Ia akan menyampaikan gagasannya
menangani proses perdamaian kedua negara bertikai pada pidato khusus,
Rabu (28/12). (Foto: REUTERS/Leonhard Foeger)
"Kami belum menyerah akan hal ini, dan kami pikir Israel dan Palestina juga mestinya demikian," ungkap juru bicara kementerian luar negeri, Mark Toner, seperti dikutip dari AFP.
Toner menyampaikan, Kerry meyakini 'bahwa adalah kewajibannya dalam sisa masa jabatannya yang bersisa empat minggu ke depan sebagai Menlu untuk menangani dan memberi solusi pada dua negara bertikai.'
|
|
Mengutip Reuters, Toner juga membantah adanya klaim yang menyebutkan pemerintahan Obama telah mendorong PBB dalam melahirkan resolusi yang mengakhiri pembangunan pemukiman Israel.
"Tak ada yang dipersiapkan, dan itu bukan sesuatu yang digerakkan oleh Amerika Serikat," tambah dia.
Seperti dilaporkan sebelumnya, resolusi PBB pada Jumat pekan lalu menuntut “Israel dengan segera dan sepenuhnya menghentikan kegiatan pemukiman Yahudi di wilayah pendudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur”.
Isi resolusi tersebut menetapkan bahwa pemukiman Yahudi “tidak memiliki dasar hukum yang sah” dan “berbahaya bagi penerapan solusi dua negara.”
Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengklaim bahwa Presiden Barack Obama dan Menteri Luar Negeri AS John Kerry berada di balik langkah Dewan Keamanan PBB tersebut. Dengan memutuskan untuk tidak memveto langkah PBB itu, Washington mengambil langkah yang jarang dilakukan dan membuat marah Israel.
Netanyahu menuduh Obama meninggalkan sekutu dekatnya di Timur Tengah itu di akhir masa jabatannya sebagai presiden. Resolusi PBB itu lolos dengan dukungan dari 14 anggota Dewan Keamanan lainnya dengan diiringi tepuk tangan riuh di ruang sidang.
Ini merupakan resolusi kecaman terhadap kebijakan pemukiman Yahudi Israel yang pertama sejak 1979.
Credit CNN Indonesia
