Langkah kementerian itu atas permintaan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Keputusan diambil satu hari Israel memanggil 10 duta besar negara-negara pendukung resolusi DK PBB. Pemerintah Israel menegur para diplomat itu karena negara mereka memberikan dukungan suara untuk resolusi.
Menteri luar negeri dan duta besar dari Inggris, Prancis, Rusia, China, Jepang, Ukraina, Angola, Mesir, Uruguay, Spanyol, Senegal dan Selandia Baru tidak akan diterima di Kementerian Luar Negeri Israel selama hubungan kerja dihenatikan. Menurut Times of Israel, Selasa (27/12/2016), para diplomat itu juga tidak akan diperkenankan melakukan pertemuan dengan PM Netanyahu.
Amerika Serikat (AS) yang abstain dan tidak memveto resolusi telah terlibat ketegangan dengan sekutu utamanya itu. Netanyahu mengecam pemerintah Barack Obama yang dia sebut “memalukan” dan ”curang” karena tidak membela Israel dengan hak vetonya.
Netanyahu bahkan menuduh Obama bersekongkol dengan Palestina untuk memuluskan resolusi tersebut di DK PBB. ”Menurut informasi kami, kami tidak ragu bahwa pemerintahan Obama memulai itu (resolusi), berdiri di belakangnya, mengkoordinasikan kata-kata dan menuntut itu diteruskan,” tuding Netanyahu.
Gedung Putih membantah tuduhan Netanyahu. Menurut Gedung Putih, AS khawatir pembangunan permukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki mengancam solusi dua-negara.
Alasan itulah yang jadi pertimbangan AS memilih abstain dalam voting resolusi DK PBB. ”AS telah mengirimkan pesan bahwa pemukiman harus berhenti, secara pribadi dan publik, selama lima dekade,” kata Duta Besar AS untuk PBB, Samantha Power.
Samantha menegaskan bahwa AS masih berkomitmen untuk menjamin keamanan Israel dan bekerja mewujudkan solusi dua negara; Israel dengan Palestina.
Credit sindonews.com
