SEOUL
- Dua Korea kemarin meluncurkan proyek untuk menghubungkan kembali
jalur kereta dan jalan yang terputus sejak Perang Korea 1950-1953. Meski
demikian, pembangunannya tidak dapat dimulai karena berbagai sanksi
masih diterapkan pada Korea Utara (Korut).
Korea Selatan (Korsel) dan Korut telah sepakat pada Oktober untuk bekerja menghubungkan kembali jalan dan jalur kereta sebagai bagian perbaikan hubungan dua Korea. Di sisi lain, Amerika Serikat (AS) khawatir perbaikan hubungan itu akan merusak upaya menekan Korut agar bersedia menyerahkan senjata nuklirnya.
“Ada banyak hal harus dilakukan sebelum kita benar-benar dapat memulai konstruksi,” ungkap Menteri Transportasi Korsel Kim Hyun-mee, kemarin, sebelum upacara peluncuran di kota Kaesong di sisi perbatasan Korut.
Bahan material dan investasi diperlukan untuk konstruksi itu dilarang sesuai sanksi AS dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diterapkan dalam program nuklir dan rudal Korut. Washington menegaskan berbagai sanksi itu tetap diberlakukan hingga Pyongyang menyerahkan senjata nuklirnya.
Para pejabat Korsel, politisi dan anggota keluarga yang mengungsi akibat perang dibawa dengan kereta khusus menuju upacara peluncuran tersebut. Shin Jang-chul yang mengemudikan kereta barang terakhir antara dua Korea saat keduanya mengoperasikan kawasan industri bersama satu dekade lalu tidak pernah menduga dia akan kembali ke Korut.
“Saya sangat tersentuh. Ini sudah 10 tahun dan saya bertanya-tanya apakah saya dapat kembali lagi setelah saya pensiun,” ungkap Shin pada kantor berita Reuters.
Shin dan lainnya itu bergabung dengan delegasi Korut, serta para pejabat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), China, Rusia dan Mongolia. Berbicara dalam acara itu, Wakil Menteri Kereta Korut Kim Yun-hyok menyerukan tekad untuk berdiri melawan hembusan angin yang mengancam proyek tersebut.
“Hasil proyek kereta dan jalan ini bergantung pada semangat dan tekad rakyat kita,” papar Kim.
Menteri Transportasi Korsel Kim Hyun-mee menyatakan kedua pihak akan melakukan survei gabungan tambahan dan desain kerja yang membutuhkan waktu satu atau dua tahun hingga selesai.
Upacara peluncuran proyek yang digelar kemarin itu menjadi contoh baru membaiknya hubungan antara dua Korea yang secara teknis masih berperang setelah konflik itu berakhir dengan gencatan senjata dan bukan traktat perdamaian.
Meski demikian, berbagai inisiatif ekonomi skala besar belum dimulai karena kurangnya kemajuan dalam denuklirisasi Korut.
Pemimpin Korut Kim Jong-un sepakat bekerja untuk denuklirisasi saat konferensi tingkat tinggi (KTT) dengan Presiden AS Donald Trump di Singapura pada Juni lalu.
Korea Selatan (Korsel) dan Korut telah sepakat pada Oktober untuk bekerja menghubungkan kembali jalan dan jalur kereta sebagai bagian perbaikan hubungan dua Korea. Di sisi lain, Amerika Serikat (AS) khawatir perbaikan hubungan itu akan merusak upaya menekan Korut agar bersedia menyerahkan senjata nuklirnya.
“Ada banyak hal harus dilakukan sebelum kita benar-benar dapat memulai konstruksi,” ungkap Menteri Transportasi Korsel Kim Hyun-mee, kemarin, sebelum upacara peluncuran di kota Kaesong di sisi perbatasan Korut.
Bahan material dan investasi diperlukan untuk konstruksi itu dilarang sesuai sanksi AS dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diterapkan dalam program nuklir dan rudal Korut. Washington menegaskan berbagai sanksi itu tetap diberlakukan hingga Pyongyang menyerahkan senjata nuklirnya.
Para pejabat Korsel, politisi dan anggota keluarga yang mengungsi akibat perang dibawa dengan kereta khusus menuju upacara peluncuran tersebut. Shin Jang-chul yang mengemudikan kereta barang terakhir antara dua Korea saat keduanya mengoperasikan kawasan industri bersama satu dekade lalu tidak pernah menduga dia akan kembali ke Korut.
“Saya sangat tersentuh. Ini sudah 10 tahun dan saya bertanya-tanya apakah saya dapat kembali lagi setelah saya pensiun,” ungkap Shin pada kantor berita Reuters.
