Jerman Sebut Rusia Dibutuhkan Dalam Proses Damai Suriah

Maas mengatakan bahwa penyelesaian konflik di Suriah melalui jalur politik, hanya mungkin dilakukan dengan adanya partisipasi Rusia dalam proses itu. Foto/Istimewa

BERLIN - Menteri Luar Negeri Jerman, Heiko Maas mengatakan bahwa penyelesaian konflik di Suriah melalui jalur politik, hanya mungkin dilakukan dengan adanya partisipasi Rusia dalam proses itu.

Rusia mencoba mengimbangi kekuatan ekonomi yang tidak memadai dengan pengaruh militer, seperti misalnya di Suriah. "Jika kita ingin mencapai penyelesaian politik konflik Suriah, itu tidak akan mungkin terjadi tanpa Rusia," kata Maas.

Maas, yang berbicara saat melakukan wawancara dengan surat kabar Jerman Welt am Sonntag, seperti dilansir Sputnik pada Senin (25/3), kemudian mengatakan bahwa komite konstitusi Suriah saat ini sedang dibentuk.

Dia kemudian mengatakan para pengungsi Suriah saat ini belum bisa kembali ke tanah air mereka. Maas mengatakan, ini dikarenakan mereka mungkin menghadapi penindasan dan penyiksaan jika kembali ke di Suriah.

"Sampai situasinya berubah, tidak ada yang ingin kembali ke negara asalnya. Dan kami juga tidak akan mengirim siapa pun (ke Suriah), di mana mereka mungkin akan menghadapi ancaman seperti itu," ucapnya. 

Credit  sindonews.com

Sekutu AS nyatakan IS dikalahkan, "kekhalifahan" dihilangkan

Tentara Pasukan Demokratis Suriah menaiki kendaraan lapis baja setelah Raqqa dibebaskan dari milisi Negara Islam, di Raqqa, Suriah, Selasa (17/10/2017). (REUTERS/Erik De Castro)

Baghouz, Suriah (CB) - IS (Daesh) telah dikalahkan di wilayah terakhirnya di Baghouz di Suriah, kata Pasukan Demokratik Suriah dukungan Amerika Serikat pada Sabtu, mengumumkan akhir dari "kekhalifahan" yang diberlakukannya sendiri di kawasan yang terbentang sepertiga di Irak dan Suriah.

SDF menyatakan "pengahapusan total yang disebut kekhalifahan itu," cuit Mustafa Bali, kepala kantor media SDF, di Twitter.

"Baghouz sudah dibebaskan. Kemenangan militer terhadap Daesh telah dicapai," tulisnya.

SDF telah bertempur untuk merebut Baghouz di perbatasan Irak selama beberapa pekan. "Kami perbarui janji kami untuk meneruskan perang dan mengejar para petempur IS hingga penghapusan penuh," tulisnya.

Kendati kekalahan IS di Baghouz mengakhiri cengkeraman kelompok itu atas negara kuasi jihadis yang mengangkangi Suriah dan Irak yang dideklarasikan tahun 2014, kelompok tersebut masih merupakan ancaman.

Sebagian para petempurnya masih bersembunyi di daerah padang pasir terpencil di Suriah dan di kota-kota Irak, mereka telah menyelinap ke dalam bayang-bayang, melancarkan penembakan mendadak atau penculikan dan menunggu peluang untuk bangkit lagi.

Amerika Serikat yakin pemimpin kelompok itu, Abu Bakr al-Baghdadi, berada di Irak. Dia berdiri di mimbar masjid agung abad pertengahan di Mosul tahun 2014 mendeklarasikan dirinya sebagai khalifah, berdaulat atas semua orang Islam.

Lebih jauh para petempur di Afghanistan, Nigeria dan negara-negara lain tak menunjukkan tanda menarik kembali kesetiaan kepada IS, dan dinas-dinas intelejen mengatakan para simpatisannya di Barat mungkin merancang serangan-serangan baru.

Duta Besar Suriah untuk PBB, Bashar Ja'afari, mengatakan pada Jumat, IS belum habis di Suriah, dengan menambahkan adalah pemerintah Damaskus yang didukung Rusia dan Iran sebagai pihak yang memeranginya, bukan Amerika Serikat.

Credit  antaranews.com

Media Suriah Sebut Pemberontah Gunakan Gas Beracun

Kelompok pemberontak Suriah mengambil amunisi

Foto: aljazeerah

Akibat gas itu, 21 orang dengan gejala tercekik dirawat di rumah sakit.

CB, DAMASKUS— Media pemerintah Suriah yang mengutip rumah sakit di Hama yang dikuasai pemerintah, Sabtu (23/3), mengatakan sebanyak 21 orang mengalami gejala sesak nafas akibat gas beracun setelah gerilyawan menembaki sebuah desa.


Pemantau perang, Observatorium HAM untuk Suriah yang berbasis di Inggris juga melaporkan, 21 orang dengan gejala tercekik dirawat di rumah sakit, namun belum diketahui apakah ini berasal dari bahan kimia atau asap dan debu yang ditimbulkan dari penembakan tersebut.

Kantor Berita Nasional SANA mengutip kepala Rumah Sakit Nasional Saqilbia yang mengatakan serangan terjadi di Desa al-Rasif. Pihaknya juga merilis gambar-gambar dan rekaman para korban yang berbaring di rumah sakit dengan menggunakan masker oksigen.

Daerah tersebut berada di dekat garis depan antara pemerintah Suriah dan wilayah kantong pemberontak besar terakhir di barat laut.


Ditempat itulah pengeboman militer meningkat dalam beberapa pekan terakhir meskipun adanya kesepakatan antara Rusia dan Turki untuk mengakhiri perang.


Menurut Observatorium, pada Jumat dan Sabtu, serangan udara di daerah yang dikuasai gerilyawan di barat daya menewaskan 15 orang termasuk empat orang anak. Sebanyak 25 orang lainnya terluka.


Organisasi Pelarangan Senjata Kimia (OPCW), yang bertindak sebagai pengawas global, telah mendokumentasikan penggunaan sistematis racun saraf sarin dan klorin selama konflik delapan tahun Suriah.


Dari 2015 hingga 2017, tim gabungan PBB dan OPCW ditunjuk untuk memastikan serangan gas di Suriah.


Pihaknya menemukan pasukan pemerintah Suriah menggunakan sarin dan klorin dalam beberapa kesempatan. Sementara, ISIS diketahui menggunakan gas mustard sulfur.


OPCW sedang menyelidiki dugaan serangan gas pada November di Allepo yang dikuasai pemerintah. Akibat dugaan tersebut, sebanyak 100 orang jatuh sakit. Damaskus dan sekutunya Rusia menuding gerilyawan menjadi dalang di balik aksi tersebut.

Credit  republika.co.id

Lebih 10 warga sipil tewas akibat serangan udara AS di Afghanistan

Ilustrasi: korban tewas di Afghanistan. (ANTARA FOTO/REUTERS/Omar Sobhani/wsj)

Kunduz, Afghanistan (CB) - Serangan-serangan udara Amerika Serikat di Provinsi Kunduz, Afghanistan Utara, menewaskan lebih dari 10 warga sipil pada Sabtu, kata pejabat-pejabat setempat, sementara pertempuran sengit berkecamuk di sana dan di Provinsi Helmand, di bagian selatan negara itu.

Serangan-serangan udara itu menewaskan 13 warga sipil, kata Safiullah Amiri, anggota Dewan Provinsi Kunduz. Di antara para korban terdapat beberapa anak-anak, kata Amruddin, anggota dewan lainnya, yang menyebut jumlah warga sipil yang tewas 12 orang.

Jenazah korban dibawa ke kota Kunduz di belakang truk sebagai protes oleh puluhan warga sipil terhadap kematian tersebut.

Kematian warga sipil terjadi ketika pasukan pemerintah Afghanistan dan Taliban mengklaim mengalami kerugian besar di masing-masing pihak di Kunduz dan Helmand, dua benteng Taliban.

Sersan Debra Richardson, wanita juru bicara bagi misi "Resolute Support" --yang dipimpin NATO di Afghanistan, mengatakan pihaknya mengetahui laporan-laporan tentang korban sipil, dengan menambahkan bahwa misi itu meninjau kembali semua tuduhan yang kredibel.

"Kami ambil tiap langkah untuk mencegah jatuhnya korban di kalangan warga sipil, berbeda dari Taliban yang sengaja bersembunyi di belakang kaum wanita dan anak-anak," kata dia dalam satu pernyataan.

Resolute Support, yang beranggotakan tentara dari 39 negara, melatih, memberi nasehat dan membantu pasukan keamanan Afghanistan.

Richardson mengatakan pasukan gabungan Afghanistan dan AS bertempur melawan Taliban sekitar 30 jam sejak Jumat hingga Sabtu dekat kota Kunduz. Dalam pertempuran Taliban bergerak masuk dan keluar rumah warga sipil.

Setelah membunuh 94 petempur Taliban, sejumlah serdadu AS dan Afghanistan mengendarai satu kendaraan ke tempat pemriksaan, tempat dia mengatakan mereka di serang dari jarak dekat, kemudian diikuti oleh petempur Taliban dari sisi tempat pemeriksaan yang menembaki mereka.

Serangan udara kemudian dilancarkan atas kompleks Taliban, salah satu di antara sekian kompleks hari itu, ujarnya.

Menurut satu sumber senior militer Afghanistan, empat prajurit Afghanistan gugur dalam pertempuran itu.

