KSAL Laksamana TNI Marsetio
CB, JAKARTA - Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Marsetio menyatakan, TNI-AL tak hanya mengurusi penangkapan kapal asing yang melakukan pencurian ikan, melainkan ada tugas pokok dan fungsi lebih dominan, yakni menjaga kedaulatan NKRI.
"Tugas TNI-AL bukannya melakukan penangkapan terhadap pelaku 'illegal fishing', namun ada tiga tupoksi TNI AL yang konkret. Yakni, menjaga kedaulatan NKRI, diplomasi dan penegakkan hukum," kata Marsetio di sela-sela Rapim TNI AL 2015, di Mabes TNI AL Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (24/12/2014).
Sehingga, kata Marsetio, kapal perang yang dimiliki TNI AL tidak bisa seluruhnya dapat digerakan untuk menangkap pelaku "illegal fishing" atau pencurian ikan yang masuk wilayah perairan Indonesia.
"Dari 151 kapal yang dimiliki TNI AL, hanya 50-60 kapal yang beroperasi per harinya. Sisanya, menjalani perawatan dan siaga di pangkalan," kata Marsetio.
Tak hanya itu, kapal TNI AL juga ikut dalam patroli bersama dengan negara-negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia, seperti Singapura, Vietnam, Malaysia, Thailand, Filipina dan Australia.
Dalam penegakan hukum di laut, lanjut Marsetio, tak hanya TNI AL yang terlibat, melainkan ada 13 kementerian/lembaga terkait yang memiliki tanggung jawab yang sama, antara lain, Polair, Imigrasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Perhubungan, dan lainnya.
Fungsi ketiga, adalah diplomasi, di mana TNI AL ikut dalam misi perdamaian PBB, seperti ada dua kapal perang TNI AL yang ditugaskan ke Lebanon, seperti KRI Frans Kaisiepo dan KRI Iskandar Muda.
"Tidak ada tambahan anggaran untuk melakukan penangkapan kapal illegal fishing, khususnya penambahan bahan bakar minyak (BBM)," tukas Marsetio.
Marsetio mengungkapkan, kapal-kapal patroli yang dimiliki TNI AL juga tidak bisa seluruhnya beroperasi lantaran terkendala minimnya stok BBM.
Marsetio menjelaskan, anggaran untuk BBM TNI AL selama setahun tidak cukup dalam mengoperasikan kapal patroli. Tahun 2014, Angkatan Laut membutuhkan anggaran Rp5,6 triliun untuk BBM dalam menggerakkan kapal-kapal patroli lautnya.
"Tapi cuma 28-29 persen saja yang dipenuhi. Idealnya, sebesar Rp6,01 triliun (anggaran BBM TNI AL), baru semua kapal kita bisa bergerak," kata Marsetio.
Marsetio mencontohkan, jajarannya memperoleh informasi ada 20 kapal asing yang melakukan pencurian ikan di wilayah laut Arafuru, di perairan Papua-Maluku. Sedangkan kapal patroli yang sudah dalam kondisi siap untuk mengejar kapal-kapal itu ada 3 kapal, namun yang bisa dioperasikan hanya satu kapal, lantaran minim BBM.
"Ada tiga kapal di Ambon dalam kondisi siap, tapi cuma satu yang bisa kejar kapal (asing) karena tidak cukup BBM," ujar Marsetio.
Selain itu, lanjut Marsetio, kendala lain lambannya penindakan kapal-kapal asing adalah wilayah laut Indonesia yang sangat luas. Dan membutuhkan waktu berhari-hari untuk mengejar target, ditambah lagi tantangan gelombang laut yang tinggi.
"Wilayah laut kita luas sekali, misalnya, kalau dilihat di peta hanya sekitar 2 cm, tapi kenyataan di lapangan bisa 700-800 mil yang memakan waktu dua hari dengan kecepatan kapal 10-12 knot," kata Marsetio.
Sepanjang tahun 2014, TNI AL berhasil memberikan tindakan tegas kepada kapal asing yang memasuki perairan Indonesia sesuai dengan hukum yang berlaku. Sebanyak 434 kapal diperiksa, 409 kapal diizinkan melanjutkan pelayaran, 25 kapal dikawal (di-Adhoc), 12 kapal proses bebas karena tak cukup bukti, dan 13 kapal proses hukum.
Sementara yang baru-baru ini dilakukan adalah, ada 4 kapal yang ditenggelamkan, masing-masing 2 kapal ikan asing di perairan Anambas, dan 2 kapal asing di perairan Ambon.
Rapim TNI AL ini dihadiri oleh 251 perserta yang terdiri dari pimpinan TNI AL, pejabat Mabes AL, pejabat nonstruktural, dan pejabat Kotama dan Lemdik TNI AL.
Credit TribunNews
