Sejumlah Kapal Republik Indonesia (KRI) melakukan "Sailling Pass" saat peringatan HUT ke-69 TNI yang digelar di Dermaga Ujung, Koarmatim, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (7/10). (sumber: Antara/Suryanto)
Jakarta (CB) - Sejak diberlakukannya moratorium kapal eks asing sejak 3 November lalu, Menteri Perikanan dan Kelautan (MKP) Susi Pudjiastuti menyatakan sekitar 3.000 kapal eks asing telah meninggalkan wilayah perairan Indonesia.
"Setelah moratorium, sudah 3.000 kapal eks asing yang meninggalkan wilayah perairan Indonesia," ujar Menteri Susi di hadapan wartawan yang tergabung dalam Jakarta Foreign Corespondents Club di Hotel Intercontinental, Jakarta, Rabu (3/12). Turut hadir dalam pertemuan itu adalah para pemangku kepentingan industri kelautan perikanan internasional.
Di samping melakukan moratorium, Menteri Susi juga aktif melakukan sosialisasi penertiban hukum kelautan dan perikanan Indonesia yang semakin ketat kepada duta besar negara-negara tetangga.
Hal ini dinilai cukup efektif agar negara tetangga juga dapat menerapkan kebijakan yang lebih ketat sebelum mengizinkan awaknya memasuki wilayah perairan Indonesia.
"Saya sudah bertemu Dubes Malaysia, Thailand, Filipina untuk bisa awasi awak mereka lebih ketat sebelum dikirimkan ke Indonesia. Mereka juga saya berikan pemahaman bahwa hukum kita sekarang lebih ketat dibandingkan dulu," katanya.
Menurutnya sosialisasi dengan perwakilan negara seperti ini cukup efektif mengurangi angka IUU fishing. Apalagi mengingat kemampuan dan kapasitas armada patroli laut tidak memungkinkan untuk melakukan pengawasan setiap saat. Terlebih kapal pengawas milik Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) hanya berjumlah 27 dan dilengkapi senjata kaliber 12,7 milimeter (mm).
"Kita punya keterbatasan untuk lakukan pengawasan militer baik dari segi kemampuan maupun kapasitas. KKP sendiri kapalnya cuma 27 kecil semua, tidak bisa untuk tenggelamkan kapal ilegal di tengah laut," jelasnya.
Selain itu, Menteri Susi menekankan perlunya pemahaman yang sama akan pentingnya kelestarian ekosistem laut. Hal ini menurutnya menjadi tanggung jawab seluruh penduduk dunia.
"One world, one sea. Laut Indonesia bukan hanya tanggung jawab Indonesia tapi masyarakat di seluruh dunia. Untuk itu saya undang semua dubes untuk bantu wujudkan ini,"
Credit BeritaSatu.Com