Taliban menyatakan pihaknya telah membunuh 19 anggota pasukan Afghanistan dan lima dari pasukan asing di Kunduz.

Credit  antaranews.com

Ratusan Ribu Orang Turun ke Jalan Menolak Brexit

Ratusan ribu masyarakat Inggris turun ke jalan menuntut dilakukannya referendum ulang. Sumber: New York Post

CB, Jakarta - Ratusan ribu masyarakat Inggris turun ke jalan menuntut dilakukannya referendum ulang. Mereka yang melakukan aksi itu, ingin Inggris tak jadi keluar dari Uni Eropa atau Brexit.
Aksi jalan dilakukan di wilayah tengah London pada Sabtu, 23 Maret 2019. Unjuk rasa dilakukan menyusul semakin memburuknya krisis Brexit yang juga 'menenggelamkan' kepemimpinan Perdana Menteri Inggris, Theresa May.

Referendum Brexit dilakukan tiga tahun lalu dan sampai sekarang masih belum mencapai kata sepakat tentang bagaimana hubungan Inggris dan Uni Eropa, khususnya hubungan ekonomi dan perdagangan, setelah kedua belah pihak resmi bercerai.

Sekitar 200 gerbong kereta dipesan untuk mengakomodasi para demonstran ke ibu kota London. Petisi agar Inggris membatalkan rencana keluar dari Uni Eropa telah ditanda-tangani 4,39 juta orang dalam tempo tiga hari.

Perdana Menteri May yang saat referendum memilih Inggris tak keluar dari Uni Eropa, sebelumnya mengatakan 'saya berada disamping Anda' terkait Brexit dan mendesak anggota parlemen Inggris agar mendukung kesepakatan Brexit yang sudah disusunnya.
Dikutip dari reuters.com, Minggu, 24 Maret 2019, mereka yang melakukan aksi turun ke jalan membawa spanduk-spanduk bertuliskan agar Inggris sebaiknya tidak keluar dari Brexit. Koordinator aksi ini menyebut sekitar satu juta orang melakukan aksi ini dan telah menjadi unjuk rasa anti-Brexit terbesar.
"Saya tidak akan bersikap seperti ini jika proses Brexit dilakukan dengan pengelolaan yang baik dan pemerintah Inggris mengambil keputusan-keputusan yang bijaksana. Namun yang terjadi, ini benar-benar kacau balau," kata Gareth Rae, 59 tahun, salah satu pengunjuk rasa asal Bristol yang datang ke ibu kota London untuk melakukan aksi ini.
Masyarakat dan politikus Inggris saat ini terbelah terkait Brexit. Mereka yang setuju dengan Brexit, berpandangan Brexit adalah strategi penting yang dihadapi Inggris sejak Perang Dunia II.
Selain unjuk rasa Brexit, ada ribuan orang pendukung Brexit berkumpul di Marble Arch, Hyde Park, London pada Sabtu siang, 23 Maret 2019 waktu setempat. Mereka berjalan melewati alun-alun Picadilly Circus dan Trafalgar serta kantor Perdana Menteri di Downing Street dan berakhir di gedung parlemen Inggris.

Credit  tempo.co

Rusia Nilai Barat Tidak Belajar dari Tragedi Yugoslavia

Rusia menyatakan negara-negara Barat tidak belajar apapun dari tragedi Yugoslavia yang terjadi dua dekade lalu. Foto/Reuters

BRUSSELS - Rusia menyatakan negara-negara Barat tidak belajar apapun dari tragedi Yugoslavia yang terjadi dua dekade lalu. Yugoslavia hancur lembur saat NATO memutuskan untuk melakukan serangan besar-besaran ke negara itu tahun 1999.

"24 Maret tentu saja merupakan tanggal tragis dalam sejarah modern Eropa," kata Perwakilan Tetap Rusia untuk NATO dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Tass pada Senin (25/3).

"Hari ini tepatnya 20 tahun yang lalu godaan menang untuk memecahkan masalah antar-etnis dan antar-agama yang sangat sensitif dan sangat sensitif di Yugoslavia bukan dengan upaya diplomatik yang teliti, tetapi dengan metode diplomatik yang sederhana, tetapi dengan metode sederhana dan cepat 'operasi militer' melewati hukum internasional dan tanpa izin dari Dewan Keamanan (DK) PBB," sambungnya.

Perwakilan Rusia mengatakan, sebagai akibat dari pemboman dan serangan rudal, fasilitas infrastruktur sipil yang kritis dihancurkan dan warga sipil menjadi "kerusakan sampingan" bagi NATO.

Mereka kemudian menekankan bahwa saat ini potensi konflik di kawasan itu tetap ada, bersama dengan masalah pengakuan internasional terhadap Kosovo. "Sayangnya, langkah-langkah di Irak dan Libya menunjukkan bahwa tidak ada pelajaran yang diambil dari peristiwa dramatis di Balkan itu," ungkapnya.

24 Maret 2019 menandai 20 tahun sejak NATO memulai operasi militernya melawan Republik Federal Yugoslavia. Pemboman dimulai tanpa seizin DK PBB. Para pejabat penting NATO mengatakan penyebab utama Operasi Pasukan Sekutu adalah untuk mencegah dugaan genosida populasi Albania di Kosovo.

Menurut situs web NATO, selama operasi, yang berlangsung selama 78 hari, pesawat tempur aliansi itu membuat 38 ribu serangan mendadak, lebih dari 10 ribu di antaranya melakukan serangan bom.

Menurut data yang diterbitkan oleh Human Rights Watch, pemboman itu menewaskan hampir 500 warga sipil dan sekitar 1.000 militer. Data Serbia mengatakan sekitar 2.000 warga sipil tewas dalam pemboman dan beberapa ratus orang hilang, sementara jumlah korban tewas di kalangan militer diperkirakan mencapai 1.000 orang.

Infrastruktur militer dan industri Serbia hampir sepenuhnya hancur, dan lebih dari 1.500 permukiman, 60 jembatan, 30% sekolah, dan 100 monumen hancur. Kerusakan material mencapai antara USD 30 miliar hingga USD 100 miliar dan beberapa fasilitas belum direkonstruksi sampai saat ini. 

Credit sindonews.com

Lawan Boikot Sawit, Malaysia Ancam Batal Beli Jet Uni Eropa

Mahathir Mohamad membuka kemungkinan untuk membatalkan pembelian jet tempur dari Uni Eropa jika blok tersebut terus menerapkan diskriminasi produk kelapa sawit. (AFP PHOTO / POOL / HOW HWEE YOUNG)

Jakarta, CB -- Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad membuka kemungkinan untuk membatalkan rencana pembelian jet tempur dari Uni Eropa jika blok tersebut terus menerapkan diskriminasi produk kelapa sawit.

Mahathir menuturkan Malaysia bisa saja melirik pesawat militer buatan negara lain seperti China untuk menggantikan armada angkatan udaranya yang mulai usang, yakni jet tempur buatan Rusia Mig-29.

Malaysia sebelumnya diketahui berencana membeli sejumlah jet tempur Dassault Rafale buatan Perancis atau Eurofighter Typhoon.


"Jika mereka terus melakukan aksi melawan kami, kami akan berpikir untuk membeli pesawat-pesawat dari China atau negara lain," ucap Mahathir seperti dikutip AFP dari kantor berita Malaysia, Bernama, Minggu (24/3).

Langkah itu dilakukan Mahahtir menanggapi diskriminasi Uni Eropa terhadap produk kelapa sawit.

Blok tersebut berencana menyetujui rancangan kebijakan bertajuk Delegated Regulation Supplementing Directive of The EU Renewable Energy Directive II (RED II) yang diajukan oleh Komisi Eropa pada 13 Maret 2019 lalu.

Jika RED II berlaku, Uni Eropa akan melarang penggunaan bahan bakar nabati (BBN) berbasis sawit. Kebijakan itu disebut bisa mengancam penjualan kelapa sawit ke benua biru yang selama ini merupakan pasar utama komoditas sawit.

Sama seperti Indonesia, Malaysia-sebagai salah satu produsen kelapa sawit terbesar di dunia-mengecam langkah Uni Eropa tersebut.

Meski begitu, Mahathir menegaskan rencana pembatalan pembelian pesawat bukan merupakan "pernyataan perang" terhadap Uni Eropa.

Malaysia, tuturnya, masih membutuhkan Uni Eropa lantaran banyak negara dari blok tersebut merupakan mitra dagang terbesar Negeri Jiran.

Indonesia telah lebih dulu menyatakan sikapnya terhadap diskriminasi sawit tersebut. Pemerintah mengancam akan memboikot produk Uni Eropa jika parlemen Eropa menyetujui RED II.

"Kami pertimbangkan semua, tadi saya sudah sebutkan beberapa. Dalam hidup ini harus punya pilihan. Kami tidak mau didikte. Kami harus tegas," ujar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dalam Briefing terkait Diskriminasi Uni Eropa terhadap produk sawit di Kantor Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Jakarta, Rabu (20/3).

Luhut mengungkapkan industri sawit memiliki peran signifikan dalam perekonomian Indonesia. Selain menyumbangkan devisa, hampir 20 juta pekerja Indonesia terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam produksi komoditas tersebut.

Senada dengan Luhut, Menteri Koordinatir Bidang Perekonomian Darmin Nasution juga membuka opsi retaliasi.

"Bisa saja retaliasi. Memangnya kenapa? Kalau dia sepihak masa kita tidak bisa sepihak," ujar Darmin dalam diskusi yang sama.

