Rabu, 28 Desember 2016

Balas Dendam Resolusi PBB, Israel Setop Bantuan ke Angola


 
Balas Dendam Resolusi PBB, Israel Setop Bantuan ke Angola
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Israel mulai balas dendam pada negara-negara pendukung resolusi anti-permukiman Israel yang disahkan DK PBB. Foto / REUTERS / Gali Tibbon
 
TEL AVIV - Kementerian Luar Negeri Israel terus bereaksi keras terhadap negara-negara pendukung resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB yang memerintahkan penghentian proyek permukiman di tanah Palestina yang diduduki. Israel membalas dendam, salah satunya dengan menghentikan bantuan ke Angola.

Perwakilan pemerintah Angola telah dipanggil dalam pertemuan dengan Kementerian Luar Negeri Israel bersama dengan para perwakilan negara-negara anggota DK PBB pendukung resolusi.

Duta Besar Israel untuk Angola, Oren Rozenblat, menyampaikan surat kepada Kementerian Luar Negeri Angola soal pengumuman penghentian bantuan Israel ke negara Afrika itu.

Kementerian Luar Negeri Israel mengumumkan bahwa Duta Besar Rozenblat akan bertemu dengan wakil dari Departemen Luar Negeri Angola di Afrika dan Timur Tengah. ”Dia akan menyampaikan pesan Israel soal kekecewaan dan kemarahan mengenai orang Angola yang mendukung resolusi Dewan Keamanan PBB,” kata Kementerian Luar Negeri Israel dalam sebuah pernyataan seperti dikutip Jerusalem Online, semalam (27/12/2016).

Angola merupakan salah satu dari 14 negara yang memberikan suara dukungan resolusi anti-pemukiman Israel yang disahkan oleh Dewan Keamanan PBB pekan lalu.

Kantor berita African Times melaporkan bahwa organisasi-organisasi pro-Palestina di Afrika Selatan mengambil keuntungan dari krisis diplomatik ini. Mereka menyerukan pemerintah dari negara-negara itu untuk menarik duta besar mereka yang bertugas di israel sebagai protes atas balas dendam Israel.

Selain Angola, negara Afrika anggota DK PBB pendukung resolusi itu adalah Senegal. Sebelumnya, Israel juga teleh menghentikan hubungan kerjasama dengan 12 negara pendukung resolusi DK PBB. Keputusan itu atas perintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu



Credit  sindonews.com