Perdana Menteri Kamboja Samdech Techo Hun Sen. (ANTARA FOTO/AACC2015/Subekti)
Hun Sen, yang berkuasa sejak 30 tahun silam dan dituduh melanggar HAM serta korup, mengatakan kepada wartawan Kamboja bahwa berita HAM akan membahayakan keamanan nasional.
"Donald Trump memandang mereka kelompok anarkistis," kata Hun Sen kepada wartawan yang kemudian dia posting di laman Facebook miliknya.
Hun Sen mengaku sejak awal sudah menginginkan Trump menjadi presiden AS karena orang ini dinilainya baik untuk perdamaian dunia.
Ketegangan politik di Kamboja meningkat belakangan ini setelah lawan Hun Sen, seorang bekas gerilyawan Khmer Merah, menudingnya ingin memperkuat cengkeraman kekuasaan pada Pilkada Juni nanti dan Pemilu tahun depan.
Hun Sen sudah mengingatkan jika oposisi memenangkan Pemilu maka itu akan memicu perang saudara, demikian Reuters.
Credit antaranews.com
PM Kamboja: saya dan Trump korban media "anarkis"
| 3.274 Views
Perdana
Menteri Kamboja Samdech Techo Hun Sen jelang pelaksanaan Konferensi
Tingkat Tinggi (KTT) Asia Afrika 2015, di Jakarta Convention Center,
Jakarta, (22/4/2015). (ANTARA FOTO/Subekti)
Donald Trump memahami, media kerap menjadi kelompok yang anarkis."Phnom Penh (CB) - Perdana Menteri Kamboja Hun Sen menunjukkan simpatinya untuk Presiden Amerika Serikat dengan mengatakan bahwa dirinya dan Donald Trump adalah objek pemberitaan media "anarkis".
Hun Sen menambahkan, wartawan Kamboja, yang sering memberitakan kasus pelanggaran hak asasi manusia, dapat mengancam keamanan nasional, lapor Reuters.
Perdana Menteri Kamboja yang telah berkuasa selama 30 tahun itu kerap dituduh terlibat pelanggaran hak asasi manusia dan korupsi oleh para pegiat dan negara-negara Barat.
Hun Sen menyangkal tuduhan tersebut.
"Donald Trump memahami, media kerap menjadi kelompok yang anarkis," kata Hun Sen dalam komentar yang diunggahnya di Facebook, Senin.
Hun Sen mengatakan sebelum pemenang pemilihan presiden AS diumumkan bahwa ia berharap Trump yang akan meraih suara terbanyak.
PM Kamboja itu menilai, kemenangan Trump akan berkontribusi untuk perdamaian dunia.
Ketegangan politik di Kamboja terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir, khususnya setelah oposisi menuduh Hun Sen berupaya memaksakan kuasanya untuk kembali menjabat pada pemilihan umum Juni mendatang serta pemilihan umum tahun depan.
Hun Sen adalah mantan gerilyawan Khmer Merah di Kamboja.
PM Kamboja itu sempat mengingatkan, kemenangan oposisi berpotensi memicu kembali perang saudara di negaranya.
Kedutaan Besar AS di Kamboja pekan lalu menyampaikan keprihatinan terhadap usulan undang-undang dari partai penguasa terkait langkah untuk mempermudah pembubaran partai politik.
Undang-undang itu dinilai membatasi kebebasan berekspresi dan aktivitas berpolitik yang sah.
Partai penguasa pendukung Hun Sen sebelumnya mengusulkan agar Undang-Undang Pemilihan Umum Tahun 1998 direvisi, sehingga pemerintah nantinya berwenang membubarkan partai jika dianggap memancing kebencian atau apa pun yang mengancam keamanan nasional.
Alasan itu oleh Kedubes AS dianggap "tidak jelas dan kabur".
Hun Sen mengkritik fokus pemberitaan media terhadap isu HAM, karena menurutnya tema tersebut berbahaya bagi perdamaian dan keamanan nasional.
"Hak asasi manusia yang anarkis adalah hak asasi yang dapat menghancurkan negara. Saya berharap negara-negara sahabat dapat memahami masalah ini," kata Hun Sen.
Media di Kamboja telah selama bertahun-tahun menikmati kebebasan dibandingkan dengan banyak media di negara-negara tetangga.
Hun Sen kerap menuduh Radio Free Asia dan radio Voice of America yang didanai AS mendukung partai oposisi.
Media di Kamboja kerap dituduh bersikap tidak adil terhadap pemerintahannya.
Trump telah secara berkala menyerang media. Ia pekan lalu mengkritik organisasi-organisasi pemberitaan yang ia katakan menyiarkan "berita palsu". Bahkan, Trump menyebut media tersebut sebagai "musuh rakyat Amerika Serikat".
Credit antaranews.com