Credit  cnnindonesia.com

Sejumlah Gereja Katolik di Prancis Jadi Sasaran Perusakan

Sejumlah gereja Katolik di Prancis telah menjadi sasaran pembakaran, vandalisme atau perusakan dan penodaan situs - situs suci. Sumber: Twitter / Cardinal Robert Sarah/rt.com

CB, Jakarta - Sejumlah gereja Katolik di penjuru Prancis telah menjadi sasaran pembakaran, vandalisme atau perusakan dan penodaan situs - situs suci. Serangan itu terjadi sejak awal 2019.
Dikutip dari rt.com, Minggu, 24 Maret 2019, gereja St. Sulpice di ibu kota Paris yang juga menjadi tempat pengambilan gambar film Da Vinci Code, dibakar pada 17 Maret lalu setelah misa Minggu. Petugas pemadam kebakaran dan aparat kepolisian mengatakan ledakan yang terjadi di geraja bersumber dari sebuah serangan pembakaran.

Pada Februari lalu, patung Perawan Suci Maria di geraja St. Nicholas yang dibuat pada abad ke-19 dibanting orang tak bertanggung jawab hingga remuk. Pastur Francois-Laurent Hear mengatakan patung Perawan Suci Maria yang hancur itu tidak dapat diperbaiki lagi. Gereja melaporkan ada tiga kejadian perusakan dalam tempo 10 hari, termasuk salib yang dilemparkan ke lantai oleh para pelaku kerusakan.
Gereja katedhral Saint-Alain di kota Lavaur juga menjadi sasaran tindakan vandalisme, dimana sejumlah patung dan salib dibanting ke lantai dan kain penutup altar dibakar. Sebuah patung Yesus di salib juga di rusak, dimana pelaku vandalisme memutar salah satu tangan patung Yesus sehingga membuat patung itu terlihat sedang menyeka keringat. Dua remaja sudah ditahan atas perusakan ini.

Sedangkan gereja Notre-Dame des Enfants mengalami penjarahan pada Februari lalu. Para pelaku vandalisme juga menggunakan kotoran manusia untuk mengotori dinding. Roti yang dikuduskan dari roti tidak beragi, yang diyakini umat Katolik adalah tubuh Yesus Kristus, ditemukan berserakan di luar tercampur dengan sampah.
Pada bulan yang sama, gereja Notre-Dame di Dijon, Prancis juga menjadi sasaran perusakan. Pastur Emmanuel Pic mengatakan serangan ini sama dengan menyerang keyakinan umat Katolik dan penyerangan dengan sengaja ini sangat mengejutkan.

Credit  tempo.co

Pastor di Montreal Kanada Diserang Pisau saat Khotbah

Gereja Katolik Saint Joseph's Oratory di Montreal, Kanada.

CB, Montreal – Seorang pastor dari Gereja Katolik Saint Joseph’s Oratory di Montreal mengalami penikaman di dada saat sedang memberikan khotbah, yang disiarkan secara langsung lewat internet atau live stream dan televisi.

Pelaku penyerangan ditangkap oleh petugas keamanan setelah menikam Pastor Claude Grou, yang menjadi pemimpin di gereja ini. Pastor dibawa dengan ambulance untuk perawatan di rumah sakit karena menderita luka pada tubuh bagian atasnya.

“Saya melihat lelaki ini bergerak cepat dan mengeluarkan pisau dan langsung menyasar Pastor Grou,” kata Adele Plamondon, yang berada di lokasi kejadian seperti dilansir CBC pada Jumat, 22 Maret 2019.

Plamondon melanjutkan,”Saat itu jelas apa yang jadi niatnya. Jadi saya berteriak untuk memperingatkan petugas keamanan.”
Lelaki penyerang itu lalu ditangkap petugas seusai melakukan penyerangan dan dijatuhkan ke lantai. Upaya serangan ini disiarkan secara langsung lewat internet dan siaran televisi oleh kanal Katolik Salt + Light. Menurut media CTV News, pelaku penyerangan bernama Vlad Cristian Eremia, 26 tahun.


Menurut Plamondon, dia bicara dengan Grou sebelum dibawa ke rumah sakit. Grou mengalami dua luka akibat senjata tajam dan terlihat terkejut tapi kondisinya baik-baik saja. Pisau yang digunakan untuk menusuk, menurut dia, patah.

Menurut Philip Barrett, yang merupakan satu dari sekitar 60 orang yang menghadiri misa saat itu, pelaku penyerangan bertubuh tinggi. Dia menyerang pastor, yang sedang berdiri di belakang altar. 

Credit  tempo.co

Dua Jet Rusia Dilaporkan Bawa Tentara Mendarat di Venezuela

Ilustrasi. (ANTARA FOTO/Yusran Uccang)

Jakarta, CB -- Dua pesawat angkatan udara Rusia yang membawa sekitar 100 personel tentara dilaporkan mendarat di Venezuela pada akhir pekan lalu.

Sebagaimana dilansir Reuters, satu situs pemantau penerbangan, Flifghtradar24, mendeteksi satu pesawat Ilyushin-62 dan satu pesawat kargo Antonov AN-124 meninggalkan bandara militer Rusia menuju Caracas pada Jumat lalu.

Seorang wartawan, Javier Mayorca, mengatakan bahwa pesawat pertama dari Rusia itu membawa Vasily Tonkoshkurov, kepala staf pasukan lapangan.

Sementara itu, kargo kedua mengangkut 35 ton material pertahanan. Menurut situs pemantau penerbangan Adsbexchange, kargo itu meninggalkan Caracas pada Minggu (24/3).


Sejumlah media lokal melaporkan bahwa kedua pesawat itu juga membawa sekitar 100 personel tentara, menunjukkan penguatan hubungan antara Caracas dan Moskow.

Setelah spekulasi meluas, sumber dari Kedutaan Besar Rusia di Venezuela mengatakan kepada Sputnik bahwa pesawat itu membawah pejabat "untuk pertukaran konsultasi."

"Ada sejumlah kontrak yang sedang dalam proses, kontrak militer teknis," demikian laporan Sputnik, mengutip seorang sumber dari kedubes.

Kementerian Informasi Venezuela, juga Kementerian Pertahanan Rusia dan Kementerian Luar Negeri Rusia belum memberikan konfirmasi kepada Reuters terkait laporan tersebut.

Kabar ini datang di tengah peningkatan ketegangan di Venezuela setelah pemimpin oposisi Venezuela, Juan Guaido, mendeklarasikan diri sebagai presiden interim menggantikan Nicolas Maduro pada Januari lalu.

Guaido langsung mendapatkan dukungan dari 50 negara, termasuk Amerika Serikat. Sementara itu, Maduro tetap didukung oleh sekutunya, seperti Rusia dan China.

Credit  cnnindonesia.com

Pangeran Charles, Anggota Kerajaan Pertama yang Lawat Kuba

Pangeran Charles dan istrinya, Camila, mengukir sejarah dengan menjadi anggota kerajaan Inggris pertama yang melawat Kuba. (Reuters/Alexandre Meneghini)

Jakarta, CB -- Pangeran Charles dan istrinya, Camila, mengukir sejarah dengan menjadi anggota kerajaan Inggris pertama yang melawat Kuba.

Charles dan Camila tiba di bandara internasional Havana pada Minggu (24/3). Mereka langsung menuju makam pahlawan Jose Marti di Revolution Square untuk melakukan prosesi tabur bunga.

Reuters melaporkan bahwa dalam lawatan selama tiga hari ini, pangeran berusia 70 tahun itu dijadwalkan akan makan malam bersama Presiden Kuba, Migeul Diaz-Canel.

Pangeran Wales itu juga akan mengunjungi distrik kolonial di Havana, proyek energi hijau, juga menyaksikan parade mobil antik Inggris.


Kunjungan kerajaan ini sejalan dengan upaya normalisasi hubungan Barat dan Kuba yang sudah dimulai sejak tiga tahun lalu melalui inisiatif gagasan mantan Presiden Amerika Serikat, Barack Obama.

Namun sejak Presiden Donald Trump mengambil alih kepemimpinan AS, hubungan Washingon dan Havana merenggang.

Trump memperkuat embargo atas Kuba sebagai bentuk tekanan karena Havana merupakan sekutu kuat Venezuela.

Seorang profesor ilmu pemerintahan dari American University, William LeoGrande, menganggap lawatan Pangeran Charles ini "memperkuat legitimasi atas pemerintahan Kuba."

"Kunjungan ini juga menunjukkan peringatan implisit kepada Amerika Serikat bahwa tindakan bermusuhan dengan Kuba dapat mendatangkan risiko diplomatik dengan sekutu penting mereka," ucap LeoGrande.

Pemerintah Inggris sendiri meminta keluarga kerajaan itu untuk menyelipkan agenda ke Kuba agar dapat memperkuat hubungan dagang dengan negara tersebut.

Perdagangan Inggris dengan Kuba masih dianggap kecil, dengan nilai US$200 juta tahun lalu. Menurut sejumlah pengamat, kesempatan bisnis Inggris dengan Kuba masih besar, terutama di sektor pariwisata. 

Credit  cnnindonesia.com

Guru Sains dari Kenya Raih Penghargaan Guru Terbaik Dunia

Peter Tabichi, pemenang Global Teacher Prize 2019.

Foto: Youtube

Tabichi dipuji atas dedikasinya mengajar anak-anak yang tidak mampu.

CB, JAKARTA -- Seorang guru sains dari pedesaan Kenya memberikan sebagian besar gajinya untuk mendukung siswa miskin tetap bersekolah. Aksi mulia guru bernama Peter Tabichi dalam dunia pendidikan membuatnya diganjar hadiah 1 juta dolar AS.


