Personel
TNI Angkatan Laut memantau aktifitas nelayan dan kapal laut di perairan
Benoa-Nusa Dua menjelang berlangsungnya Konferensi Asia-Pasifik di Nusa
Dua, Bali, Minggu (4/5). (ANTARA FOTO/Nyoman Budhiana)
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Marsetio menandatangani nota kesepahaman kerja sama itu di Markas Besar Angkatan Laut, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin.
"Ada tiga penandatanganan perjanjian kerja sama. Pertama antara eselon 1 KKP dan dinas hidrografi TNI AL, dalam konteks pembuatan peta. Karena selama ini para nelayan tidak tahu tentang batas wilayah Indonesia," kata Marsetio.
"Misalnya pada bulan November dan Desember di daerah ini musim udang, atau musim ikan apa. Nanti kita bekerja sama, kita berikan kepada nelayan sehingga mereka tidak kesulitan mencari ikan, (supaya tidak) jauh-jauh cari ikan. Di mana daerahnya," tambah dia.
Kerja sama TNI Angkatan Laut dan KKP juga meliputi bidang pendidikan dan pelatihan, termasuk mengenai penegakan hukum di laut terhadap para nelayan.
"Kita akan berikan pelatihan, yang aman untuk laut. Hukum laut, apa itu hukum internasional, hukum laut nasional, bagaimana kebiasaan-kebiassan internasional di laut yang itu juga supaya tidak ada kesalahpahaman apabila bertemu dengan kapal-kapal asing dan supaya para nelayan kita juga tahu oh ini kapal dari nelayan-nelayan Indonesia bertemu dengan kapal-kapal KKP, kapal-kapal AL," paparnya.
Kerja sama kedua institusi juga meliputi pertukaran informasi berkaitan dengan patroli dan tindak lanjut jika ada temuan-temuan kegiatan pencurian ikan di perairan Indonesia.
Namun demikian, TNI Angkatan Laut tidak menyiapkan kapal-kapal khusus untuk menangani pencurian ikan.
"Penguatan dalam patroli, termasuk juga bagaimana exchange informasi data, contoh di KKP punya data FMS (Fishing Monitoring System), data itu sudah di-link ke Puskodal kita, areanya di mana, sehingga data yang dimiliki KKP dimiliki juga oleh TNI AL," ucap Marsetio.
Menteri Susi Pudjiastuti menyatakan kesepakatan kerja sama itu sangat penting untuk mewujudkan visi dan misi kemaritiman pemerintah.
Susi menyebut perjanjian itu sebagai pilar utama untuk kemakmuran dan kesejahteraan di bidang kelautan.
"Menjadi pilar pertama KKP dengan TNI agar laut Indonesia bisa dihargai, dan kemakmuran rakyat bisa tercapai," kata Susi.
Credit ANTARA News
