DK PBB akan gelar pemilihan suara rancangan resolusi yang menuntut Israel segera menghentikan pembangunan pemukiman di wilayah Palestina. (Reuters/Kevin Lamarque)

 

Jakarta, CB -- Dewan Keamanan PBB akan menggelar pemilihan suara terkait rancangan resolusi yang digagas Mesir untuk mendesak Israel segera menghentikan pembangunan permukiman di wilayah Palestina dan Yerusalem timur.

Mesir telah menyebarluaskan rancangan resolusi ini pada Rabu kemarin. Sementara pemungutan suara dijadwalkan akan diselenggarakan hari ini sekitar pukul 15.00 waktu setempat.

"Menuntut Israel segera dan sepenuhnya menghentikan semua kegiatan pembangunan di wilayah yang diduduki Palestina, termasuk Yerusalem Timur," kutip rancangan resolusi tersebut seperti dilansir AFP, Kamis (22/12).

Selama ini, PBB berulang kali menyerukan penghentian pendudukan Israel di wilayah tersebut dan menilainya sebagai pembangunan ilegal. Terlebih, sejumlah pejabat PBB juga telah melaporkan adanya percepatan konstruksi yang dilakukan Israel dalam beberapa bulan terakhir.

Pendudukan Israel dianggap sebagai hambatan besar dalam proses perdamaian konflik Palestina dan Israel selama ini. Pasalnya, Israel berkukuh melaksanakan sejumlah pembangunan di wilayah yang dianggap Palestina sebagai negara masa depan mereka.

Rancangan resolusi itu juga menekankan, penghentian tindakan ilegal israel ini "penting untuk menyelamatkan resolusi damai kedua negara." Selain itu, diserukan kepada seluruh pihak untuk mengambil langkah afirmatif guna mencegah hal negatif.

Rancangan ini juga menyerukan "langkah segera" untuk mencegah kekerasan terhadap warga sipil. Walau demikian, keinginan Israel agar warga Palestina menghentikan provokasi, tidak disebutkan secara spesifik di dalamnya.

November lalu, Israel berencana membangun 500 rumah baru untuk bangsa Yahudi di wilayah Yerusalem yang dicaplok Israel. Pencaplokan ini terjadi tak lama usai Donald Trump memenangkan pemilu presiden Amerika Serikat.

Sejumlah spekulasi mencuat di benak beberapa diplomat PBB yang meragukan apakah pemerintah AS bisa menahan diri dari menggunakan hak veto untuk memblokir resolusi yang merugikan Irael ini. Pasalnya, resolusi yang sama sempat diveto oleh AS pada 2011.

Meskipun begitu, Pemerintah Presiden Barack Obama menyatakan kemarahannya terhadap kebijakan pendudukan Israel di wilayah Palestina tersebut.

Dalam pertemuan tahunan Majelis Umum PBB di New York September lalu, Obama mendesak agar Israel segera mengakhiri okupasinya di Palestina, dan sebaliknya, agar Palestina mengakui legitimasi Israel.

Menteri Luar negeri Amerika Serikat John Kerry bahkan menuding sejumlah pejabat sayap kanan pemerintah Israel dengan sengaja berupaya menggagalkan kesepakatan damai dengan Palestina yang dicanangkan perjanjian Oslo.

Dalam Forum Saban yang digelar di Washington awal Desember ini, Kerry menyebut sejumlah anggota kabinet Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah membuat beberapa pernyataan "yang sangat mengganggu" perundingan perdamaian.

Salah satunya, kata Kerry, soal percepatan pembangunan dan pendudukan Israel di wilayah Palestina.

"Saya tidak menyatakan bahwa pendudukan Israel [di wilayah Palestina] merupakan alasan utama dari konflik berkepanjangan ini. Tapi saya juga tidak bisa menampik bahwa langkah Israel tersebut mempengaruhi jalannya proses perdamaian," tutur Kerry.




Credit  CNN Indonesia