Ini merupakan hadiah tahunan bagi pemenang Global Teacher Prize, penghargaan bagi guru terbaik dunia yang dianggap berdedikasi penuh pada profesinya. Hadiah ini dipersembahkan oleh Yayasan Varkey, dengan Peter Tabichi sebagai pemenang pada edisi 2019.

Tabichi dipuji atas dedikasinya mengajar anak-anak yang tidak mampu di kelas-kelas yang padat dan beberapa buku teks. Selain ilmu, ia juga menyumbang uang hasil keringatnya mengajar. "Saya ingin murid melihat sains sebagai jalan keluar untuk masa depan mereka," kata dia seperti dikutip dari laman globalteacherprize.org, Senin (25/3).


Penghargaan itu, diumumkan dalam sebuah seremoni di Dubai, untuk mengakui komitmen guru luar biasa untuk murid-murid SMP Keriko, Desa Pwani, Nakuru, Provinsi Rift Valley, Kenya. Peter Tabichi menyumbangkan 80 persen gajinya untuk mendukung para muridnya yang tidak mampu membeli seragam atau buku.


Murid-murid yang berada di sekolah tersebut, kebanyakan berasal dari keluarga yang kurang beruntung, seperti yatim piatu atau kehilangan orang tua. "Mereka harus dibantu untuk meningkatkan pengetahuan sains di masa depan mereka," kata pria yang lahir dari keluarga guru.

Peter Tabichi ingin meningkatkan aspirasi dan mempromosikan tujuan sains, tidak hanya di Kenya tetapi di seluruh Afrika. Ia terpilih mendapatkan hadiah menyisihkan 10 ribu kandidat lainnya dari 179 negara.


Banyak tantangan yang dihadapi sekolah tersebut, yaitu kurangnya fasilitas di sekolah, termasuk tidak cukup buku atau guru. Di sekolah tersebut, kelas memiliki 35 hingga 40 murid yang harus diajarkan dalam kelompok yang terdiri dari 70 atau 80 orang. Dengan keterbatasan, ruang kelas menjadi penuh dan sesak.


Tidak hanya itu, kurangnya koneksi internet untuk pembelajaran sains juga membuat para murid harus pergi ke warnet untuk mengunduh sumber daya untuk pelajaran sainsnya. Para murid juga berjalan lebih dari 6 km di jalan yang buruk untuk mencapai sekolah.


Dengan begitu, Peter Tabichi bertekad untuk memberi mereka kesempatan untuk belajar tentang sains dan untuk meningkatkan wawasan mereka. Dengan perjuangan, Peter Tabichi berhasil membawa murid-muridnya di dalam kompetisi sains nasional dan internasional, termasuk penghargaan dari Royal Society of Chemistry di Inggris.


Menurut Peter Tabichi, sebagian dari tantangannya adalah membujuk masyarakat setempat untuk mengakui nilai pendidikan, mengunjungi keluarga yang anak-anaknya berisiko putus sekolah. Ia mencoba mengubah pikiran keluarga yang berharap anak perempuannya menikah pada usia dini, mendorong mereka untuk menjaga anak perempuan mereka di sekolah.


Pendiri Yayasan Varkey yang memberikan hadiah ini, Sunny Varkey, mengatakan, kisah Peter Tabichi dapat mengilhami masyarakat yang ingin memasuki profesi guru. Ini memberikan sorotan yang kuat pada pekerjaan luar biasa yang dilakukan guru di seluruh Kenya dan dunia setiap hari.


"Ribuan nominasi dan aplikasi yang kami terima dari setiap sudut planet ini adalah kesaksian atas prestasi para guru dan dampak besar yang mereka miliki pada seluruh kehidupan kami," katanya.

Credit  republika.co.id

Presiden Meksiko: Negara Jadi Pelaku Utama Pelanggaran HAM

Presiden baru Meksiko, Andres Manuel Lopez Obrador

Foto: The Independent

Sebanyak 10 ribu orang hilang di Meksiko.

CB, MEXICO CITY -- Presiden Meksiko Andres Lopez Abrador mengatakan di masa lalu negara adalah pelaku utama pelanggaran hak asasi manusia. Ia menyalahkan kebijakan pemerintah sebelumnya yang 'neo-liberal' atas kekerasan dan penghilangan paksa di Meksiko.

"Ada waktu di mana negara menjadi pelanggar hak asasi manusia yang utama, pelanggar hak asasi yang hebat, hal itu sudah berakhir," kata Lopez Obrador dalam acara yang berencana menghapus penghilangan paksa di Meksiko, Senin (25/3).

Sepuluh ribu orang tercatat menghilang di Meksiko. Negara itu sedang berperang melawan kartel-kartel narkoba dan bentrokan dengan pasukan keamanan dianggap penyebab kematian 200 ribu orang sejak 2006.

"Saya, sebagai presiden, dan di waktu yang sama komandan tertinggi angkatan bersenjata, tidak akan pernah memberikan perintah untuk melakukan pembantaian, untuk menindas rakyat Meksiko," kata Lopez Obrador.

Kekerasan di Meksiko kerap diselingi dengan pembunuhan massal. Paling keji terjadi pada 2014 di mana ada 43 siswa dan guru di sebelah barat kota Iguala dibantai.

Pemerintah mengatakan para siswa dibantai setelah polisi korup menyerahkan mereka ke gang narkoba setempat, yang membakar mayat mereka. Tapi masih banyak pertanyaan tentang nasib para guru. Insiden itu yang paling menghancurkan reputasi Enrique Pena Nieto, presiden Meksiko sebelum Lopez Abrador.

Lopez Abrador yang naik ke tampuk kekuasaan pada Desember lalu berusaha menghentikan semua kebijakan pemerintah sebelumnya. Ia mengatakan tidak akan mendukung kebijakan 'mata dibalas mata'.

Angka pembunuhan di Meksiko masih tetap tinggi dan mencapai rekor sejak Lopez Obrador berkuasa. Acara yang digelar Lopez Obrador ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi antara pihak berwenang, keluarga, dan pusat layanan darurat di bawah 'sistem pencari nasional' yang dirancang untuk melacak orang-orang hilang.

Lopez Obrador mengatakan pemerintah tidak akan meminta biaya apa pun untuk pencari orang hilang. Sudah ada 26 ribu nama yang dimasukkan ke dalam sistem tersebut.

Dalam acara yang dihadiri keluarga dan kerabat orang-orang yang dihilangkan paksa, Lopez Obrador menyerang kebijakan ekonomi pemerintah sebelumnya. Ia mengatakan pemerintah sebelumnya korup, memandekkan Meksiko, dan mendorong kekerasan.

"Ini yang membuat kami menderita, buah busuk ekonomi neo-liberal yang diresepkan selama 36 tahun," katanya.

Credit  republika.co.id

100 lebih migran asal Amerika Tengah ditahan di Meksiko utara

Sekelompok migran Amerika Tengah menyerah kepada Agen Patroli Perbatasan Amerika Serikat Jose Martinez di selatan pagar perbatasan Amerika Serikat-Meksiko di El Paso, Texas, Amerika Serikat, Rabu (6/3/2019). ANTARA FOTO/REUTERS/Lucy Nicholson/cfo (REUTERS/LUCY NICHOLSON)

Mexico City (CB) - Polisi Meksiko dan petugas federal pada Sabtu menahan 107 orang migran asal Amerika Tengah yang mencoba memasuki Amerika Serikat di perbatasan Reynosa, menurut pejabat pemerintah di wilayah negara bagian utara Tamaulipas.

Polisi yang mengikuti suatu petunjuk mencegat para migran yang diturunkan dari sebuah truk di belahan barat kota yang membentang di sepanjang perbatasan McAllen, Texas.

Di lokasi tersebut beberapa orang bersenjata menembaki polisi dan salah seorang penyerang terbunuh dalam tembakan balasan, demikian pernyataan dari pihak berwenang di Tamaulipas.

Dalam pernyataan tersebut dikabarkan bahwa polisi menyita sejumlah senjata api dan peluru tetapi tidak memberikan keterangan lebih terperinci apakah ada orang bersenjata lainnya yang juga ditangkap dan siapakah mereka.

Secara terpisah polisi menemukan satu kelompok pria dan wanita Amerika Tengah di pinggi jalan raya Reynosa. Mereka mengundang petugas migrasi federal yang sekarang sedang mengkaji status hukum mereka dalam penahanan di Amerika Tengah, kata pemerintah.

Institut Migrasi Nasional menghitung mereka terdiri atas 51 warga Guatemala, 47 dari Honduras dan sembilan orang Salvador, demikian ditambahkan.

Pemerintah Meksiko menerapkan peraturan baru untuk mengatur membanjirnya arus orang dari Amerika Tengah ke perbatasan utara mereka untuk berusaha mengurangi ketegangan dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyangkut pelanggaran keimigrasian menuju AS.

Credit  antaranews.com

Trump Tak Bebas Tuduhan, Demokrat Minta Hasil Lengkap Mueller

Ketua Dewan Perwakilan sekaligus petinggi Partai Demokrat, Nancy Pelosi, mendesak perilisan penuh hasil investigasi dugaan intervensi Rusia setelah penyelidik Robert Mueller menyatakan Donald Trump tak bebas tuduhan. (Reuters/Yuri Gripas)

Jakarta, CB -- Kubu Partai Demokrat mendesak perilisan penuh hasil investigasi dugaan intervensi Rusia dalam pemilihan umum Amerika Serikat 2016 setelah penyelidik khusus Robert Mueller menyatakan bahwa Presiden Donald Trump tak terbebas dari tuduhan obstruksi.

