Menhan Israel menganggap konferensi
perdamaian itu sebagai persidangan yang menyudutkan. Ia meminta warga
Yahudi Perancis untuk pindah ke Israel. (Foto: REUTERS/Ronen Zvulun)Menyampaikan itu, pada Senin (26/12), seperti dilansir dari AFP, Lieberman juga meminta warga Yahudi Perancis untuk pindah ke Israel.
Perwakilan dari 70 negara dijawalkan hadir pada 15 Januari mendatang untuk konferensi yang ditujukan mencari upaya perdamaian antara Israel dan Palestina. Israel menentang pertemuan tersebut dan lebih memilih dialog langsung dengan Palestina.
"Ini bukanlah konferensi perdamaian. Ini adalah persidangan melawan pemerintah Israel," ujar Lieberman pada anggota partai Yisrael Beitenu, menurut laporan yang dirilis oleh partai.
Lebih jauh ia mengungkapkan bahwa konferensi itu tak lebih sebagai bentuk baru dari 'Dreyfus trial'.
"Ini adalah bentuk baru dari persidangan Dreyfus dalam versi modern, yang mereka siapkan di Paris pada 15 Januari mendatang. Bedanya, jika Dreyfus adalah persidangan satu orang, ini persidangan seluruh warga Yahudi dan pemerintah Israel."
Alfred Dreyfus seorang kapten Yahudi Perancis yang pada 1894 ditanggap atas tuduhan mata-mata dan pengkhianatan dan menjadi simbol ketidakadilan dan anti-Semitisme.
Pada Minggu, Lieberman mendorong agar warga Yahudi Perancis mau pindah ke Israel, dan mengatakan itu sebagai langkah paling tepat dibanding konferensi.
"Jika tetap ingin menjadi Yahudi dan menjaga anak-anak dan generasi penerus Yahudi, tinggalkan Perancis dan pindahlah ke Israel."
Pejabat Palestina, Saeb Erekat, mantan negosiator perdamaian mengatakan pada AFP bahwa konferensi di Perancis bertujuan untuk mencari jalan tengah perdamaian dan melonggarkan beban 'solusi dua negara'.
Konferensi tersebut digelar menyusul resolusi PBB pada Jumat pekan lalu. Resolusi ini menuntut “Israel dengan segera dan sepenuhnya menghentikan kegiatan pemukiman Yahudi di wilayah pendudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur”.
Isi resolusi tersebut menetapkan bahwa pemukiman Yahudi “tidak memiliki dasar hukum yang sah” dan “berbahaya bagi penerapan solusi dua negara.”
Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengklaim bahwa Presiden Barack Obama dan Menteri Luar Negeri AS John Kerry berada di balik langkah Dewan Keamanan PBB tersebut. Dengan memutuskan untuk tidak memveto langkah PBB itu, Washington mengambil langkah yang jarang dilakukan dan membuat marah Israel.
Netanyahu menuduh Obama meninggalkan sekutu dekatnya di Timur Tengah itu di akhir masa jabatannya sebagai presiden. Resolusi PBB itu lolos dengan dukungan dari 14 anggota Dewan Keamanan lainnya dengan diiringi tepuk tangan riuh di ruang sidang.
Ini merupakan resolusi kecaman terhadap kebijakan pemukiman Yahudi Israel yang pertama sejak 1979.
Credit CNN Indonesia
Pendudukan Palestina Dikecam, Israel Ancam PBB
PM Israel Benjamin Netanyahu memerintahkan menterinya untuk meninjau ulang hubungan dengan PBB (Reuters/Dan Balilty)"Saya memerintahkan Kementerian Luar Negeri untuk menyelesaikan, dalam waktu satu bulan, re-evaluasi semua kontak dengan PBB," kata Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sebagaimana dikutip Reuters, Minggu (25/12).
|
|
PBB memutuskan untuk mengadopsi resolusi tersebut setelah Amerika Serikat menyatakan abstain dalam pemungutan suara, Jumat pekan lalu. Sementara 14 anggota Dewan Keamanan lainnya sepakat mendukung hal tersebut.
Selama berdekade, Israel berupaya untuk membangun pemukiman di wilayah yang direbut dalam peperangan 1967 silam.
Sebagian besar negara memandang aktivitas pembangunan pemukiman di Tepi Barat dan Yerusalem Timur sebagai tindakan ilegal dan dapat mengganggu proses perdamaian.
November lalu, Israel berencana membangun 500 rumah baru untuk bangsa Yahudi di wilayah Yerusalem yang dicaplok Israel. Pencaplokan ini terjadi tak lama usai Donald Trump memenangkan pemilu presiden Amerika Serikat.
Sejumlah spekulasi sempat mencuat di kalangan para diplomat PBB yang meragukan apakah pemerintah AS bisa menahan diri dari menggunakan hak veto untuk memblokir resolusi yang merugikan Irael ini. Pasalnya, resolusi yang sama sempat diveto oleh AS pada 2011.
Kini abstainnya AS dipandang sebagai perpisahan menyakitkan dari Presiden Barack Obama, yang telah memiliki hubungan sengit dengan Perdana Menteri Netanyahu.
Credit CNN Indonesia
Israel Marah Atas Resolusi Soal Pemukiman di Palestina
Perdana Menteri Israel marah besar dan
menuding AS meninggalkan sekutu dekat di Timur Tengah dengan abstain di
DK PBB. (AFP/Dan Balilty)
Pertemuan pada Minggu (25/12) ini dilakukan setelah Israel memanggil wakil 10 dari 14 negara lain yang mendukung resolusi tersebut.
