Arsip Foto. Presiden Joko Widodo (kanan)
didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo (kiri) saat bertolak ke Turki
menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 di Pangkalan TNI AU Halim
Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (12/12/2017). Presiden menuju Istanbul
Turki untuk menghadiri KTT Luar Biasa OKI yang membahas sengketa Israel
dan Palestina pascakeputusan sepihak Presiden AS Donald Trump yang
mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. (ANTARA /Puspa Perwitasari)
Jakarta (CB) - Presiden Joko Widodo menyampaikan enam poin
penting setelah mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa
Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), salah satunya bahwa Indonesia
mengakui Yerusalem Timur sebagai Ibu Kota Palestina.
"OKI harus secara tegas menolak pengakuan unilateral tersebut dan Two State Solution adalah satu-satunya solusi, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina," kata Presiden Joko Widodo dalam jumpa pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis, usai menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa OKI di Istanbul, Turki.
Indonesia, Presiden mengatakan, juga mengajak semua negara yang memiliki kedutaan besar di Tel Aviv untuk tidak mengikuti langkah Amerika Serikat memindahkan kedutaan ke Yerusalem setelah mengakui kota itu sebagai ibu kota Israel.
"Yang ketiga, negara OKI dapat menjadi motor untuk menggerakkan dukungan negara yang belum mengakui kemerdekaan Palestina untuk segera melakukan," tambah Presiden.
Selain itu juga ada permintaan kepada negara-negara yang memiliki hubungan dengan Israel untuk mengambil langkah-langkah diplomatik, termasuk meninjau kembali hubungan.
Presiden juga mengharapkan negara-negara anggota OKI meningkatkan bantuan kemanusiaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta kerja sama ekonomi dengan Palestina.
"OKI harus mampu menjadi motor bagi gerakan di berbagai forum internasional dan multilateral," katanya.
Hal itu dapat dilakukan dengan mendorong resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menolak keputusan Amerika Serikat mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Di tingkat Dewan Keamanan PBB, Presiden mengatakan, negara anggota OKI juga harus dapat memastikan adanya pertemuan debat terbuka mengenai situasi di Palestina.
"Anggota OKI harus mendukung setiap pencalonan Palestina dalam keanggotaan di berbagai organisasi internasional. Dan negara OKI harus memulai lobi dukungan kepada negara-negara Gerakan Non-Blok," katanya.
Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa OKI menghasilkan Resolusi OKI mengenai Al Aqsa, Komunike Final OKI, dan Deklarasi Istanbul.
Dalam pidatonya dalam konferensi itu, Presiden menyatakan dukungan Indonesia terhadap perjuangan Palestina akan terus meningkat dan meliputi dukungan politik, ekonomi, hingga kebijakan luar negeri.
"OKI harus secara tegas menolak pengakuan unilateral tersebut dan Two State Solution adalah satu-satunya solusi, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina," kata Presiden Joko Widodo dalam jumpa pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis, usai menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa OKI di Istanbul, Turki.
Indonesia, Presiden mengatakan, juga mengajak semua negara yang memiliki kedutaan besar di Tel Aviv untuk tidak mengikuti langkah Amerika Serikat memindahkan kedutaan ke Yerusalem setelah mengakui kota itu sebagai ibu kota Israel.
"Yang ketiga, negara OKI dapat menjadi motor untuk menggerakkan dukungan negara yang belum mengakui kemerdekaan Palestina untuk segera melakukan," tambah Presiden.
Selain itu juga ada permintaan kepada negara-negara yang memiliki hubungan dengan Israel untuk mengambil langkah-langkah diplomatik, termasuk meninjau kembali hubungan.
Presiden juga mengharapkan negara-negara anggota OKI meningkatkan bantuan kemanusiaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta kerja sama ekonomi dengan Palestina.
"OKI harus mampu menjadi motor bagi gerakan di berbagai forum internasional dan multilateral," katanya.
Hal itu dapat dilakukan dengan mendorong resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menolak keputusan Amerika Serikat mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Di tingkat Dewan Keamanan PBB, Presiden mengatakan, negara anggota OKI juga harus dapat memastikan adanya pertemuan debat terbuka mengenai situasi di Palestina.
"Anggota OKI harus mendukung setiap pencalonan Palestina dalam keanggotaan di berbagai organisasi internasional. Dan negara OKI harus memulai lobi dukungan kepada negara-negara Gerakan Non-Blok," katanya.
Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa OKI menghasilkan Resolusi OKI mengenai Al Aqsa, Komunike Final OKI, dan Deklarasi Istanbul.
Dalam pidatonya dalam konferensi itu, Presiden menyatakan dukungan Indonesia terhadap perjuangan Palestina akan terus meningkat dan meliputi dukungan politik, ekonomi, hingga kebijakan luar negeri.
Credit antaranews.com
Menlu Retno Minta Uni Eropa tak Ikuti Jejak AS
Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi
dan Komisioner Uni Eropa untuk urusan Luar Negeri dan Pertahanan,
Federica Mogherini.
