Draf resolusi yang baru mengusulkan Yerusalem Timur menjadi ibukota negara Palestina. (Getty Images/David Silverman)
Beberapa diplomat Barat mengatakan kepada Reuters mereka terkejut dengan desakan yang tiba-tiba untuk menyerahkan draf resolusi kepada Dewan Keamanan PBB pada Senin (29/12) dan pemilihan suara akan dilakukan pada Selasa (30/12) atau Rabu (31/12).
Duta Besar Yordania untuk PBB, Dina Kawar, wakil Arab satu-satunya di dewan, mengatakan kepada wartawan semua delegasi Arab yang berjumlah 22 mendukung usulan Palestina dan Yordania dan Palestina akan berkonsultasi langsung di "waktu yang terbaik untuk memberikan suara di Dewan Keamanan."
Ketika ditanya apakah pemungutan suara bisa tertunda sampai tahun depan, katanya, "Semuanya mungkin."
Kawar sebelumnya mengatakan dia ingin resolusi tersebut didukung oleh keseluruhan 15 anggota dewan termasuk Amerika Serikat.
Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri AS mengatakan rancangan resolusi Palestina tidak konstruktif dan gagal untuk memenuhi kebutuhan keamanan Israel.
Sembilan orang Dewan Keamanan diperlukan untuk mengadopsi resolusi tersebut, yang kemudian akan memaksa Amerika Serikat, sekutu terdekat Israel, untuk memutuskan apakah untuk memveto proposal itu.
Juru bicara itu mengatakan AS kemungkinan akan memberikan suara untuk menentang resolusi itu.
Israel mengatakan pemungutan suara Dewan Keamanan, setelah pembicaraan perdamaian Israel dan Palestina yang diperantarai AS kandas pada April lalu, akan memperdalam konflik.
Israel mendukung negosiasi tetapi menolak campur tangan pihak ketiga dalam menentukan kerangka waktu.
Beberapa negara Eropa, di sisi lain, juga mendesak kelonggaran kerangka waktu bagi resolusi untuk mendapat dukungan yang lebih luas.
Washington ingin menunggu sampai setelah pemilu Israel pada Maret mendatang.
Rancangan resolusi Palestina, yang diperoleh Reuters, menyerukan perundingan harus didasarkan pada garis teritorial yang ada sebelum Israel merebut Tepi Barat, Yerusalem Timur dan Jalur Gaza dalam perang Timur Tengah 1967.
Rancangan itu juga menyerukan penyelesaian semua perbedaan utama, yang dikenal sebagai "masalah status akhir," dalam waktu 12 bulan, mengakhiri pendudukan pada akhir 2017 dan membentuk "pihak ketiga" untuk membantu mengawasi penarikan Israel dan menjamin kedaulatan Palestina.
Israel, yang menarik pasukan dan pemukim dari Jalur Gaza pada 2005, mengatakan perbatasan timurnya tidak akan bisa dipertahankan jika menarik diri sepenuhnya dari Tepi Barat.
Draft Palestina sebelumnya menyerukan Yerusalem menjadi ibukota bersama Israel dan negara Palestina.
Usulan akhir beralih menjadi lebih keras, hanya menyatakan bahwa Yerusalem Timur akan menjadi milik Palestina dan menyerukan untuk mengakhiri pembangunan permukiman Israel dan membebaskan tahanan Palestina.
Credit CNN Indonesia
