CB, Jakarta - Menteri Luar Negeri Lebanon, Gebran Bassil, mengatakan kepada Presiden Palestina Mahmoud Abbas bahwa negaranya berkeinginan menempatkan kantor kedutaan besarnya di daerah pendudukan Yerusalem Timur.
Menurutnya, Yerusalem Timur adalah tanah sah rakyat Palestina. Bassil mengirimkan surat kepada Presiden Abbas, isinya dia meminta disiapkan lahan untuk pembangunan kedutaan besar Lebanon di Yerusalem Timur.
Pengunjuk rasa mencoba merobohkan kawat berduri yang menghalangi jalan menuju kedutaan AS saat demonstrasi di Aukar, sebelah timur Beirut, Lebanon, 10 Desember 2017. Sejumlah demonstran berusaha menerobos keamanan di luar kedutaan dan membakar patung Presiden AS Donald Trump. AP
Bassil mengklaim, Abbas pernah berjanji kepada dia menyediakan sepetak lahan bagi Lebanon di Yeruslem Timur, daerah pendudukan Israel.
"Rencana pembangunan kedutaan besar di Yerusalem Timur itu akan dibicarakan dalam rapat kabinet, Kamis ini. Semoga Tuhan menghendaki," ucap Bassil.
Seorang wanita berorasi saat mengikuti aksi demonstrasi di kamp pengungsian Palestina di Bourj al-Barajneh di Beirut, Lebanon, 6 Desember 2017. Warga Palestina menentang keras rencana Presiden AS Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. AP Photo/Bilal Hussein
Pernyataan Bassil ini disampaikan sehari setelah dia menemani Presiden Michel Aoun mengikuti pertemuan darurat Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Istanbul, Turki, Rabu, 13 Desember 2017, atas permintaan Presiden Recep Tayyip Erdogan.
Hasil pertemuan tersebut, 57 negara anggota OKI mengakui Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina. Lebanon negara pertama yang akan membangun kedutaan besarnya di sana.
Menurutnya, Yerusalem Timur adalah tanah sah rakyat Palestina. Bassil mengirimkan surat kepada Presiden Abbas, isinya dia meminta disiapkan lahan untuk pembangunan kedutaan besar Lebanon di Yerusalem Timur.
Pengunjuk rasa mencoba merobohkan kawat berduri yang menghalangi jalan menuju kedutaan AS saat demonstrasi di Aukar, sebelah timur Beirut, Lebanon, 10 Desember 2017. Sejumlah demonstran berusaha menerobos keamanan di luar kedutaan dan membakar patung Presiden AS Donald Trump. AP
"Rencana pembangunan kedutaan besar di Yerusalem Timur itu akan dibicarakan dalam rapat kabinet, Kamis ini. Semoga Tuhan menghendaki," ucap Bassil.
Seorang wanita berorasi saat mengikuti aksi demonstrasi di kamp pengungsian Palestina di Bourj al-Barajneh di Beirut, Lebanon, 6 Desember 2017. Warga Palestina menentang keras rencana Presiden AS Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. AP Photo/Bilal Hussein
Pernyataan Bassil ini disampaikan sehari setelah dia menemani Presiden Michel Aoun mengikuti pertemuan darurat Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Istanbul, Turki, Rabu, 13 Desember 2017, atas permintaan Presiden Recep Tayyip Erdogan.
Hasil pertemuan tersebut, 57 negara anggota OKI mengakui Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina. Lebanon negara pertama yang akan membangun kedutaan besarnya di sana.
Credit TEMPO.CO
Albania Tolak Akui Yerusalem Ibu Kota Israel
Seorang demonstran memegang poster kartun
Presiden AS dan sebuah foto kubah batu di dalam Masjid Al-Aqsa yang
bertuliskan Yerusalem adalah ibukota abadi Palestina dan Amerika adalah
sebuah bencana ,di luar Kedutaan Besar AS di Amman, Yordania,
CB, TIRANA -- Albania pada Kamis (14/12)
menjelaskan posisinya mengenai masalah yang berkaitan dengan keputusan
AS mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel, dan menyatakan Albania
mendukung pendirian Uni Eropa (UE).
Menteri Urusan Luar Negeri Albania Ditmir Bushati menyatakan di Parlemen pendirian Albania tidak berubah. Itu berarti Albania bersama dengan UE menentang keputusan Presiden AS Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.
"Banyak orang telah bertanya kepada saya mengapa kita sejauh ini belum berbicara. Tapi apa yang bisa saya katakan ialah pendirian Pemerintah Albania tetap sama dengan bertahun-tahun lalu, yang tercermin di dalam pemungutan suara di PBB, sejalan dengan UE," kata Bushati selama sidang pleno pada Kamis.
"Kebijakan luar negeri kita 100 persen sejalan dengan kebijakan luar negeri Uni Eropa," kata Menteri Bushati.
Credit REPUBLIKA.CO.ID
