Kekerasan di Kashmir meningkat dalam dua tahun terakhir.
CB,
KASHMIR -- Independent Permanent Human Rights Commission (IPHRC) dari
Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mengutuk kekerasan yang dilakukan oleh
pasukan keamanan India terhadap warga sipil Muslim di wilayah Kashmir
yang dikelola India. Menurut IPHRC, kekerasan itu bertentangan dengan
norma-norma hak asasi manusia (HAM) di India dan dunia internasional.
Sedikitnya
20 orang tewas, yang sebagian besar anak muda, dan puluhan lainnya
terluka parah, pada minggu terakhir tindakan keras dilakukan oleh
pasukan India di Distrik Shopian. Sebuah rekaman video yang beredar di
media sosial bahkan menunjukkan seorang warga sipil tewas terlindas
kendaraan lapis baja.
Seperti dilaporkan laman
Anadolu, IPHRC menyampaikan
belasungkawa kepada keluarga korban yang ditinggalkan. Komisi tersebut
juga menyampaikan keprihatinan PBB dan OKI mengenai situasi HAM di
wilayah Kashmir yang dikelola India.
Komisi tersebut
mengimbau masyarakat internasional, terutama negara-negara anggota OKI,
untuk menekan India agar segera mengakhiri pelanggaran HAM yang
dilakukan militernya. IPHRC juga mendesak pihak berwenang untuk menyeret
ke pengadilan semua pihak yang bertanggung jawab.
IPHRC
menyambut baik pernyataan dukungan OKI baru-baru ini terhadap hak-hak
sah masyarakat Kashmir, termasuk hak untuk menentukan nasib sendiri.
Komisi itu menyerukan agar perselisihan diselesaikan melalui dialog
sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB yang relevan dan keinginan
rakyat Kashmir.
Separatis Muslim telah terlibat
bentrokan dengan pasukan India sejak akhir 1980-an di wilayah Kashmir
yang dikuasai India. Wilayah tersebut adalah satu-satunya negara bagian
yang penduduknya mayoritas Muslim di negara mayoritas Hindu tersebut.
New
Delhi menuduh Pakistan secara rahasia mendukung pemberontakan separatis
yang sudah lama terjadi. Kedua negara yang bersaing itu telah terlibat
dalam beberapa perang di Kashmir.
Kekerasan semakin
meningkat dalam dua bulan terakhir. Tahun ini, tercatat ada 131 orang
tewas di Kashmir, termasuk 72 militan, 31 warga sipil, dan 28 personel
keamanan India.