Pengacara kedua wartawan ajukan banding. Sidang dijadwalkan 24 Desember ini.
CB, WASHINGTON DC – Dewan Perwakilan AS menyerukan pemerintah Myanmar membebaskan wartawan
Reuters Wa Lone dan Kyaw Soe Oo. Kedua jurnalis itu dipenjarakan satu tahun lalu dalam sebuah kasus bebas bicara.
Sebanyak
394 anggota parlemen memilih satu suara resolusi yang menyerukan
pembebasan Wa Lone, 32, dan Kyaw Soe Oo, 28. Mereka dinyatakan bersalah
pada September karena melanggar Undang-Undang Rahasia Resmi Myanmar dan
dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara.
Kasus ini telah menimbulkan pertanyaan di antara sejumlah
pemimpin politik di Amerika Serikat dan Eropa, pendukung hak asasi
manusia dan PBB tentang kemajuan Myanmar menuju demokrasi.
Ukurannya
tidak mengikat, tetapi dimaksudkan sebagai pesan yang kuat kepada
pemerintah Myanmar, juga dikenal sebagai Burma, serta pemerintahan
Presiden Donald Trump bahwa anggota Kongres AS ingin kedua orang itu
dibebaskan.
Resolusi itu juga menyebut kampanye militer Myanmar terhadap minoritas Muslim Rohingya di negara itu adalah genosida.
Dalam
laporan yang dikeluarkan pada 27 Agustus, para penyelidik AS mengatakan
militer Myanmar melakukan pembunuhan massal dan pemerkosaan terhadap
Rohingya dengan "niat genosida".
Dan untuk pertama
kalinya secara eksplisit menyerukan kepada pejabat Myanmar untuk
menghadapi tuduhan genosida atas kampanye mereka.
Departemen Luar Negeri AS, yang akan membuat tekad resmi, belum membuat penunjukan resmi menggunakan istilah genosida.
Kedutaan
Myanmar di Washington tidak segera menanggapi permintaan untuk
memberikan komentar terhadap suara Dewan Perwakilan Rakyat.
Militer
di Myanmar, di mana agama Buddha adalah agama utama, telah membantah
tuduhan masa lalu bahwa mereka telah melakukan genosida terhadap
Rohingya dan mengatakan tindakannya adalah bagian dari perang melawan
terorisme.
Seorang anggota kongres tak menyetujui
resolusi itu, dia adalah Andi Biggs, seorang Republikan dari Arizona.
Diminta mengomentari suara Biggs tersebut, Daniel Stefanski, juru bicara
anggota kongres, tidak secara langsung menjawab pertanyaan tetapi
mengatakan "penindasan berkelanjutan Rohingya di Myanmar adalah tidak
manusiawi.
Stefanski menyerukan kepada pemerintahan
Trump "untuk menggunakan tekanan diplomatik maksimum untuk mengakhiri
genosida dan menuntut pembebasan dua jurnalis.
Pengacara
untuk dua wartawan Reuters telah mengajukan banding terhadap keyakinan
dan hukuman mereka. Sidang banding dijadwalkan untuk 24 Desember.
Antara
lain, resolusi DPR juga mengutuk serangan terhadap warga sipil oleh
militer Burma dan menyerukan Trump untuk menjatuhkan sanksi tambahan
pada anggota senior militer Burma dan pasukan keamanan yang dikatakan
bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia. Gedung Putih tidak
segera menanggapi permintaan untuk komentar.
