Mahathir Mohamad membuka kemungkinan untuk
membatalkan pembelian jet tempur dari Uni Eropa jika blok tersebut terus
menerapkan diskriminasi produk kelapa sawit. (AFP PHOTO / POOL / HOW
HWEE YOUNG)
Jakarta, CB -- Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad membuka kemungkinan untuk membatalkan rencana pembelian jet tempur dari Uni Eropa jika blok tersebut terus menerapkan diskriminasi produk kelapa sawit.
Mahathir menuturkan Malaysia bisa saja melirik pesawat militer buatan negara lain seperti China untuk menggantikan armada angkatan udaranya yang mulai usang, yakni jet tempur buatan Rusia Mig-29.
Malaysia sebelumnya diketahui berencana membeli sejumlah jet tempur Dassault Rafale buatan Perancis atau Eurofighter Typhoon.
"Jika mereka terus melakukan aksi melawan kami, kami akan berpikir untuk membeli pesawat-pesawat dari China atau negara lain," ucap Mahathir seperti dikutip AFP dari kantor berita Malaysia, Bernama, Minggu (24/3).
Mahathir menuturkan Malaysia bisa saja melirik pesawat militer buatan negara lain seperti China untuk menggantikan armada angkatan udaranya yang mulai usang, yakni jet tempur buatan Rusia Mig-29.
Malaysia sebelumnya diketahui berencana membeli sejumlah jet tempur Dassault Rafale buatan Perancis atau Eurofighter Typhoon.
"Jika mereka terus melakukan aksi melawan kami, kami akan berpikir untuk membeli pesawat-pesawat dari China atau negara lain," ucap Mahathir seperti dikutip AFP dari kantor berita Malaysia, Bernama, Minggu (24/3).
Langkah itu dilakukan Mahahtir menanggapi diskriminasi Uni Eropa terhadap produk kelapa sawit.
Blok tersebut berencana menyetujui rancangan kebijakan bertajuk Delegated Regulation Supplementing Directive of The EU Renewable Energy Directive II (RED II) yang diajukan oleh Komisi Eropa pada 13 Maret 2019 lalu.
Jika RED II berlaku, Uni Eropa akan melarang penggunaan bahan bakar nabati (BBN) berbasis sawit. Kebijakan itu disebut bisa mengancam penjualan kelapa sawit ke benua biru yang selama ini merupakan pasar utama komoditas sawit.
Sama seperti Indonesia, Malaysia-sebagai salah satu produsen kelapa sawit terbesar di dunia-mengecam langkah Uni Eropa tersebut.
Blok tersebut berencana menyetujui rancangan kebijakan bertajuk Delegated Regulation Supplementing Directive of The EU Renewable Energy Directive II (RED II) yang diajukan oleh Komisi Eropa pada 13 Maret 2019 lalu.
Jika RED II berlaku, Uni Eropa akan melarang penggunaan bahan bakar nabati (BBN) berbasis sawit. Kebijakan itu disebut bisa mengancam penjualan kelapa sawit ke benua biru yang selama ini merupakan pasar utama komoditas sawit.
Sama seperti Indonesia, Malaysia-sebagai salah satu produsen kelapa sawit terbesar di dunia-mengecam langkah Uni Eropa tersebut.
Meski begitu, Mahathir menegaskan rencana pembatalan pembelian pesawat bukan merupakan "pernyataan perang" terhadap Uni Eropa.
Malaysia, tuturnya, masih membutuhkan Uni Eropa lantaran banyak negara dari blok tersebut merupakan mitra dagang terbesar Negeri Jiran.
Indonesia telah lebih dulu menyatakan sikapnya terhadap diskriminasi sawit tersebut. Pemerintah mengancam akan memboikot produk Uni Eropa jika parlemen Eropa menyetujui RED II.
"Kami pertimbangkan semua, tadi saya sudah sebutkan beberapa. Dalam hidup ini harus punya pilihan. Kami tidak mau didikte. Kami harus tegas," ujar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dalam Briefing terkait Diskriminasi Uni Eropa terhadap produk sawit di Kantor Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Jakarta, Rabu (20/3).
Malaysia, tuturnya, masih membutuhkan Uni Eropa lantaran banyak negara dari blok tersebut merupakan mitra dagang terbesar Negeri Jiran.
Indonesia telah lebih dulu menyatakan sikapnya terhadap diskriminasi sawit tersebut. Pemerintah mengancam akan memboikot produk Uni Eropa jika parlemen Eropa menyetujui RED II.
"Kami pertimbangkan semua, tadi saya sudah sebutkan beberapa. Dalam hidup ini harus punya pilihan. Kami tidak mau didikte. Kami harus tegas," ujar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dalam Briefing terkait Diskriminasi Uni Eropa terhadap produk sawit di Kantor Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Jakarta, Rabu (20/3).
Luhut mengungkapkan industri sawit memiliki peran signifikan dalam
perekonomian Indonesia. Selain menyumbangkan devisa, hampir 20 juta
pekerja Indonesia terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam
produksi komoditas tersebut.
Senada dengan Luhut, Menteri Koordinatir Bidang Perekonomian Darmin Nasution juga membuka opsi retaliasi.
"Bisa saja retaliasi. Memangnya kenapa? Kalau dia sepihak masa kita tidak bisa sepihak," ujar Darmin dalam diskusi yang sama.
Senada dengan Luhut, Menteri Koordinatir Bidang Perekonomian Darmin Nasution juga membuka opsi retaliasi.
"Bisa saja retaliasi. Memangnya kenapa? Kalau dia sepihak masa kita tidak bisa sepihak," ujar Darmin dalam diskusi yang sama.
Credit cnnindonesia.com