"Fakta bahwa laporan Penyelidik Khusus (Robert) Mueller tak melepaskan presiden dari tuduhan seserius menghalangi peradilan menunjukkan kepentingan agar laporan penuh dan dokumentasi lainnya dipublikasikan segera," ujar Ketua Dewan Perwakilan AS, Nancy Pelosi.

Dalam pernyataan bersama Pemimpin Minoritas Senat, Chuch Schumer, pada Minggu (24/3) tersebut, Pelosi juga menyebut bahwa Jaksa Agung AS, Bill Barr, yang ditunjuk oleh Trump "tidak netral" dalam proses penyelidikan.

Menurut Pelosi, ringkasan laporan penyelidikan yang diserahkan ke Kongres sebelumnya bukan keputusan objektif atas temuan Mueller.


Para pejabat tinggi Partai Demokrat itu juga menyebut pernyataan Trump bahwa laporan tersebut membersihkan namanya dari tuduhan kolusi dengan Rusia "benar-benar bertolak belakang dengan pernyataan Mueller dan tidak kredibel."

Hasil penyelidikan Mueller ini memang mendapat sorotan besar. Dalam penyelidikannya, Mueller sudah mewawancarai sejumlah pejabat penting, baik dari tim kampanye Trump maupun Rusia.

Sejumlah mantan orang kepercayaan Trump sendiri sudah mengaku bersalah atas sejumlah tuduhan berkaitan dengan Rusia.

Namun, Mueller tak menemukan bukti Trump melakukan kolusi dengan agen Rusia. Mueller juga tak mendapatkan bukti bahwa Trump berupaya mengganggu proses penyelidikan.

Meski demikian, Mueller menegaskan bahwa walau tidak ada bukti, bukan berarti Trump terbebas dari segala kecurigaan. 

Credit  cnnindonesia.com

Tak Terbukti, Trump Sebut Investigasi soal Rusia Memalukan

Presiden Donald Trump menyebut penyelidikan kolusi antara dirinya dan Rusia untuk kemenangan dalam pemilihan umum 2016 lalu sangat memalukan. (Reuters/Joshua Roberts)

Jakarta, CB -- Presiden Donald Trump menyebut penyelidikan kolusi antara dirinya dan Rusia demi kemenangan dalam pemilihan umum 2016 lalu sangat memalukan.

Pernyataan ini dilontarkan tak lama setelah rangkuman hasil investigasi penyelidik khusus, Robert Mueller, diserahkan ke Kongres dan menunjukkan bahwa Trump tak terbukti melakukan kolusi.

"Memalukan negara kita harus melalui ini. Sejujurnya, memalukan presiden kalian harus melalui ini," ujar Trump sebagaimana dikutip AFP, Minggu (24/3).


Sebelumnya, Trump juga menulis melalui akun Twitter pribadinya, "Tak ada kolusi, tak ada obstruksi. Benar-benar tak ada tuduhan."

Ia juga menyebut penyelidikan ini sebagai "hal paling konyol yang pernah saya dengar."

Trump pun menggelontorkan gagasan untuk menyelidiki alasan sampai ia harus diselidiki.

"Saya harap seseorang akan melihat sisi lainnya," tutur Trump.

Hasil penyelidikan Mueller ini memang mendapat sorotan besar. Dalam penyelidikannya, Mueller sudah mewawancarai sejumlah pejabat penting, baik dari tim kampanye Trump maupun Rusia.

Sejumlah mantan orang kepercayaan Trump sendiri sudah mengaku bersalah atas sejumlah tuduhan berkaitan dengan Rusia.

Namun, Mueller tak menemukan bukti Trump melakukan kolusi dengan agen Rusia. Mueller juga tak mendapatkan bukti bahwa Trump berupaya mengganggu proses penyelidikan.

Meski demikian, Mueller menegaskan bahwa walau tidak ada bukti, bukan berarti Trump terbebas dari segala kecurigaan.

Kubu Demokrat lantas mendesak penyelidikan lebih dalam terkait kaitan Trump dengan Rusia, juga meminta hasil penyelidikan Mueller dipublikasikan secara keseluruhan. Keputusan terkait desakan tersebut berada di tangan Jaksa Agung, William Barr.

Credit  cnnindonesia.com

Laporan Jaksa Mueller Disebut Tak Buktikan Trump Bersalah

Laporan jaksa khusus Robert Mueller diklaim tak membutkikan bahwa Trump bersalah dalam konspirasi Rusia di Pilpres AS. (REUTERS/Jason Reed)

Jakarta, CB -- Laporan Jaksa Khusus Robert Mueller tentang dugaan campur tangan Rusia dalam Pilpres Amerika Serikat (AS) 2016 disebut tidak menemukan bukti konspirasi antara Presiden AS Donald Trump dengan Moskow.

Menurut surat yang berisi ringkasan yang diajukan oleh Jaksa Agung Bill Barr kepada kongres, Mueller juga menolak untuk memutuskan bahwa Trump merintangi proses hukum (obstruction of justice).

"Meskipun laporan ini tidak menyimpulkan bahwa presiden melakukan kejahatan, itu juga tidak berarti membuatnya lepas dari tuduhan," Barr mengutip Mueller, dikutip dari AFP, Senin (25/3).


Barr mengatakan penyelidikan tidak merekomendasikan dakwaan lebih lanjut dan tak berisi dakwaan tertutup luar biasa.

Dalam ulasannya sendiri tentang temuan Mueller soal salah satu tuduhan yang paling fenomenal terhadap Trump, Barr mengatakan bahwa, "tidak cukup untuk membuktikan bahwa presiden melakukan perintangan terhadap proses hukum."

Surat Barr itu sendiri menandai kesimpulan dari penyelidikan soal tudingan kerjasama Trump dan Rusia dalam kampanye Pilpres AS yang digelar selama 22 bulan oleh Mueller, mantan Direktur FBI.

Surat itu pun membuat Partai Demokrat AS semakin bertekad untuk menyelidiki Trump lebih lanjut dengan menggunakan bukti dari penyelidikan Mueller.

"Tampaknya Departemen Kehakiman menempatkan masalah secara jujur di sidang Kongres," cuit kader Partai Demokrat Jerry Nadler, yang juga merupakan ketua Komite Kehakiman DPR.

"Penasihat Khusus Mueller dengan jelas dan eksplisit tidak membebaskan Presiden, dan kita harus mendengar dari AG Barr tentang pengambilan keputusannya dan melihat semua bukti yang mendasari agar rakyat Amerika mengetahui semua fakta," ia menambahkan.

Namun demikian, juru bicara Gedung Putih Sarah Sanders menilai laporan Mueller itu jelas membuktikan bahwa Trump tak bersalah.

"Jaksa khusus tidak menemukan kolusi dan tidak menemukan upaya perintangan apapun," ujar Sanders dalam sebuah pernyataan.

"Temuan-temuan Departemen Kehakiman adalah pembebasan total dan lengkap bagi Presiden Amerika Serikat," tandas dia.

Credit  cnnindonesia.com

Selandia Baru Akan Gelar Peringatan Korban Teror Christchurch

PM Selandia Baru, Jacinda Ardern, mengatakan bahwa negaranya akan menggelar upacara peringatan nasional untuk mengenang 50 korban yang tewas dalam teror Christchurch. (New Zealand Prime Minister's Office/Handout via Reuters)

Jakarta, CB -- Selandia Baru akan menggelar upacara peringatan nasional untuk mengenang 50 korban yang tewas dalam teror penembakan di dua masjid di Christchurch pada 15 Maret lalu.

Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern, mengatakan bahwa upacara itu akan digelar di Christchurch pada 29 Maret mendatang tepat pukul 10.00 waktu setempat.

"Upacara peringatan nasional ini memberikan kesempatan bagi penduduk Christchurch, warga Selandia Baru, dan semua orang di dunia untuk bersama-sama mengingat korban serangan teroris," kata Ardern melalui sebuah pernyataan, Minggu (24/3).

Ardern kemudian menyatakan bahwa upacara ini juga akan menjadi wadah untuk simpati masyarakat Venezuela yang begitu besar sejak teror penembakan itu terjadi.


"Dalam sepekan setelah serangan teror itu, terlihat dua dan cinta tiada henti di negara ini," kata Ardern sebagaimana dilansir AFP.

Masyarakat Venezuela memang menunjukkan simpatinya dengan berbagai cara, mulai dari menari haka, memakai kerudung, hingga mengawal umat Muslim yang sedang salat di depan masjid lokasi penembakan.

"Upacara ini akan memberikan kesempatan sekali lagi untuk menunjukkan bahwa warga Selandia Baru berbelas kasih, merangkul, dan beragam, dan bahwa kami akan melindungi nilai-nilai kami," tutur Ardern.

Semua dukungan ini memang dianggap sangat dibutuhkan oleh korban selamat yang kebanyakan mengalami trauma, termasuk seorang pengungsi Afghanistan, Abdul Aziz.

Aziz dianggap sebagai pahlawan karena mengadang pelaku penembakan di depan Masjid Linwood sehingga tak lebih banyak orang menjadi korban.

Ketika Masjid Linwood kembali dibuka, Aziz datang ke tempat ibadahnya tersebut. Namun, ia sempat tak tahan berada di sana.

"Ketika saya masuk, ada semacam tekanan di kepala saya. Ingatan saya kembali. Namun, saya harus melupakannya. Perlu waktu untuk pulih, tapi kami harus tetap kuat," katanya.

