Sekitar 1 juta Muslim Uighur ditahan oleh pemerintah Cina dengan dalih pendidikan.
CB,
BEIJING -- Cina secara perlahan mengubah hukum untuk melegitimasi
penahanan ratusan ribu Muslim Uighur dalam sebuah kegiatan yang memicu
kecaman internasional atas pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis
minoritas.
Peraturan kontraterorisme yang telah diubah diadopsi di wilayah barat
laut Xinjiang. Lokasi itu menjadi tempat tinggal sebagian besar warga
Muslim Uighur. Pihak berwenang menyebut dapat menggunakan Pusat
Pelatihan Keterampilan untuk menderadikalisasi orang-orang yang
dicurigai menganut ekstremisme. Sementara di aturan sebelumnya tidak
mengacu pada pusat pendidikan.
Aturan baru yang muncul
menandai pertama kalinya Cina mengakui penggunaan pusat pendidikan untuk
menahan penduduk Xinjiang dengan alasan transformasi melalui
pendidikan. Pejabat Senior Cina sebelumnya mempertahankan bahwa pusat
pendidikan ini untuk mengajarkan keterampilan kejuruan kepada penjahat
kecil. Mereka juga membantah laporan bahwa lokasi tersebut digunakan
untuk pendidikan ulang politik.
"Peraturan baru dibuat
untuk membangun hubungan yang lebih mudah dijangkau antara pendidikan
ulang dengan pelatihan keterampilan kerja," ujar seorang peneliti di
kamp Xinjiang Adrian Zenz dilansir di
WSJ, Jumat (12/10).
Kritik
pun berkembang atas penahanan masal orang-orang Uighur di Cina. Sebuah
laporan Kongres AS yang dirilis sebelumnya memperingatkan tentang
situasi hak asasi yang mengerikan di Cina, khususnya pengintaian massal
warga negara Uighur dan minoritas lainnya. Dalam panel Amerika Serikat
pada Agustus lalu menemukan bahwa orang Uighur ditahan untuk waktu yang
lama tanpa dakwaan atau pengadilan dengan dalih melawan terorisme dan
ekstremisme agama.
Departemen Luar Negeri AS sedang
mempertimbangkan sanksi untuk Cina terkait kasus tersebut. Sementara
Komite Partai Komunis Xinjiang tidak memberikan komentar apapun.
Cina
memulai penahanan massal itu sekitar dua tahun lalu sebagai bagian dari
dorongan untuk memadamkan gerakan separatis Uighur yang disebut
memiliki hubungan dengan para jihadis asing. Beberapa orang Uighur telah
bergabung dengan ISIS di Irak dan Suriah.
Salah satu
anggota keluarga menyebut kampanye itu telah menjaring orang-orang
Uighur tua dalam kesehatan yang buruk dan penduduk lain yang tidak
memiliki catatan kriminal. Bahkan beberapa orang meninggal di kamp.
Meski demikian Cina menolak untuk mengatakan berapa banyak orang yang
berada di pusat pendidikan tersebut. Sebuah kelompok hak asasi manusia
memperkirakan satu juta orang telah ditahan.
Aktivis hak
asasi manusia mengatakan revisi amandemen itu adalah upaya retroaktif
untuk membenarkan secara hukum kamp-kamp pendidikan. "Jika ada klaim,
ini sah menurut hukum, betapapun tipisnya klaim, saya takut itu hanya
akan mendorong lebih banyak detensi dan perluasan pusat-pusat ini," kata
Eva Pils, seorang ahli dalam hukum dan hak asasi manusia Tiongkok di
King's College London.
Maya Wang, seorang peneliti senior
Cina di Human Rights Watch di Hong Kong, mengatakan penahanan itu
sewenang-wenang dan tanpa proses hukum. "Pemerintah daerah Xinjiang
tidak diberdayakan di bawah konstitusi Tiongkok untuk mengesahkan
penahanan di pusat pendidikan politik," katanya.
Mr Zenz,
peneliti, mengatakan adanya peraturan yang baru tentang bagaimana
melakukan pendidikan ulang itu menunjukkan rencana pemerintah Cina untuk
tetap melanjutkan rencananya, meskipun ada reaksi internasional.
"Secara keseluruhan, ini jelas memperkuat dasar hukum untuk jenis
pendidikan ulang yang pada dasarnya telah diakui oleh negara. Ini
menunjukkan bahwa negara bertekad untuk melanjutkan kampanye saat ini,"
katanya.