CB, BRUSELSS -- Menteri Luar Negeri Indonesia,
Retno Marsudi menggelar pertemuan bilateral dengan Komisioner Uni Eropa
untuk urusan Luar Negeri dan Pertahanan, Federica Mogherini. Pertemuan
digelar setelah menghadiri KTT Luar Biasa OKI di Istanbul.
Dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id,Kamis (14/12), pertemuan ini sebagai upaya untuk memperkuat perjuangan diplomasi Palestina.
"Indonesia mengharapkan negara-negara Uni Eropa untuk tidak mengikuti jejak unilateral Amerika Serikat mengenai status Yerusalem," ujar Menlu RI kepada Komisioner Mogherini, saat melakukan pertemuan bilateral di Kantor Komisioner Uni Eropa, Kamis pagi. (14/12)
Dalam pertemuan tersebut, Menlu RI menyampaikan harapannya kepada negara-negara Uni Eropa, yang menjunjung tinggi hukum dan norma internasional, untuk tetap berpegang kepada keputusan status quo yang telah ditetapkan PBB mengenai status Yerusalem. Menlu RI juga meminta agar semua negara-negara Uni Eropa dapat mengakui Palestina sebagai negara yang merdeka.
Dalam kesempatan tersebut, Menlu RI juga menyampaikan hasil-hasil dari KTT Luar Biasa OKI mengenai Palestina. Ia mengatakan anggota OKI bersatu dan tegas mengecam serta menolak keputusan AS yang mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel.
Menlu RI juga mengajak Uni Eropa untuk mendukung Palestina melalui berbagai bantuan kemanusiaan, ekonomi dan peningkatan kapasitas. Hal ini penting, agar baik Pemerintah dan rakyat Palestina dapat meningkatkan kapsitasnya dalam memerintah negaranya sendiri.
Selain isu Palestina, Menlu RI dan Komisioner UE juga membahas perkembangan di Rakhine State. Dalam kaitan ini Menlu RI dan Komisioner UE mengharapkan agar perjanjian antara Bangladesh dan Myanmar mengenai pemulangan pengungsi dapat segera diimplementasi.
Indonesia memiliki kemitraan strategis dengan Uni Eropa. Kedua pihak memiliki shared interests and values antara lain terkait dengan demokrasi, toleransi, human rights, pluralisme, lingkungan hidup dan regional integration/multilateralism. Indonesia merupakan negara ASEAN pertama yang memiliki Partnership and Cooperation Agreement (PCA) dengan Uni Eropa pada 2016.
Credit REPUBLIKA.CO.ID
Menlu RI Desak Semua Negara Akui Yerusalem Ibu Kota Palestina
Seruan itu disampaikan Retno saat bertemu
dengan Perwakilan Tinggi Hubungan Luar Negeri dan Keamanan Uni Eropa,
Federica Mogherini, di Brussels, Belgia, pada Kamis (14/12). (AFP
Photo/Riccardo Pareggiani)
Seruan itu disampaikan Retno saat bertemu dengan Perwakilan Tinggi Hubungan Luar Negeri dan Keamanan Uni Eropa, Federica Mogherini, di Brussels, Belgia, pada Kamis (14/12).
"Kami menyerukan seluruh negara dan komunitas internasional untuk mengakui Palestina sebagai negara merdeka sekaligus Yerusalem timur sebagai ibu kotanya. Indonesia sangat mengapresiasi Uni Eropa terkait pendiriannya yang sama dengan Indonesia terkait hal ini," kata Retno di hadapan Mogherini.
Dalam rekaman video yang didapat CNNIndonesia.com, Retno juga meminta negara Uni Eropa tidak mengikuti langkah AS memindahkan kedutaan besarnya untuk Israel dari tel Aviv ke Yerusalem.
Menurut Retno, langkah itu bisa memperkeruh konflik di Timur Tengah dan menjauhkan Palestina dari haknya untuk merdeka.
Selama satu jam pertemuan, Retno juga memaparkan hasil pertemuan luar biasa negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) terkait Yerusalem yang diselenggarakan di Istanbul, Turki, pada Rabu (13/12).
"Saya sampaikan, intinya negara OKI bersatu menolak keputusan AS karena tidak sah dan melanggar serangkaian resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Negara OKI juga sepakat menempatkan isu Palestina sebagai prioritas dalam kebijakan luar negeri masing-masing," ucap Retno.
Di kesempatan itu, Retno juga mendorong Uni Eropa untuk lebih banyak berkontribusi membantu Palestina dengan memberikan sejumlah bantuan teknis dan juga pembangunan kapasitas.
|
|
Mogherini sangat mengapresiasi peran aktif Indonesia yang terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina.
Dia juga menyampaikan bahwa Uni Eropa satu suara mengecam keputusan AS tersebut dan menganggap solusi dua negara merupakan satu-satunya jalan keluar untuk menyelesaikan konflik antara Israel dan Palestina selama ini.
"Solusi dua negara di mana Israel dan Palestina hidup berdampingan sebagai negara merdeka dan Yerusalem sebagai ibu kota Palestina merupakan jalan yang dapat menjamin perdamaian tercipta," kata Mogherini.
Credit cnnindonesia.com