Credit  cnnindonesia.com

Menlu Retno puji kepemimpinan Jacinda Ardern

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi (kedua kanan bawah) menghadiri pertemuan World Assembly for Women (WAW!) di Tokyo, Jepang, Sabtu (23/3/2019). (Kemlu RI)

Saya sangat percaya, dengan kekuatan peran perempuan dalam mendorong perdamaian

Jakarta (CB) - Menteri Luar Negeri RI Retno RI memuji kualitas kepemimpinan Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern, yang didukung dengan rasa empati, melindungi, dan solidaritas tinggi sehingga menempatkannya sebagai agen perdamaian.

Dalam pertemuan World Assembly for Women (WAW!) di Tokyo, Jepang, Sabtu (23/3), Menlu Retno mengatakan bahwa Ardern menunjukkan kualitasnya sebagai pemimpin yang baik saat menghadapi serangan teror di Christchurch minggu lalu.

"Langkah-langkah yang diambil PM Selandia Baru menghadapi tragedi penembakan Christchurch, menunjukan empati yang besar, yang mampu menumbuhkan solidaritas dan menunjukan pernannya sebagai 'ibu’ bangsa,” kata Menlu Retno dalam keterangan tertulis Kemlu RI, Minggu.

Menurut Menlu, kepemimpinan perdana menteri perempuan seperti Jacinta Arden menunjukan bahwa perempuan memiliki kemampuan untuk berperan dan berkontribusi terhadap perdamaian.

“Saya sangat percaya, dengan kekuatan peran perempuan dalam mendorong perdamaian. Mari kita bekerja sama dalam mendorong peran serta perempuan sebagai agen perdamaian dan toleransi,” kata Retno.

“Mari kita bekerjasama mendorong peran serta perempuan sebagai agen perdamaian dan toleransi,” ujarnya

Lebih lanjut Menlu RI menyampaikan pentingnya meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan perempuan sebagai negosiator dan mediator.

Berkaitan dengan hal ini, Indonesia dan ASEAN akan menyelenggarakan Pelatihan Regional tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan untuk diplomat perempuan dari semua negara ASEAN.

Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum untuk membangun jaringan negosiator dan mediator perdamaian perempuan di Asia Tenggara.

Menlu RI juga mendorong para menteri perempuan untuk mengambil langkah serupa di kawasannya untuk meningkatkan kapasitas perempuan sebagai negosiator dan mediator perdamaian.

Jaringan ini selanjutnya diharapkan dapat menjalin kerjasama dengan jaringan serupa di kawasan lainnya, sebagai kontribusi nyata perempuan dalam penciptaan stabilitas dan perdamaian global.

“Saya yakin negosiatior dan mediator perempuan akan berkontribusi lebih dalam menjaga perdamaian dan kestabilan,” kata Menlu Retno dalam pertemuan WAW! yang dihadiri Wakil Presiden Panama serta para menteri luar negeri perempuan dari delapan negara.

Pertemuan WAW! ke-5 diselenggarakan oleh pemerintah Jepang bekerjasama dengan Women 20, sebuah engagement group G-20 yang menyuarakan isu pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender, pertumbuhan yang inklusif dalam sektor ekonomi internasional.

Forum WAW! merupakan bentuk komitmen Jepang untuk pengarusutamaan isu gender dan pemberdayaan perempuan dalam berbagai bidang.

Credit  antaranews.com

Menlu RI sampaikan perkembangan Rakhine State dalam forum perempuan

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi (kanan) bertemu dengan State Minister for Foreign Affairs Jepang Toshiko Abe (kiri) di sela-sela forum World Assembly for Women (WAW!) ke-5 di Tokyo, Sabtu (23/3/2019). (Kemlu RI)

Menlu Retno menyampaikan keprihatinan akan situasi yang semakin memburuk, khususnya kondisi para pengungsi dengan terhentinya berbagai program bantuan dari negara donor

Jakarta (CB) - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyampaikan perkembangan situasi di Rakhine State dan Palestina dalam forum World Assembly for Women (WAW!) ke-5 di Tokyo, Jepang, Sabtu (23/3).

Dalam forum yang dihadiri Wakil Presiden Panama serta para menteri luar negeri perempuan dari delapan negara tersebut, Menlu Retno menegaskan pentingnya penciptaan kondisi yang kondusif untuk proses repatriasi bagi pengungsi Rohingya.

Ia juga menyampaikan keprihatinan atas masih adanya defisit kepercayaan antara komunitas dan pemangku kepentingan, demikian keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri RI yang diterima, Minggu.

Dalam konteks ini, Menlu RI menyampaikan bahwa ASEAN terus berupaya untuk menjembatani dan mendukung proses repatriasi, termasuk dengan mengirimkan tim asesmen ke Myanmar.

Mengenai Palestina, Menlu Retno menyampaikan keprihatinan akan situasi yang semakin memburuk, khususnya kondisi para pengungsi dengan terhentinya berbagai program bantuan dari negara donor.

Menlu RI menegaskan kembali komitmen penuh Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina. Selanjutnya Retno juga menyampaikan hasil kunjungannya ke Amman, Jordania awal Maret lalu, untuk memberikan bantuan peningkatan kapasitas bagi perempuan Palestina dan bantuan kemanusiaan kepada pengungsi Palestina.

Di sela-sela pertemuan WAW!, Menlu RI juga melakukan pertemuan dengan State Minister for Foreign Affairs Jepang Toshiko Abe.

Dalam pertemuan tersebut, kedua menteri membahas upaya untuk memperkuat kerja sama bilateral, termasuk kerja sama terkait pengiriman tenaga kerja terampil Indonesia ke Jepang. Kedua menteri juga membahas kerja sama pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan Indo-Pasifik.

Sebagai Menlu Indonesia perempuan pertama dan mewakili negara berpenduduk muslim terbesar, Indonesia dipandang memiliki kredensial yang lengkap dalam memajukan peran perempuan.

Keberhasilan Indonesia ini juga sangat sangat dilihat dari komitmen kuat Presiden Joko Widodo dengan menempatkan sejumlah menteri perempuan dengan portofolio yang strategis dalam Kabinet Kerja.

Pertemuan WAW! ke-5 diselenggarakan oleh pemerintah Jepang bekerja sama dengan Women 20, sebuah engagement group G-20 yang menyuarakan isu pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender, pertumbuhan yang inklusif dalam sektor ekonomi internasional.

Forum WAW! merupakan bentuk komitmen Jepang untuk pengarusutamaan isu gender dan pemberdayaan perempuan dalam berbagai bidang.

Credit  antaranews.com

Penggagas Petisi Anti Brexit Terima Ancaman Pembunuhan

Margaret Georgiadou (77) penggagas petisi anti Brexit menerima ancaman pembunuhan. Foto/Istimewa

LONDON - Seorang perempuan yang menjadi penggagas petisi anti Brexit mengaku mendapatkan ancaman pembunuhan. Tidak hanya sekali, tetapi tiga kali menerima ancaman itu melalui telepon yang membuatnya "gemetar seperti daun."

Margaret Georgiadou (77) memulai petisi Cabut Pasal 50, yang telah melampaui empat juta tanda tangan pada Sabtu pagi. Dia mengatakan dia "benar-benar kagum" itu telah menjadi petisi paling populer yang diajukan ke situs web Parlemen.

Tetapi Georgiadou mengatakan bahwa panggilan telepon "mengerikan" membuatnya takut dan marah. Pensiunan dosen itu mengatakan dia juga telah menerima pelecehan melalui akun Facebook-nya.

"Saya merasa tidak enak, saya merasa marah pada diri saya sendiri karena saya pikir saya lebih tangguh dari itu. Tetapi saya takut," ujarnya seperti dikutip dari BBC, Minggu (24/3/2019).

"Aku bahkan belum memberi tahu suamiku karena dia sudah sangat tua dan dia akan menjadi histeris," imbuhnya.

Georgiadou mengatakan ia membuat petisi itu untuk menghentikan orang-orang "mengeluh" tentang betapa buruknya jika Brexit benar-benar terjadi.

Petisi ini telah memecahkan rekor petisi terbesar di situs web Parlemen, yang sebelumnya dipegang oleh petisi terkait Brexit lainnya pada tahun 2016.

Georgiadou mengatakan bahwa dia ingin membuat sebanyak mungkin orang untuk menandatanganinya, tetapi dia tidak mengharapkan tanggapan pemerintah.

"Demokrasi diperintah oleh masyarakat untuk masyarakat, bukan mayoritas untuk mayoritas," tegasnya.


"Saya ingin membuktikan itu bukan lagi kehendak rakyat. Sudah tiga tahun yang lalu tetapi pemerintah menjadi terkenal karena mengubah pikiran mereka - jadi mengapa masyarakat tidak bisa?" tanyanya

"Orang-orang harus bertanya pada diri sendiri, siapakah yang menginginkan Brexit? Itu akan membantu Putin, itu akan membantu Trump ... tetapi apakah itu akan membantu kita? Aku meragukannya," tukasnya.

Sejak keberhasilan permohonannya, Georgiadou telah menghadapi kritik atas postingan yang diduga dibuatnya di media sosial, menggunakan bahasa yang mengancam tentang perdana menteri. Ia mengaku tidak mengingat postingannya tersebut.

"Itu pasti pekerjaan yang sangat sulit. Tanggalnya semua salah," ujarnya.