Shin dan lainnya itu bergabung dengan delegasi Korut, serta para pejabat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), China, Rusia dan Mongolia. Berbicara dalam acara itu, Wakil Menteri Kereta Korut Kim Yun-hyok menyerukan tekad untuk berdiri melawan hembusan angin yang mengancam proyek tersebut.
“Hasil proyek kereta dan jalan ini bergantung pada semangat dan tekad rakyat kita,” papar Kim.
Menteri Transportasi Korsel Kim Hyun-mee menyatakan kedua pihak akan melakukan survei gabungan tambahan dan desain kerja yang membutuhkan waktu satu atau dua tahun hingga selesai.
Upacara peluncuran proyek yang digelar kemarin itu menjadi contoh baru membaiknya hubungan antara dua Korea yang secara teknis masih berperang setelah konflik itu berakhir dengan gencatan senjata dan bukan traktat perdamaian.
Meski demikian, berbagai inisiatif ekonomi skala besar belum dimulai karena kurangnya kemajuan dalam denuklirisasi Korut.
Pemimpin Korut Kim Jong-un sepakat bekerja untuk denuklirisasi saat konferensi tingkat tinggi (KTT) dengan Presiden AS Donald Trump di Singapura pada Juni lalu.
Namun
berbagai negosiasi tak mengalami kemajuan besar karena Pyongyang kecewa
dengan Washington yang tetap menerapkan sanksi hingga Korut mengambil
langkah nyata menyerahkan senjata nuklir.
“Korsel berupaya membangun sesuai berbagai kesepakatan yang ada, yakin bahwa membaiknya hubungan antar-Korea akan memiliki dampak positif pada denuklirisasi,” ujar Shin Beom-chul, pengamat di Asan Institute for Policy Studies, Seoul, Korsel.
Dia menambahkan, “Tapi karena tidak ada konstruksi nyata, Korut akan tetap menekan Korsel agar mewujudkannya meski ada berbagai sanksi, sesuai upaya Kim untuk menopang rezimnya.”
Sementara, hubungan antara Korut dan AS justru semakin memburuk dengan berbagai langkah yang diambil Washington. Pekan ini, Pengadilan AS memerintahkan Korut membayar ganti rugi sebesar USD501 juta (Rp7,3 Triliun) terkait penyiksaan dan kematian mahasiswa AS Otto Warmbier.
“Korsel berupaya membangun sesuai berbagai kesepakatan yang ada, yakin bahwa membaiknya hubungan antar-Korea akan memiliki dampak positif pada denuklirisasi,” ujar Shin Beom-chul, pengamat di Asan Institute for Policy Studies, Seoul, Korsel.
Dia menambahkan, “Tapi karena tidak ada konstruksi nyata, Korut akan tetap menekan Korsel agar mewujudkannya meski ada berbagai sanksi, sesuai upaya Kim untuk menopang rezimnya.”
Sementara, hubungan antara Korut dan AS justru semakin memburuk dengan berbagai langkah yang diambil Washington. Pekan ini, Pengadilan AS memerintahkan Korut membayar ganti rugi sebesar USD501 juta (Rp7,3 Triliun) terkait penyiksaan dan kematian mahasiswa AS Otto Warmbier.
Warmbier meninggal dunia pada 2017 beberapa saat setelah dibebaskan dari penjara Korut. Orangtua Warmbier menggugat Korut pada April terkait kematian putranya. Mahasiswa usia 22 tahun itu meninggal beberapa hari setelah dia kembali ke AS dalam keadaan koma. Seorang koroner asal Ohio menyatakan penyebab kematiannya adalah kekurangan oksigen dan darah ke otak.
“Korut bertanggung jawab atas penyiksaan, penyanderaan dan pembunuhan di luar proses pengadilan terhadap Otto Warmbier dan melukai ibu dan ayahnya, Fred dan Cindy Warmbier,” papar Hakim Bery Howell di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Kolumbia dalam vonis yang dibacakannya, dilansir Reuters.
Pyongyang menyalahkan botulisme dan menelan obat tidur sebagai penyebab kematian Warmbier serta menyangkal tuduhan telah terjadi penyiksaan.
Fred dan Cindy Warmbier menyatakan mereka telah menjanjikan keadilan untuk putranya. “Kami berterima kasih bahwa AS memiliki sistem pengadilan yang terbuka dan adil sehingga dunia dapat melihat bahwa rezim Kim secara legal dan moral bertanggung jawab atas kematian Otto,” ungkap pernyataan keduanya.
Credit sindonews.com
