jepang-ASEAN dalam keamanan kawasan, dengan mengatakan kepada para pimpinan pertahanan, "tidak ada negara yang dapat menjaga perdamaian sendirian saja," kata kantor berita yang berbasis di Tokyo itu. "Eto berbicara tentang niat Jepang untuk menyediakan peralatan dan teknologi untuk membantu negara-negara anggota ASEAN membangun kemampuan mereka."
Menteri Pertahanan Jepang juga menunjukkan bahwa pemerintahnya mengakui sebuah era baru sedang mulai yang akan membutuhkan peningkatan kerja sama pertahanan antara Tokyo dan negara-negara tetangganya.
"Eto mengatakan pada pertemuan itu bahwa hari-hari ketika sebuah negara bisa menggunakan cara-cara damai untuk melindungi suatu kawasan telah berlalu dan bahwa hubungan pertahanan antara Jepang dan ASEAN secara bertahap sedang bergeser dari tingkat pertukaran ke tingkat kerja sama. Dia menambahkan bahwa ini akan mencakup penyediaan senjata dan teknologi," WCT melaporkan.
Peningkatan dalam bantuan militer kepada negara-negara ASEAN akan dibangun berdasarkan perjanjian sebelumnya, tuturWCT WCT.
"Jepang telah memperhatikan ASEAN selama beberapa tahun," katanya. "Pada tahun 2006 Tokyo menandatangani kesepakatan dengan Indonesia untuk menyediakan tiga kapal patroli dan pada tahun 2013 Jepang mengumumkan rencana untuk menyediakan 10 kapal patroli kepada Filipina. Negara ini juga sedang mempertimbangkan penyediaan enam kapal patroli bagi Vietnam," kata surat kabar itu.
Di bawah kepemimpinan energik Abe, kerja sama pertahanan Jepang-ASEAN di bidang peralatan dan teknologi mencapai puncaknya pada tahun 2014, kataWCT Pada bulan Februari, Kementerian Pertahanan Jepang mengeluarkan pernyataan yang menjanjikan akan menggali kemungkinan untuk bekerja sama dengan para menteri pertahanan ASEAN di bidang senjata defensif dan teknologi. Pada bulan April, pemerintah Abe menyetujui kebijakan yang memungkinkan ekspor senjata defensif dengan persyaratan tertentu, menggantikan embargo penjualan senjata sebelumnya.
Upaya mulai bulan April
The Japan Times pada tanggal 20 November mengatakan bahwa dalam prakarsa April, Jepang menggunakan prinsip-prinsip dan pedoman baru di bidang ekspor senjata. Ini menggambarkan perubahan yang merupakan perbaikan besar pertama dalam hampir setengah abad kebijakan embargo senjata, dalam upaya untuk memainkan peran yang lebih aktif dalam keamanan global.
Pada bulan Juli, kabinet Abe menyetujui reinterpretasi dari klausul pasifis yang disebut Pasal 9, tulisBusiness Insider pada tanggal 19 November "Tanpa mengubah kata-kata konstitusi, Abe menegaskan bahwa Jepang berniat meningkatkan hak prerogatif militernya di kawasan tersebut, yang memungkinkannya untuk datang memberikan bantuan kepada sekutu yang diserang."
Akhirnya, pada tanggal 9 September, pembicaraan dibuka untuk membahas potensi kerjasama antara industri pertahanan Jepang dengan para mitranya dari ASEAN serta ekspor senjata Jepang ke kawasan tersebut. Pembicaraan konon telah dikhususkan pada penyapu ranjau, peringatan dini dan sistem telekomunikasi, serta pengawasan dan teknologi dan peralatan navigasi Jepang, kata the Japan Times.
Tiongkok memiliki lebih banyak sumber daya daripada sekutu Jepang
Bantuan sangat dibutuhkan untuk mengimbangi ketimpangan besar dalam hal sumber daya antara Tiongkok dan negara-negara tersebut.
"Tiongkok adalah pembuat kapal angkatan laut yang sudah mapan, sedangkan Vietnam dan Filipina, dengan kapasitas galangan kapal terbatas dan ketergantungan pada perusahaan asing, jelas kalah bersaing," tulis Koh Swee Bersandar Collin, seorang peneliti rekan dari Institut Pertahanan dan Kajian Strategis, S. Rajaratnam School of International Studies di Nanyang Technological University, Singapura, dalam The Diplomat pada tanggal 20 Oktober.
Abe menyetujui kerja sama keamanan
Abe sudah menyetujui program kerja sama keamanan, laporWall Street Journal pada 12 November.
"Selama tiga tahun ke depan, Penjaga Pantai Jepang akan membantu melatih 700 ahli dari kawasan itu di bidang patroli maritim. Itu melengkapi upaya yang ada untuk menyediakan kapal patroli dan peralatan komunikasi ke negara-negara yang menghadapi tekanan dari Tiongkok, seperti Filipina dan Vietnam," tulis the Journal.
Chang mengatakan kecenderungan ini tampaknya akan semakin intensif.
"Mencari sumbangan untuk mendapatkan lebih banyak kapal patroli bagi Manila," katanya kepada APDF. "Jangan terkejut melihat kapal buatan Jepang menerbangkan pesawat kecil Vietnam dalam beberapa tahun ke depan."
"Tiongkok memenuhi lautan sekitarnya dengan kapal 'lambung putih' [jenis kapal penjaga pantai di daerah perairan pantai] dan kapal nelayan," kata Chang. "Dengan berjalannya waktu, Jepang akan mengirimkan peralatan lebih besar yang lebih mematikan."
Namun, Collin memperingatkan bantuan ini masih bisa terbukti terlalu sedikit dan terlalu terlambat bagi Vietnam dan Filipina.
"Terseok-seok karena kepekaan politik dapat menyebabkan keterlambatan yang berakibat pada hilangnya kesempatan berharga bagi pembeli," tulis Collin. "Pada saat Tokyo memutuskan untuk mengambil risiko melangkah mundur lebih jauh dalam hubungan Tiongkok-Jepang dengan menjual kapal ke pembelian bersama Filipina-Vietnam, Tiongkok mungkin sudah berlari di depan dengan lebih banyak kapal dan kontrol terpadu atas SCS," tulis Collin di The Diplomat.
Credit APDForum