"Teman-temanku menganggapnya lucu. Mereka membuat fotoku mencoba memegang senapan dengan bingkai zimmer-ku. Aku tidak memiliki bingkai zimmer atau senapan," ungkapnya.

Georgiadou mengatakan dia tidak dapat menghadiri aksi demonstrasi untuk referendum UE kedua di London tetapi akan menerima penghormatan dari para demonstran.

"Aku ingin mereka menyanyikan lagu untukku, 'Berbarislah, berbarislah, dengan harapan di hatimu dan kamu tidak akan pernah berjalan sendirian'," pintanya.






Credit  sindonews.com

Satu Juta Pedemo Anti-Brexit Diklaim Tuntut Referendum Ulang

Unjuk rasa anti-Brexit, beberapa waktu lalu. (REUTERS/Henry Nicholls)

Jakarta, CB -- Jutaan orang pedemo disebut turun ke jalanan kota London pada Sabtu (24/3) menuntut referendum ulang soal keanggotaan Inggris di Uni Eropa setelah blok tersebut menyetujui penundaan Brexit.

Sejumlah penggagas demonstrasi mengklaim sedikitnya satu juta orang ikut serta dalam protes bertajuk "Put it to the People" itu. 

Sebagian besar pemrotes turun ke jalanan ibu kota dari Hyde Park hingga depan gedung parlemen di Westminster sambil mengacungkan spanduk-spanduk dan poster anti-Brexit. Beberapa dari mereka juga ikut mengibarkan bendera Uni Eropa.


"Ini sangat buruk. Kita perlu membatalkan Pasal 50 (dalam Traktat Uni Eropa yang berisikan tata cara anggota keluar dari blok tersebut) dan jika kita tidak bisa melakukannya, itu berarti kita butuh suara rakyat," tutur Emma Sword, salah satu pemrotes, Minggu (24/3), kepada AFP.

Di depan gedung parlemen, sejumlah pejabat pemerintah seperti Menteri Pertama Skotlandia, Nicola Sturgeon, Wali Kota London Sadiq Khan, pemimpin oposisi dari Partai Buruh, Tom Watson, hingga politikus Anna Soubry ikut serta dalam pawai tersebut.

Tuntutan massa demonstrasi pro-Brexit. (Reuters)

"Kami telah melihat bagaimana pemerintah mengabaikan peringatan kami berkali-kali. Sudah waktunya untuk mengatakan dengan keras dan jelas, cukup sudah," kata Khan.

Sebagian anggota parlemen menolak menggelar referendum baru dalam rapat pada awal Maret ini.

Namun, demonstrasi besar-besaran ini dianggap mengungkap harapan mayoritas warga Inggris yang ingin memaksakan jajak pendapat baru tetap digelar.

"Pesannya jelas, hentikan Brexit," kata pemimpin Partai Demokrat Liberal Vince Cable yang ikut berdemo.



"Kami sekarang adalah negara yang memilih untuk tetap [sebagai anggota Uni Eropa]. Hampir 90 persen pemilih muda yang tidak diizinkan memilih dalam referendum Brexit 2016 lalu akan memilih untuk tetap berada di Uni Eropa," katanya menambahkan.

Sementara itu, penundaan Brexit memberi harapan baru bagi Perdana Menteri Inggris, Theresa May, untuk kembali mengajukan usulan soal persyaratan Brexit kepada parlemen supaya mereka tidak hengkang dari Uni Eropa tanpa kesepakatan.

Penundaan itu disetujui petinggi Uni Eropa ketika bertemu dengan May di Brussels, Belgia, pada Kamis (21/3) kemarin.

PM Inggris Theresa May. (REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Perundingan kedua belah pihak dikabarkan sempat tegang karena May gagal meyakinkan Uni Eropa bahwa Inggris bisa meloloskan usulan rancangan undang-undang Brexit pada pekan depan guna menghindari keluar tanpa kesepakatan pada 29 Maret.

Uni Eropa juga menolak proposal Brexit yang diajukan May dan memilih menerapkan persyaratan yang mereka susun. Dalam persyaratan itu, jika Dewan Rakyat Inggris meloloskan proposal Brexit, maka negara itu akan meninggalkan Uni Eropa pada 22 Mei.

Akan tetapi, jika May gagal lagi meloloskan proposal Brexit, maka Inggris akan diberi penundaan Brexit tanpa syarat hingga 12 April untuk mengajukan proposal baru.

Jika hal itu terjadi, Inggris wajib ikut serta dalam pemilihan Parlemen Eropa pada Mei mendatang. Hal ini membuka kesempatan Brexit akan diundur hingga beberapa bulan selanjutnya.

Sementara, May dikabarkan menggelar pembicaraan dengan rekannya dari Partai Konservatif.

"Perdana Menteri sedang berbicara dengan koleganya akhir pekan ini," kata seorang Juru Bicara Kantor PM Inggris.

Namun, dia enggan mengonfirmasi soal kabar bahwa May akan mengadakan pertemuan puncak dengan anggota pemimpin parlemen pro-Brexit pada sorenya.

Credit  cnnindonesia.com

Mantan PM Abhisit mundur setelah partainya kalah dalam pemilihan

Mantan Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva

Bangkok (CB) - Mantan Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva mengundurkan diri sebagai pemimpin Partai Demokrat setelah perolehan suara partainya yang tak memuaskan dalam pemilihan umum pada Ahad (24/3).

Partai politik tertua di Thailand itu berada di posisi keempat dalam pemungutan suara, meraih tiga juta suara, menurut hasil sementara yang disiarkan Komisi Pemilihan Umum --yang sudah menghitung 91 persen kertas suara.

"Saya harus bertanggung jawab atas hal ini. Saya mengundurkan diri dari kepemimpinan saya di Partai Demokrat," kata Abhisit, yang menjadi perdana menteri pada 2008-2011.

Credit  antaranews.com

Partai pro-tentara unggul sementara dalam pemilihan Thailand

Rakyat berbaris untuk memberi suara di tempat pemungutan suara di Bangkok, Thailand. (17 Maret 2019/ REUTERS/Soe Zeya Tun)

Bangkok (CB) - Hasil sementara dari pemilihan umum di Thailand yang diselenggarakan pada Ahad menunjukkan partai pro-militer unggul sedikit daripada partai populis yang memimpin "fron demokrasi", hasil tak terduga dari pemungutan suara yang telah lama diundur setelah kudeta tentara tahun 2014.

Dengan 89 persen kertas suara sudah dihitung, Komisi Pemilihan melaporkan Palang Pracharat, partai yang pro-militer, unggul dengan meraih 7,0 juta suara. Partai tersebut mendukung pemimpin junta Prayuth Chan-ocha agar tetap berkuasa.

Partai oposisi utama Phue Thai Party, yang telah menang dalam tiap pemilihan sejak tahun 2001, berada di posisi kedua dengan meraih 6,6 juta suara.

Hasil sementara itu tidak menyebutkan berapa banyak perolehan suara oleh partai-partai peserta pemiliu di parlemen majelis rendah.

Thailand sudah diperintah oleh junta militer selama hampir lima tahun sejak Prayuth, yang saat itu masih menjadi kepala staf angkatan darat, menggulingkan pemerintahan terpilih terkait dengan mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra, yang juga digulingkan oleh tentara tahun 2006.

Thaksin kini berada di pengasingan.

Sekitar 80 persen dari 51,2 juta pemilih yang terdaftar memberikan suara mereka, kata Komisi Pemilihan sekitar sejam sebelum pemungutan suara ditutup pukul 17.00 waktu setempat.

Setelah tempat pemungutan suara ditutup, Reuters salah melaporkan Thai PBS TV --yang mengumumkan jumlah dari perolehan suara dari hasil jajak pendapat tetapi jumlah kursi bagi partai-partai yang ikut pemilihan itu yang disiarkannya berasal dari jajak pendapat terakhir sebelum pemilihan.

Angka-angka yang disiarkan Thai PBS TV berasal dari pusat riset Super Poll.

"Kami meminta maaf atas miskomunikasi staf kami kepada Reuters yang mengadakan exit poll," kata Paweenrat Sukpongpimon, pakar statistik di Super Poll.

Pemilihan tersebut akan menentukan susunan di Dewan Perwakilan yang berkursi 500. Majelisi rendah itu dan majelis tinggi, Senat, yang semuanya akan dtunjuk oleh junta yang berkuasa - akan memilih perdana menteri yang akan datang.

Credit  antaranews.com

Oposisi Thailand tidak mampu bentuk pemerintahan mayoritas

Calon perdana menteri partai Pheu Thai, Sudarat Keyuraphan memasukkan kertas suara saat pemilhan umum di tempat pemungutan suara di Bangkok, Thailand, Minggu (24/3/2019). (REUTERS/SOE ZEYA TUN)

Bangkok (CB) - Suatu hitung cepat dalam pemilihan umum pertama di Thailand sejak kudeta 2014 menunjukkan partai Pheu Thai dari mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra yang mengasingkan diri meraih kursi terbanyak yaitu 163, sedangkan partai militer menduduki posisi kedua dengan 96 kursi.

Jika hasil tersebut benar, Pheu Thai tidak memiliki cukup suara untuk membentuk pemerintahan mayoritas dalam harapannya untuk menciptakan "front demokrasi" dengan partai-partai lain.

Partai pro-tentara Palang Pracharat yang ingin mempertahankan pemimpin junta Prayuth Chan-ocha sebagai perdana menteri juga memerlukan mitra koalisi, tetapi mungkin memiliki peluang yang lebih baik berkat aturan pemilihan yang ditulis oleh junta.

