Partai oposisi Pemerintah Korsel mulai
memproses mosi pemakzulan Presiden Park Geun-hye ke parlemen sebagai
upaya melengserkan Park sesegera mungkin (Reuters/Jorge Silva)
Diberitakan Reuters, dari sekitar 300 kursi di parlemen Korsel, ada sekitar tiga partai oposisi pemerintah yang memegang setidaknya 165 kursi. Jumlah kursi partai oposisi ini memiliki peluang besar meloloskan usulan mosi pemakzulan Park di parlemen.
Namun, mosi pemakzulan ini memerlukan setidaknya 35 suara dari partai pemerintah, Saenuri, untuk mencapai suara mayoritas dua pertiga agar bisa meloloskan mosi ini agar dapat diberlakukan.
Di sisi lain, kantor berita Korsel Yonhap melaporkan seorang sumber dari kantor kepresidenan Korsel menyebut Park berencana menggelar pertemuan dengan para pejabat Partai Seanuri sebagai upaya negosiasinya agar upaya pemakzulan tidak dilakukan.
Hal ini dilakukan Park untuk membuka jalan agar usulan pengunduran dirinya dapat terjadi. Pasalnya, partai oposisi telah menolak usulan pengunduran diri Park secara suka rela dan mendesak pemakzulan untuk tetap dilakukan.
"Dari pemahaman saya Presiden Park akan mencoba mendengarkan saran dari pemimpin Partai Seanuri dan menjelaskan posisinya sekarang. Di saat genting seperti ini, Park tidak akan membuang waktunya begitu saja," tutur seorang pejabat Gedung Biru yang tidak disebutkan namanya.
Sejumlah pejabat Partai Saenuri bahkan telah mendukung proses pemakzulan Park. Pernyataan Park yang bersedia untuk menyerahkan nasib kepemimpinannya ke parlemen pada Selasa pekan ini kian memunculkan desakan bagi Park untuk sesegera mungkin keluar dari Gedung Biru.
Partai Saenuri juga telah memberikan ultimatum kepada Park agar bersedia mundur pada April tahun depan.
Mereka memberikan waktu sepekan bagi Park untuk berpikir, terhitung sampai Kamis mendatang. Jika tak ada jawaban, maka proses pemakzulan park tidak bisa dihindari lagi.
Park diduga terlibat dalam skandal korupsi penyalahgunaan dana yayasan dan pembocoran beberapa dokumen negara yang melibatkan kerabatnya, Choi Soon-sil.
Jaksa juga telah menetapkan Park terlibat sebagai kaki tangan Choi dan memberi tekanan pada konglomerat Korsel untuk mengalirkan dana jutaan dolar pada dua yayasannya.
Berdasarkan konstitusi Korsel, seorang presiden tidak dapat didakwa atas tindakan kriminal oleh jaksa sampai meninggalkan jabatannya. Karena itu, saat ini Park memiliki kekebalan dari segala tuntutan dalam kasus yang menggoyahkan pemerintahannya itu.
Hingga saat ini, Park membantah segala tuduhan korupsi yang dilayangkan padanya. Namun, presiden perempuan Korsel pertama itu telah mengakui kecerobohannya yang telah melibatkan kerabatanya itu dalam urusan kenegaraan.
Credit CNN Indonesia