Seorang pejabat pemerintah Israel membenarkan bahwa Netanyahu telah bertemu dengan Daniel Shapiro, namun dia tidak merinci isi maupun hasil pertemuan tersebut.
Pada Jumat (23/12) Dewan Keamanan PBB meloloskan resolusi itu setelah AS bersikap abstain, dan ini merupakan resolusi kecaman terhadap kebijakan pemukiman Yahudi Israel yang pertama sejak 1979.
Resolusi ini menuntut “Israel dengan segera dan sepenuhnya menghentikan kegiatan pemukiman Yahudi di wilayah pendudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur”.
Isi resolusi tersebut menetapkan bahwa pemukiman Yahudi “tidak memiliki dasar hukum yang sah” dan “berbahaya bagi penerapan solusi dua negara.”
Netanyahu, yang juga memegang jabatan menteri luar negeri Israel, menolak resolusi itu dengan menyebutnya sebagai “pukulan memalukan bagi Israel”.
Pada Minggu (25/12), dia kembali mengulangi klaim bahwa Presiden Barack Obama dan Menteri Luar Negeri AS John Kerry berada di balik langkah Dewan Keamanan PBB tersebut.
“Ini jelas bertentangan dengan kebijakan AS tradisional yang berusaha tidak menerapkan persyaratan apapun dalam resolusi akhir,” ujarnya, “dan komitmen Presiden Obama untuk mencegah langkah-langkah itu yang dikeluarkan pad 2011.”
Situs harian Haaretz mengatakan bahwa pemanggilan dutabesar AS “dianggap langkah yang sangat tidak biasa”.
“Yang lebih tidak biasa lagi adalah fakta bahwa tidak seperti utusan negara lain yang dipanggil ke kementerian luar negeri, Netanyahu bertemu langsung di kantornya,” tulis Haaretz sebelum pertemuan berlangsung.
Dengan memutuskan untuk tidak memveto langkah PBB itu, Washington mengambil langkah yang jarang dilakukan dan membuat marah Israel. Pemerintah negara ini menuduh Obama meninggalkan sekutu dekatnya di Timur Tengah itu di akhir masa jabatannya sebagai presiden.
Resolusi PBB itu lolos dengan dukungan dari 14 anggota Dewan Keamanan lainnya dengan diiringi tepuk tangan riuh di ruang sidang.
Pengambilan suara bersejarah ini dilakukan meski ada upaya luar biasa dari Israel dan telepon dari Presiden Terpilih Donald Trump agar resolusi ini dibatalkan.
Pada Minggu malan, Netanyahu mengunjungi Tembok Yerusalem untuk merayakan hari keagamaan Yahudi, Hanukkah.
“Saya bertanya kepada negara-negara yang mengucapkan selamat Hanukkah kepada kita, bagaimana bisa mereka mendukung resolusi PBB yang menyatakan bahwa tempat kita merayakan Hanukkah ini adalah wilayah pendudukan.
“Tembok bagian Barat bukan daerah pendudukan. Kompleks Yahudi bukan daerah pendudukan…Jadi kami tidak menerima dan tidak bisa menerima resolusi ini. Kami yakin dengan masa depan kami, seyakin masa lalu kami,” katanya.
Meski resolusi PBB itu tidak menetapkan sanksi, para pejabat Israel khawatir resolusi ini bisa membuka kemungkinan persidangan di Pengadilan Kejahatan Internasional.
Mereka juga khawatir resolusi ini bisa mendorong sejumlah negara menjatuhkan sanksi terhadap para pemukim Yahudi dan barang-barang yang diproduksi di wilayah pemukiman.
Sebelumnya Netanyahu menyebut resolusi itu “bagian dari karya seni dunia lama yang bersikap bias terhadap Israel, tetapi kawanku, kita saat ini memasuki era baru,” ujar Netanyahu yang merujuk pada kekuasaan Presiden Donald Trump mendatang.
 Pembangunan pemukiman Yahudi di wilayah yang diklaim Palestina dianggap bisa ancam solusi dua negara. (Reuters/Baz Ratner) |
“Terkait PBB, semua akan berubah setelah 20 Januari,” cuitnya di akun Twitter yang merujuk pada tanggal pelantikannya sebagai presiden.
Pada Minggu (25/12), radio militer Israel melaporkan bahwa Menteri Pertahanan Avigdor Lieberman memerintahkan pihak keamanan Israel menghentikan seluruh kerja sama di bidang sipil dengan Palestina, tetapi mempertahankan koordinasi keamanan.
Langkah-langkah ini sejalan dengan perintah Netanyahu untuk mengkaji ulang hubungan dengan PBB, termasuk mendanai badan-badan PBB dan kehadiran wakil PBB di Israel.
Menteri Keamanan Publik Gilad Erdan mengatakan pada Sabtu (24/12) bahwa Israel harus “mengumumkan pencaplokan penuh seluruh gedung-gedung pemukim Yahudi” sebagai reaksi atas resolusi PBB tersebut.
Menteri Pendidikan Naftali Bennett mengatakan partainya, Jewish Home yang beraliran ultra kanan, akan “segera mengajukan RUU untuk mencaplok Maale Adumim”, kota pemukiman di Yerusalem Timur.
Perluasan pemukiman Yahudi sejak lama dikhawatirkan akan menghapuskan kemungkinan penerapan solusi dua negara untuk mengakhiri konflik Israel-Palestina.
Daerah pemukiman didirikan di wilayah yang dianggap oleh pihak Palestina sebagai wilayah negara masa depan mereka dan dipandang tidak sah oleh hukum internasional.
Credit CNN Indonesia