Hitung cepat itu diselenggarakan oleh lembaga riset Thailand Super Poll dan disiarkan segera oleh televisi setempat PBS setelah pemilihan pukul lima sore, Minggu.

Credit  antaranews.com

Pemilu Pertama Thailand usai Kudeta 2014

Warga Thailand memilih antara pemimpin dari junta militer atau partai pro-demokratis, Minggu (24/3). (REUTERS/Soe Zeya Tun)

Jakarta, CB -- Masyarakat Thailand berbondong-bondong menuju tempat pemilihan umum pada Minggu (24/3).

Ini merupakan Pemilu pertama mereka setelah kudeta 2014. Ada lebih dari 50 juta warga Thailand yang akan memilih antara pemimpin junta dan pemimpin dari garda demokratis.

Pemerintah menyediakan 93 ribu tempat pemilihan di 77 provinsi di Thailand. Bilik suara itu terbuka sampai pukul lima sore nanti. Kata komisi pemilihan setempat, hasil tidak resmi pemimpin terpilih dapat diketahui tiga jam setelah pemilihan.

Thailand selama ini berada di bawah kepemimpinan militer, sejak Prayuth Chan-ocha yang kemudian menjadi kepala militer, menggulingkan pemerintahan terpilih yang barkaitan dengan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra. Thaksin sendiri digulingkan oleh militer pada 2006.

Menurut analis, sistem pemilihan yang sekarang menguntungkan partai-partai pro-militer karena didesain mencegah partai yang berkaitan dengan Thaksin kembali ke tampuk kekuasaan.

Mengutip Reuters, partai pro-Thaksin menang setiap pemilihan umum sejak 2001.

Prayuth sebagai pemimpin junta menjanjikan keamanan dan kestabilan bagi Thailand. Dalam kampanyenya ia menyerukan, "Sebelumnya, kita selalu diselimuti krisis. Kita tidak boleh membiarkan krisis-krisis itu terjadi lagi, paham?"

Kelompok anti-Thaksin dan pro-Thaksin berulang kali bentrok di jalanan. Anti-Thaksin identik dengan kaus kuning, sementara pro-Thaksin berkaus merah. Kelompok kaus kuning menuding partai Thaksin korupsi. Sementara massa pro-Thaksin menduduki distrik bisnis di Bangkok selama berbulan-bulan pada 2010 setelah pengadilan membubarkan pemerintah.

Selain melumpuhkan perdagangan, peristiwa itu juga menewaskan sedikitnya 90 orang.

Credit  cnnindonesia.com

Italia dan China Sepakat Bangun 'Jalur Sutra'

Presiden China Xi Jinping (REUTERS/Damir Sagolj)

Jakarta, CB -- Italia dan China menandatangani protokol tidak mengikat untuk membangun jalur sutra. Pembangunan ini merupakan inisiatif Beijing untuk membangun jalur transportasi dan perdagangan dari Asia ke Eropa.

Dengan penandatanganan ini, Italia menjadi negara G7 pertama yang melakukan proyek besar dengan China. Sebab, perang dagang AS-China merembet ke negara sekutu AS di Eropa.

"Kami menyadari bahwa dengan penandatangan kesepakatan ini, kami ada diambang resiko, juga kesempatan," jelas Menteri Ekonomi Michele Geraci yang telah puluhan tahun bekerja di China. 

Penandatangangan 29 butir nota kesepahaman dilakukan ini dilakukan Presiden Cina XI Jinping dan Perdana Menteri Italia Giuseppe Conte di Italia. Nilai investasi ini disebutkan media Italia mencapai 5-7 miliar euro (Rp80,9-11,3 triliun).

Selain kedua kepala negara, Ketua Komisi Pembangunan Nasional China, He Lifeng, dan Wakil Perdana Menteri Italia dan Menteri Pembangunan Ekonomi, Luigi Di Maio ikut menandatangani kesepakatan tersebut.

Harian ekonomi Italia, Il Sole 24 Ore mengatakan nilai investasi China bisa naik hingga 20 miliar euro. Tapi nilai investasi saat ini masih terbatas pada pembangunan pelabuhan strategis Genoa dan Trieste.

Sebelum melakukan kesepakatan dengan China, Italia telah lebih dulu meredakan kegelisahan Barat dengan menekankan manfaat timbal balik dari proyek itu.

Perusahaan-perusahaan Italia yang diuntungkan termasuk kelompok Ansaldo, yang memenangkan kontrak untuk membuat turbin, dan kelompok Danieli, yang mendapatkan kesepakatan 1,1 miliar euro untuk membangun pabrik besi dan baja di Azerbaijan.

Kesepakatan ini juga membuka pasar Cina untuk impor jeruk Italia serta kemitraan untuk raksasa pariwisata China Ctrip, terutama dengan bandara Roma.

Ikatan budaya termasuk kota kembar juga masuk dalam agenda. Beijing juga mendorong beberapa pertandingan sepak bola Serie A dimainkan di Cina, namun usulan in berpotensi melanggar peraturan badan yang mengatur permainan FIFA.

Kritikus mengangap pembangunan jalur sutra berupa jalur maritim, kereta api, dan jalanan ini adalah "predator" dan sangat menguntungkan perusahaan dan pemerintah China. Meski China mengelak anggapan tersebut dan menyebut bahwa ini adalah keuntungan untuk kedua negara.

"China ingin pertukaran komersial berjalan dua arah dan agar investasi mengalir ke dua arah," kata Xi.

Sementara Mattarella juga menekankan perlunya persaingan yang adil, menghormati hak kekayaan intelektual, dan kebijakan untuk meregulasi barang palsu. 

Namun, Wakil Perdana Menteri sayap kanan Italia Matteo Salvini tidak menghadiri jamuan makan malam hari Jumat untuk Xi di Istana Kuirinal Mattarella. Hal ini ia lakukan setelah menyatakan bahwa Italia tidak akan menjadi "koloni siapa-siapa". Beberapa menganggap sikap Salvini sebagai penghinaan bagi Xi.

Salvini sendiri secara khusus mendesak agar berhati-hati tentang penggunaan teknologi telekomunikasi 5G generasi berikutnya dari raksasa telekomunikasi China. Sedangkan mitra koalisi Luigi Di Maio lebih tertarik bermitra dengan Cina.

Amerika Serikat telah memperingatkan sekutu-sekutu Eropa bahwa Huawei dapat menggunakan teknologi 5G-nya sebagai "pintu belakang" untuk memata-matai, sebuah klaim bahwa Cina telah menolak keras, menyebut mereka serangan "tidak normal, tidak bermoral". 

Credit  cnnindonesia.com

Ratusan Tewas dalam Serangan Pemburu Dogon di Mali

Ilustrasi (REUTERS/Beawiharta)

Jakarta, CB -- Ratusan orang tewas dalam penyerangan yang terjadi di Desa Ogossogou, Mali, Afrika Barat, Sabtu (23/3). Aksi kekerasan yang menyerang kaum Fulani itu dilaporkan merenggut 115 nyawa di antaranya.

"Korban tewas sebanyak 115 orang ini adalah pembantaian warga sipil Fulani oleh kelompok pemburu Dogon," ujar Walikota Oenkoro, sebagai kota terdekat, Cheick Harouna Sankare, mengutip AFP.

Sankare mengatakan, jumlah korban tewas terus bertambah. Kini, seluruh jenazah warga Fulani sudah ditemukan.


Mayoritas korban tewas akibat tusukan senjata tajam dan tembakan senjata api. Beberapa sumber menyebut, penyerangan terjadi pada Sabtu dini hari. Pasukan keamanan Mali baru tiba sore hari di lokasi penyerangan.

Secara terpisah, dua saksi yang ditemui AFP menyebutkan bahwa pemburu Dogon membakar hampir seluruh pondok di desa tersebut.

Pembantaian ini terjadi saat delegasi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berkunjung ke wilayah Sahel. Melalui twitter resmi, PBB mengutuk serangan terhadap warga sipil dan meminta pihak berwenang di Mali menyelidiki kejadian tersebut.

Para duta besar pun langsung melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Mali Soimeylou Boubeye Maiga guna membahas gejolak yang sedang terjadi di Mali.

Penyerangan ini bukanlah yang pertama terjadi di Mali. Pembantaian ini dipicu oleh persoalan ternak di tanah Dogon serta perselisihan akses tanah dan air. Terlebih, kawasan itu juga terganggu oleh pengaruh jihadis.

Dalam empat tahun terakhir, pejuang jihadis muncul sebagai ancaman di Mali tengah. Kelompok yang dipimpin oleh pengkohtbah Islam radikal Amadou Koufa melakukan perekrutan dari komunitas Muslim Fulani.

Seiring dengan itu, bentrokan antara penggembala Fulani dan kelompok etnis Dogon terus terjadi. Tak tanggung-tanggung, bentrokan itu menewaskan 500 orang pada tahun lalu.

Pada Januari 2019, kelompok Dogon menyerang kelompok Fulani di desa lain dan menewaskan 37 orang di antaranya. Kelompok Fulani sebenarnya telah beberapa kali meminta perlindungan dari pihak berwenang.

Pemerintah setempat pun membantah bahwa mereka seakan menutup mata terhadap serangan Dogon kepada Fulani. Pada 2015 lalu, pemerintah Mali telah menandatangani perjanjian perdamaian dengan beberapa kelompok bersenjata. Sayangnya, jihadis tetap aktif dan sebagian besar wilayah di negara itu tetap berjalan tanpa hukum.

Credit cnnindonesia.com